Kemenhub Bantah Ada Pajak Sepeda

Kemenhub Bantah Ada Pajak Sepeda

Kemenhub Bantah Ada Pajak Sepeda – Kementerian Perhubungan membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan memungut pajak sepeda. Pemerintah justru tengah menyiapkan aturan untuk pesepeda di masa transisi menuju tatanan hidup baru (New Normal). Aturan terkait penggunaan alat untuk menunjang keselamatan pesepeda.

Penggunaan sepeda kembali menjadi tren di tengah pandemi Corona. Beberapa saat lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, menjadi sorotan lantaran dianggap mengeluarkan wacana bahwa pemerintah bakal menarik pajak sepeda.

Namun, hal itu dibantah oleh Kemenhub. Melalui juru bicaranya, Kemenhub menegaskan tak benar jika pihaknya tengah menggodok aturan tentang penarikan pajak sepeda. poker deposit pulsa im3

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan aturan disiapkan karena tingkat penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat meningkat saat ini. Khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta.

“Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” ucap Adita dalam keterangan tertulis, Selasa.

Untuk Dorong Pemda Pikirkan Keselamatan Pesepeda

Adita juga menyampaikan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor. Oleh karena itu, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kemenhub, lanjut dia, akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur soal penggunaan sepeda. Ini menyangkut keselamatan pesepeda.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkas Adita.

Lebih lanjut, Adita memastikan aturan bagi pesepeda ini tidak akan mengatur soal pajak seperti informasi yang sempat beredar di publik. Aturan ini sepenuhnya soal keselamatan pesepeda.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda,” jelasnya.

Sebelumnya, informasi soal pajak bagi pesepeda muncul karena pemerintah akan membuat aturan bagi pesepeda yang nantinya dimasukkan dalam revisi UU LLAJ.