38 2 - Polandia Akan Terapkan Hukum Anti Sensor pada Sosial Media

Polandia Akan Terapkan Hukum Anti Sensor pada Sosial Media

Polandia Akan Terapkan Hukum Anti Sensor pada Sosial Media – Polandia adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di sebelah barat Perbatasan Oder-Neisse, Ceko, dan Slowakia di sebelah selatan, Rusia (Kaliningrad), Lituania di sebelah timur laut dan Belarus serta Ukraina di sebelah timur (Garis Curzon). Negara Polandia adalah negara anggota Uni Eropa.

Pemerintah Polandia berencana untuk segera meresmikan aturan hukum terhadap penyensoran akun sosial media seseorang dari pihak perusahaan. Adanya upaya ini dilatarbelakangi maraknya sensor dari perusahaan layanan media sosial terhadap kasus tertentu di suatu negara.

Sebelumnya Pemerintah Polandia juga melancarkan kecaman atas tindakan perusahaan sosial media yang menonaktifkan akun sosial media Livechat Club388 Presiden AS, Donald Trump yang dianggap mengatakan ucapan provokasi.

1. Berencana batasi sensor dari sosial media

Pemerintah Polandia berencana untuk segera mengesahkan undang-undang anti-sensor dari perusahaan sosial media. Peraturan ini di buat menanggapi adanya sensor postingan dan pemblokiran akun sosial media Facebook milik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump beberapa waktu lalu.

Mengutip dari Balkan Insight, Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki juga menuliskan kecaman tersebut dalam akun Facebooknya yang berbunyi,

“Sensor atas kebebasan berpendapat sebagai keutamaan dari rezim totaliterisme dan otoriter, saat ini tengah kembali dalam bentuk yang baru. Mekanisme komersial akan bertarung dengan seseorang yang berpikir berbeda”

Melansir dari The Guardian, ucapannya tersebut secara tidak langsung membandingkan keputusan perusahaan sosial media untuk menghapus akun seperti halnya pengalaman Polandia saat berada di bawah rezim komunis.

2. Rencana UU anti-sensor sudah dirumuskan sejak bulan lalu

Hukum anti sensor ini di Polandia pertama kali di utarakan bulan lalu, yang mana akan memperbolehkan konten milik pengguna yang di hapus oleh perusahaan teknologi besar untuk memberikan petisi ke pengadilan apabila mereka percaya kontennya tidak melanggar hukum di Polandia maka nantinya harus di kembalikan, di lansir dari RT.

Melaporkan dalam Balkan Insight, menurut Menteri Hukum Polandia, Sebastian Kaleta rancangan tersebut akan membuat perusahaan sosial media tidak dapat menghapus atau memblok akun kecuali jika konten melanggar hukum di Polandia. Apabila itu terjadi, sesuai hukum baru tersebut pengguna akan memiliki hak untuk mengajikan komplain dengan perusahaan sosial media, lalu terdapat waktu selama 48 jam untuk disetujui.

3. Facebook beberapa kali memblok konten politisi sayap kanan Polandia

Beberapa tahun belakangan ini, Facebook sudah memblok konten dari organisasi dan politisi sayap kanan Polandia dalam berbagai aksinya. Menurut pemimpin Partai Konfederacja Polandia. Janusz Korwin-Mikke mengatakan apabila akun partainya pada bulan November lalu. Di blokir oleh Facebook padahal sudah memiliki pengikut sebanyak 780 ribu.

Penutupan akun tersebut di sebabkan pelanggaran berturut-turut terhadap standar komunitas. Atas pemblokiran sepihak dari Facebook tersebut Janusz Korwin-Mikke menuduh Facebook. Di tumpangi oleh kelompok fasis dan Bolshevik, di kutip dari The Guardian.