Warga Sipil Diusulkan Boleh Miliki Senjata Api - Warga Sipil Diusulkan Boleh Miliki Senjata Api

Warga Sipil Diusulkan Boleh Miliki Senjata Api, Ini Jenis-jenisnya

Warga Sipil Diusulkan Boleh Miliki Senjata Api – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengusulkan kepada Polri agar masyarakat yang punya izin kepemilikan senjata api bisa menggunakan peluru tajam pistol kaliber 9mm untuk membela diri. Masyarakat kini tengah menyoroti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet.

Masyarakat dibuat heboh terkait pernyataannya yang meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mempertimbangkan usulan penggunaan senjata api jenis peluru tajam kaliber 9mm, agar bisa dipakai masyarakat sipil guna membela diri.

“Sebetulnya di berbagai negara sudah memperbolehkan menggunakan pistol kaliber 9 mm. Mungkin Kapolri bisa mempertimbangkan merevisi Perkap itu,” kata Bamsoet seperti dikutip dari, Minggu.

Sebenarnya senjata jenis apa saja sih yang diperbolehkan untuk warga Download IDNPlay APK sipil di dalam Peraturan Kapolri Nomor 18/2015? Yuk simak!

Jenis-jenis senjata api yang bisa digunakan warga sipil

Di dalam Pasal 4, dijelaskan juga jenis-jenis senjata yang bisa digunakan oleh warga sipil. Terdapat tiga jenis senjata di antaranya senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas.

“Selain jenis senjata api nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela di berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik,” tulis Pasal 4 ayat 2.

Lalu, pada ayat 3, 4, dan 5 dijabarkan juga senjata-senjata yang boleh dimiliki. Apa saja?

(3) Senjata api peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a memiliki Kaliber:
a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver

(4) Senjata api peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm

(5) Senjata api peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

Bamsoet membantah usulkan penggunaan senjata api bagi warga sipil

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membantah mengusulkan kepada Kapolri Jendral Pol Idham Azis agar masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api, pistol kaliber 9 mm.

“Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat,” kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet seperti dikutip dari ANTARA, Senin (3/7/2020).

Politisi Golkar itu menjelaskan, pernyataan yang disampaikan saat dirinya berada di Bali untuk menggelar lomba asah kemahiran menebak bagi para pemilik izin khusus senjata api, telah dipelintir.

Bamsoet menegaskan, pernyataan sebenarnya bahwa kepemilikan senjata api harus mengacu pada peraturan Kapolri, salah satunya memiliki sertifikat resmi IPSC yang dikeluarkan oleh PB Perbakin setelah mengikuti serangkaian tes.

Bamsoet yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (DPP PERIKHSA) juga mengatakan, serangkaian tes tersebut mulai dari tes psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan.

“Kepemilikan senjata api tidak boleh sembarangan. Pemilik senjata api menurut standar keanggotaan DPP PERIKHSA, diwajibkan memiliki sertifikat IPSC Indonesia, yang dikeluarkan oleh PB Perbakin untuk melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri,” ujarnya.

Orang yang boleh memiliki senjata api, kata Bamsoet, adalah anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah yang memiliki surat keputusan/surat pengangkatan dari Presiden RI, memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.

Selain itu, tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senpi atau tindak pidana dengan kekerasan, dan surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata.

Bamsoet menegaskan bahwa izin kepemilikan senpi hanya berlaku selama 5 tahun, dan izin penggunaan berlaku selama 1 tahun.

Mantan Ketua DPR itu menjelaskan, kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus tetap mengacu pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 tentang kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri.

Menurut Bamsoet yang juga Anggota Dewan Penasehat PB Perbakin itu, dalam Pasal 1 disebutkan, senjata api yang boleh dimiliki masyarakat sipil adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standar Polri dan TNI, yaitu cara kerja senjata tersebut adalah manual atau semi otomatis.

“Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil adalah senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas,” katanya.