46 - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja – Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Selain menyampaikan penolakan melalui demonstrasi, ada juga beberapa pihak yang memilih alternatif lain. Dengan menempuh jalur hukum melalui judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pun secara terbuka. Mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan undang-undang ini untuk menempuh lewat jalur konstitusi. Mereka yang akan mengajukan idn poker asia judicial review ke MK. Antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Lalu, apa sih yang di maksud dengan istilah judicial review ke MK yang di sebut-sebut sebagai satu-satunya alat hukum yang bisa membatalkan UU Cipta Kerja?

1. Ada empat pihak yang bisa mengajukan judicial review ke MK

Judicial review adalah suatu cara untuk menguji undang-undang yang di duga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat di lakukan MK.

Pemohon yang dapat mengajukan judicial review adalah pihak-pihak yang menganggap hak atau kewenangannya konstitusionalnya di rugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, antara lain perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

2. Pemohon akan menjalani sidang judicial review setelah 14 hari dari tanggal di terimanya berkas permohonan

antarafoto sidang phpu pileg 090719 ak 1 d274c7b642db48b67ddd6f37dadae454 - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Perihal prosedur pengajuan perkara judicial review ke MK, pemohon bisa langsung datang ke gedung MK Jakarta atau mendaftar secara daring melalui situs resmi http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/.

Jika judicial review telah diajukan ke MK, maka pihak panitera akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas terlebih dahulu. Jika belum lengkap, maka panitera akan memberitahu dan pemohon berkewajiban untuk melengkapi berkas tersebut tujuh hari sejak di beritahukan panitera.

Setelah berkas permohonan judicial review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi di tetapkan hari sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan di tetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian di beritahu atau di panggil, dan jadwal sidang perkara tersebut di umumkan kepada masyarakat.

3. Judicial review terbagi menjadi dua jenis, uji formil dan uji materiil

Mantan Ketua MK Profesor Jimly Asshiddiqie menyebutkan, judicial review terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji formil dan uji materiil. Uji formil bisa di lakukan jika dalam pembentukan sebuah undang-undang di nilai melanggar ketentuan UUD 1945. Misalnya saja, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

“Kalau pengujian materiil, yang materi tertentu saja yang di nilai bertentangan dengan konstitusi di nyatakan tidak berlaku. Tapi kalau pengujian formil seluruhnya undang-undang itu bisa di nyatakan tidak berlaku,” kata Jimly .

4. Putusan MK bersifat norma peraturan, maka bisa langsung di implementasikan keputusannya

antarafoto mk tolak permohonan pemohon 270619 hma 6 225b59d9cc5ac15b88f7973677a3e21c - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Jimly menjelaskan, putusan MK lain dengan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung. Sebab, keputusan MK bersifat norma peraturan, bukan keputusan konkret seperti putusan lembaga peradilan lainnya.

Karena itu, jika MK mengabulkan gugatan masyarakat terkait undang-undang, maka tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan sidang Pengadilan Negeri, PTUN, Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung.

“Jadi putusan MK itu kalau dia mengabulkan dalam hal judicial review, persis sama kaya undang-undang, tidak perlu eksekusi, yang diperlukan impelementasi. Siapa saja yang tidak menjalankan ketentuan undang-udndang sebagaimana telah diubah oleh MK, ya melanggar undang-undang. Itu otomatis,” kata Jimly, menegaskan