Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

Jun 29, 2020 by steve jobs
Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

 

Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan realisasi insentif fiskal untuk sektor kesehatan sejauh ini baru sebesar 4,68 persen dari semua dana yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. Artinya, dana yang dipakai baru sebesar Rp4,09 triliun.

“Update mengenai alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan sebesar 4,68 persen,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan terdapat sejumlah kendala dalam menyalurkan insentif di sektor kesehatan.

Hal ini khususnya insentif untuk tenaga kesehatan, yakni ada kendala administrasi dan verifikasi yang masih kaku (rigid).

Sementara, pemerintah juga mengalami kendala dalam mengucurkan biaya klaim perawatan pasien. Sri Mulyani bilang tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi di rumah sakit.

“Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan,” jelas Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi insentif untuk perlindungan sosial tercakup sebesar 34,06 persen dari total dana yang disiapkan sebesar Rp203,9 triliun. Dengan kata lain, dana yang sudah dikucurkan sebesar Rp69,44 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kinerja program bantuan sosial dinilai cukup optimal. Lalu, pemerintah juga telah membayar kompensasi atas diskon listrik kepada PLN.

Hanya saja, realisasi insentif dari program kartu prakerja dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih relatif rendah. sejumlah masalah yang dihadapi, antara lain masih ada data yang tumpang tindih.

Selanjutnya, realisasi insentif fiskal bagi sektoral dan pemerintah daerah sebesar 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, dan insentif usaha 10,14 persen. Sementara, pembiayaan koperasi belum terealisasi sepeser pun.

“Untuk insentif pembiayaan korporasi masih penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi,” terang Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan ‘pembantunya’ untuk mempercepat belanja di kementerian/lembaga (k/l). Pasalnya, ia melihat anggaran k/l yang telah dibelanjakan sejauh ini masih rendah di tengah penanganan virus corona.

“Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya melihat laporan masih biasa-biasa saja,” kata Jokowi.

Ia meminta jajarannya untuk mengeluarkan anggaran belanja agar memperbanyak uang beredar di masyarakat. Dengan cara itu, Jokowi berharap tingkat konsumsi masyarakat juga ikut naik.

Diketahui, catatan Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran yang telah dibelanjakan hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 perubahan, yaitu Rp2.613,8 triliun. Dengan realisasi tersebut, belanja negara sampai akhir Mei turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,4 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *