1. Dewas KPK berkukuh izin penggeledahan dan penyitaan tetap di butuhkan demi menjaga akuntabilitas proses penindakan

Syamsuddin kembali menegaskan Dewas KPK tidak akan menghambat kinerja komisi antirasuah. Dalam proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti misalnya, mereka akan merilis izin secepat mungkin. Paling lambat 1X24 jam.

Namun, yang jadi permasalahan, sering kali gerak koruptor lebih cepat di bandingkan proses birokratis itu. Apabila penyidik KPK lambat bergerak, maka mereka bisa saja kehilangan barang bukti untuk membuktikan tindak kejahatan korupsi.

Namun, menurut pria yang juga menjadi peneliti di LIPI itu, izin untuk menggeledah dan menyita barang bukti tetap di perlukan. Tujuannya, agar proses akuntabilitas tetap terjaga.

“Supaya penyidik itu jangan asal geledah, sadap, dan sita. Sebab, selama ini banyak di temukan keluhan dari publik mengenai hal tersebut,” kata Syamsuddin kemarin.

Dewas, ujarnya lagi, bertugas mengawal kinerja KPK supaya sesuai aturan hukum yang berlaku.

2. Kantor PDI Perjuangan hingga kini belum di geledah karena belum ada pengajuan izin oleh pimpinan KPK

Hal lain yang juga ikut di konfirmasi oleh Syamsuddin yakni belum adanya pengajuan izin dari pimpinan KPK untuk menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Ia kembali menegaskan apabila izin sudah di ajukan, maka dewas akan memprosesnya paling lambat 1X24 jam.

Media pun bertanya apakah jika hingga hari ini kantor DPP PDI Perjuangan belum di geledah oleh KPK, maka artinya izin tersebut belum di ajukan.

“Bisa jadi (izinnya belum di ajukan oleh pimpinan). Itu kan penafsiran,” tutur Syamsuddin sambil tertawa.

Ia turut mengklarifikasi bahwa untuk melakukan penyegelan tidak di butuhkan izin dari dewas KPK.

3. Dewas KPK menyebut episentrum dari korupsi ada di partai politik

Sementara, dalam pemaparannya, Syamsuddin menjelaskan episentrum dari korupsi ada di bidang politik, khususnya partai politik. Menurutnya, sistem politik di Indonesia masih melembagakan dan memfasilitasi perbuatan korup.

“Anda bisa lihat sendiri ketika digelar pemilu, pileg, pilkada, hingga pilpres. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk memberantas itu. Yang ada hanya slogan semata seperti misalkan ada tulisan yang terbaca ‘Anda sedang memasuki wilayah bebas korupsi’,” kata dia lagi.

Ia pun mengaku prihatin lantaran komitmen dari pemimpin di negeri ini untuk serius memberantas korupsi tidak ada. Para pemimpin parpol justru menikmati zona nyaman yang kini tercipta.

“Tidak ada standar etik yang diterapkan oleh partai politik dan tidak ada sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, berkala dan inklusif,” tuturnya.

Bila ini yang terjadi, Syamsuddin mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi hanya sekedar slogan. Ujung-ujungnya investasi asing yang diharapkan masuk ke Indonesia hanya tinggal menjadi harapan semata.

1. PDIP klaim selalu ingatkan kadernya untuk tidak memanfaatkan kekuasaan untuk korupsi

Hasto menuturkan, PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk tetap menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. Sebab, dalam kurun waktu dua pekan ini sudah ada tiga kadernya yang di cokok oleh KPK,.Mereka antara lain Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan terakhir Mensos Juliari Batubara.

“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya. Yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar Hasto.

2. Kasus korupsi oleh Mensos Juliari jadi pelajaran berharga untuk PDIP

Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, PDIP mengambil pelajaran berharga dari berbagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kepada tiga kadernya itu. Partai berlambang moncong banteng itu mengaku akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik, dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” tuturnya.

3. KPK tetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka dugaan korupsi bansos COVID-19

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menetapkan lima tersangka dari enam orang yang sempat di amankan.

Firli menjelaskan, OTT ini dilakukan di beberapa tempat di Jakarta. Awalnya, ada enam orang yang sempat di amankan. Mereka adalah Matheus Joko Santoso (MJS) selaku PPK di Kemensos, Wan Guntar (WG) Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama (TPAU) dan Ardian I M (AIM) selaku pihak swasta.

Kemudian, Harry Sidabuke (HS) pihak swasta, Shelvy N (SN) Sekretaris di Kemensos dan Sanjaya (SJY) pihak swasta. Firli mengatakan, pada 4 Desember 2020 tim KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan uang yang diberikan Ardian dan Harry kepada Matheus, Adi Wahyono dan Juliari.

Untuk Juliari, pemberian uangnya melalui Matheus dan Shelvy yang merupakan orang kepercayaan Juliari. Penyerahan uang akan di lakukan pada Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta.

Atas perbuatannya, Juliari di sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 .Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

1. Dengan perkembangan teknologi digital saat ini, di butuhkan seorang software developer yang inovatif dan mampu berpikir kompleks

Dengan perkembangan teknologi digital saat ini, banyak aplikasi yang di buat dan memang secara rutin di gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, di butuhkan seorang software developer yang inovatif dan mampu berpikir kompleks. S-1 Software Engineering Universitas Prasetiya Mulya hadir untuk melahirkan para ahli dalam bidang e-commerce dan business intelligence yang saat ini sangat di butuhkan oleh dunia industri.

Salah satu keuntungan berhadapan dengan software adalah hanya memerlukan sebuah komputer. Artinya, bisa bekerja secara remote alias jarak jauh. Itu sebabnya beberapa mahasiswa Prasetiya Mulya dapat bekerja full time sebagai developer sambil kuliah yang tentunya memberikan nilai tambahan ketika nanti lulus dan berada di dunia kerja.

Melalui kerja sama dengan industri, seperti proyek studi kasus bersama Doku, guest lecture dari Emurgo, serta  networking dengan Amazone, kurikulum S-1 Software Engineering memastikan mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.

2. Perlu pemeliharaan praktik hukum di tengah banyaknya produk dan informasi yang beredar di digital platform

Di samping itu, dengan beragamnya produk dan informasi yang beredar pada digital platform, diperlukan pemeliharaan praktik hukum guna menjaga hak kekayaan intelektual dan keamanan data pribadi. Demi menjawab tantangan tersebut, Universitas Prasetiya Mulya membuka Program Studi (Prodi) S-1 International Business Law yang memiliki 3 jurusan, yakni International Comparative Commercial Law untuk menjawab transaksi antarnegara yang semakin intens, International Maritime, Air, and Space Law untuk mengikuti pertumbuhan pembangunan dan arah Indonesia menjadi maritime fulcrum, serta Privacy and Cyber Security Law untuk mengiringi perkembangan teknologi dan jaminan perlindungan di dunia maya.

Program studi tersebut diajarkan bersama oleh akademisi, advokat, dan praktisi bisnis yang telah memiliki lisensi profesional lho. Mereka juga telah berilmu di berbagai negara, seperti Belanda, Inggris, Malta, dan Norwegia, sehingga pengetahuan hukum internasional pun sudah mumpuni.

3. Lulusan International Business Law akan memiliki kemampuan cerdik dalam menganalisis kasus hukum

Selain itu, setiap semester mahasiswa akan ditunjang dengan kegiatan guest lecture, misalnya dari lembaga nasional dan internasional seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) atau tokoh-tokoh hukum seperti Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun dan Indra Safitri.

Mahasiswa pun berkesempatan mengunjungi beragam law firm dan organisasi nasional atau internasional dalam program company visit, beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia, AirAsia red house, ASEAN, dan kantor KPK.

Lulusan sarjana International Business Law dari Universitas Prasetiya Mulya akan memiliki kemampuan cerdik dalam menganalisis kasus hukum, kebijakan peraturan, praktik hukum bisnis internasional, memiliki penyelesaian sengketa alternatif dan keterampilan lunak hukum: seperti pengetahuan tentang budaya internasional, etika, dan perilaku manusia, serta bekerja sebagai pengacara hukum bisnis internasional

1. Keluarga Gen Halilintar menghadapi tuntutan hukum dari label musik Nagaswara terkait dugaan pelanggaran hak cipta menggunakan lagu Lagi Syantik milik Siti Badriah. Nagaswara melayangkan gugatan ini pada Januari lalu

2. Anofial Asmid, ayah keluarga Halilintar juga kini sedang menjalani persidangan terkait dugaan penelantaran anak dari mantan istri keduanya

3. Pada Februari lalu, aktor Jefri Nichol tersandung kasus dugaan wanprestasi yang di layangkan Falcon Pictures. Jefri di sebut melanggar dan tidak menyelesaikan kontrak film

4. Penyanyi muda Syakir Daulay juga sempat menjalani persidangan pada Juli lalu. Ia menggugat label musik ProAktif terkait kontrak kerja yang merugikan dirinya

5. Pada Agustus lalu, Marshanda diperiksa polisi sebagai saksi terkait kematian anak Karen Pooroe. Aktris ini di cecar pertanyaan yang berhubungan dengan apartemen miliknya yang menjadi lokasi pembunuhan tersebut

6. Karena video YouTube miliknya tentang obat virus corona bersama Hadi Pranoto, Anji di panggil Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran hoax

7. Lucky Hakim sempat jadi korban penipuan senilai Rp8,8 miliar. Ia dan oknum penipu tersebut beberapa kali saling lapor ke Polres Jakarta Selatan pada Oktober lalu

8. Kasus Irwansyah soal dugaan penipuan yang di laporkan Medina Zein juga jadi perhatian pada tahun ini. Setelah tuduhannya di hentikan karena kurang bukti, Irwansyah sempat di kabarkan akan melaporkan balik Medina Zein

9. Kasus yang menimpa Jerinx SID juga ramai di bicarakan. Ia di tetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang di laporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia

10. Usai di penjara karena perseteruan dengan Angel Lelga, Vicky Prasetyo kembali akan berurusan dengan hukum. Kali ini ia melaporkan mantan istri lainnya, Vivi Paris, atas kasus dugaan pencemaran nama baik

Itu dia deretan artis Indonesia yang terjerat kasus hukum pada tahun 2020 ini. Semoga semua kasusnya diberikan jalan keluar yang terbaik.

1. Jokowi sebut situasi sedang krisis, jangan main-main

Inisiatif Juliari untuk bertemu pimpinan KPK itu, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko ‘Jokowi” Widodo yang pernah meminta jajaran Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk memantau penggunaan anggaran COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun.

Bahkan, Jokowi meminta para aparat penegak hukum itu untuk ‘menggigit’ mereka yang hendak korupsi dana COVID-19. Ia mengingatkan tindakan harus mereka lakukan sebelum korupsi terjadi. Jokowi menuturkan, peringatan melakukannya sebelum terjadi masalah. Ia mempersilakan para penegak hukum untuk langsung menindak mereka yang ingin korupsi anggaran COVID-19.

2. Jokowi minta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi awasi anggaran COVID-19

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar anggaran sebesar Rp695 triliun itu untuk diawasi. Ia juga meminta jajaran aparat penegak hukum untuk membantu percepatan penggunaan anggaran.

“Alokasi dananya cukup besar yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika memerlukannya. Aspek pencegahan harus lebih mengkedepankannya,” kata dia.

Untuk mengawasi anggaran penanganan virus corona itu, Jokowi pun meminta jajaran Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk bekerja sama dan bersinergi.

“Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerja sama,” ucapnya.

3. Mensos Juliari jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) pukul 02.00 WIB. OTT ini terkait program bansos COVID-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menetapkan lima tersangka dari enam orang yang sempat telah mereka amankan.

Firli menjelaskan, OTT ini akan mereka lakukan pada beberapa tempat Jakarta. Awalnya, ada enam orang yang sempat mereka amankan. Mereka adalah Matheus Joko Santoso (MJS) selaku PPK di Kemensos, Wan Guntar (WG) Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama (TPAU) dan Ardian I M (AIM) selaku pihak swasta.

Kemudian, Harry Sidabuke (HS) pihak swasta, Shelvy N (SN) Sekretaris dari Kemensos dan Sanjaya (SJY) pihak swasta. Firli mengatakan, pada 4 Desember 2020 tim KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan uang yang Ardian dan Harry berikan kepada Matheus, Adi Wahyono dan Juliari.

Untuk Juliari, pemberian uangnya melalui Matheus dan Shelvy yang merupakan orang kepercayaan Juliari. Penyerahan uang akan mereka lakukan pada Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB pada salah satu tempat Jakarta.

Selanjutnya, Matheus, Shelvy dan pihak-pihak lainnya beserta uang Rp14,5 miliar itu dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Uang Rp14,5 miliar itu terdiri dari pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing.

Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

1. Aturan harta warisan dan siapa yang berhak menerima

Pembagian harta peninggalan menurut hukum agama Islam didasarkan pada Alquran surat An-Nisa ayat 11-12 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Oh ya, harta warisan ini dibagi menjadi harta tidak bergerak dan harta bergerak. Menurut hukum perdata di Indonesia, harta tidak bergerak meliputi tanah dengan segala yang melekat di atasnya, pabrik atau perusahaan serta produk-produk yang dihasilkan, dan hak pakai semisal hak usaha.

Sementara harta bergerak menurut hukum perdata di Indonesia meliputi hewan ternak, perabotan, kendaraan, hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan atau piutang, hingga saham.

Agar bisa menghitung pembagian harta warisan secara adil, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan data kekayaan bersih terlebih dahulu. Kekayaan bersih yang dimaksud ialah, seluruh aset yang dimiliki dan sudah dikurangi dengan utang atau kewajiban-kewajiban lain yang belum lunas.

Yang berhak menerima harta warisan atau hali waris adalah kakek, nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, istri, anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, anak dari paman, laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak.

Namun, jika semua ahli waris masih ada, yang berhak mendapat warisan cuma anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

2. Jatah pembagian harta warisan dan yang membatalkan.

Cara hitung pembagian harta warisan telah diatur bagian-bagiannya. Yakni:

1. Seorang Anak perempuan yang cuma seorang diri berhak dapat warisan separuh bagian.
2. Anak Berjenis Kelamin perempuan berjumlah dua atau lebih berhak dapat dua pertiga bagian.
3. Anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
4. Ayah mendapat sepertiga bagi kalau pewaris tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
5. Ibu mendapat seperenam bagian kalau ada anak atau dua saudara atau lebih. Kalau tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ia mendapat sepertiga bagian.
6. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisi sesudah diambil janda atau duda kalau bersama-sama dengan ayah.
7. Duda mendapat separuh bagian kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat bagian.
8. Janda mendapat seperempat bagian kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian.
9. jika seorang meninggalkan dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.
   Kalau mereka itu dua orang atau lebih, mereka bersama-sama dapat sepertiga bagian.
10. Jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah yang mana ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, ia mendapat separuh bagian.
11. Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
12. Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Meski demikian, perlu dicatat, seseorang akan kehilangan hak warisnya secara Islam apabila ia berstatus sebagai budak, melakukan pembunuhan terhadap ahli waris yang ada dan tidak beragama Islam pada ahli waris.

3. Contoh perhitungan pembagian harta warisan

Misalnya seorang lelaki meninggal dengan total harta bersih Rp120 juta. Ia memiliki seorang istri, nenek dan seorang anak laki-laki.

Maka, berdasarkan bagian harta warisan, istri mendapat seperdelapan bagian, ibu mendapat seperenam dan anak laki-laki sisanya. Lalu, tentukan nilai yang habis dibagi penyebut bagian yang dimiliki oleh ahli waris, yakni 24 yang habis dibagi 8 dan 6.

Sehingga didapatkan angka sebagai berikut: Istri 3 (24 dibagi 8), ibu 4 (24 dibagi 6) dan anak laki-laki sisanya yakni 17.

Dengan harta bersih Rp120 juta dibagi 24 = Rp5 juta, maka:

• Istri mendapat harta waris 3 x Rp5 juta = Rp15 juta
• Ibu mendapatkan 4 x Rp5 juta = Rp20 juta
• Anak laki-laki mendapatkan 17 x Rp5 juta = Rp85 juta.

1. Vaksinasi bisa bantu pertumbuhan ekonomi

Rosan mengatakan dengan adanya vaksinasi COVID-19 akan berdampak pada pemulihan belanja dan konsumsi domestik Indonesia. Terlebih, sektor konsumsi menyumbang sampai 57 persen terhadap perekonomian Indonesia.

2. Pengusaha tuntut kepastian vaksinasi COVID-19 secara massal

Ilustrasi 

Rosan meminta kepastian kepada pemerintah kapan akan melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara luas. Menurutnya menunda vaksinasi juga berimbas pada penundaan pemulihan dunia usaha.

“Apakah vaksin di semester I sehingga tekanan di semester II mulai membaik dan roda perekonomian baru berjalan. Pada Januari minggu 2-3 akan mulai melakukan penyuntikan. Kapan heavy dan penyuntikan sebagian besar kapan dilakukan. Ini perlu skenario lain,” katanya.

3. Omnibus law juga diperlukan pengusaha

Game changer kedua, menurut Rosan, adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law. Berdasarkan aturan yang ada, ia meminta pemerintah pada Februari 2021 sudah menyiapkan aturan turunan dari Omnibus Law, berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Dengan begitu, kata dia, akan muncul harapan kepercayaan, produktivitas yang meningkat dan terciptanya lapangan kerja.

“Ini (omnibus law) akan lebih berikan kepastian dunia usaha dalam dan luar negeri. Ini lebih banyak investasi dalam negeri dibanding di luar. Kesempatan ada. Apalagi dengan tension di Tiongkok. US, Jepang, Eropa sudah sampaikan ke perusahaan untuk keluar dari Tiongkok. Ini bisa di capitilized sehingga UU Cipta Kerja bisa jadi game changer kedua,” katanya

1. Dalam amandemen tersebut memungkinkan Putin untuk mencalonkan kembali menjadi Presiden Rusia

Dilansir dari BBC, Vladimir Putin beserta keluarganya secara resmi mendapatkan kekebalan hukum melalui RUU yang dibuat oleh Majelis Parlemen Rendah Rusia. Dan ini merupakan salah satu amandemen konstitusi yang disetujui dalam referendum pada bulan Juli 2020 lalu. Pendukung Vladimir Putin mendominasi Majelis Parlemen Rusia, baik tingkat rendah dan tinggi. Selain itu, amandemen tersebut juga memungkinkan Putin untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Rusia dalam 2 periode mendatang.

2. Meski kebal hukum, ternyata ada dua tuntutan yang dapat menjerat Putin ke jalur hukum

Di bawah ketentuan kekebalan hukum, mantan Presiden Rusia dan keluarganya akan bebas dari penggeledahan.  Atau interogasi polisi hingga penyitaan aset-aset mereka. Meski tidak akan dituntut hukum seumur hidup mereka bukan berarti bebas dari segala tuntutan hukum. Pengeculian justru terhadap tuduhan pengkhianatan dan kejahatan berat lainnya dalam keadaan luar biasa bisa menjerat Putin ke jalur hukum. Mantan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, justru tidak mendapatkan kekebalan seperti itu dengan alasan ia tidak memimpin Rusia, melainkan Uni Soviet.

Salah seorang anggota parlemen Rusia, Pavel Krasheninnikov, yang tak lain salah satu pembuat RUU tersebut, mengatakan tujuan dengan adanya RUU ini untuk memberikan jaminan penting bagi stabilitas negara dan masyarakat kepada Presiden. Pada bulan Juli 2020 lalu, pihak oposisi mengecam proses pemungutan suara Presiden Rusia dengan mengatakan Putin akan menjadi Presiden Rusia seumur hidup. Meski demikian, tuduhan tersebut dibantah secara tegas oleh Putin secara langsung.

3. Jejak karier politik Vladimir Putin hingga saat ini

Tak lama setelahnya, sekitar 2 tahun kemudian, Putin dipercaya Yeltsin sebagai Perdana Menteri Rusia. Di tengah skandal yang melibatkan Yeltsin sebagai Presiden Rusia sehingga memutuskan mundur pada akhir 1999, Putin langsung diangkat sebagai Pejabat Presiden Rusia dan memberi Yeltsin kekebalan hukum seumur hidup. Pada Maret 2000, untuk pertama kalinya Putin menjabat sebagai Presiden Rusia.

Setelah menjabat sebagai Presiden Rusia di periode kedua, Putin kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia di bawah Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev. Setelahnya, Putin kembali menjabat sebagai Presiden Rusia sejak 2012 di periode ketiganya dan kembali terpilih pada tahun 2018 hingga saat ini.