38 - Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Digelar & Kejagung Undang KPK

Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Digelar & Kejagung Undang KPK

Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Digelar & Kejagung Undang KPK – Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang Pinangki Sirna Malasari terkait upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra. Yenti menjelaskan tentang pelaku TPPU aktif dan pasif dalam perkara korupsi.

Awalnya jaksa penuntut umum (JPU) bertanya tentang pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat masih terbilang rendah yang hidupnya glamor. Ini lantaran PNS itu menerima uang USD 500 ribu dari seseorang. Dalam satu kasus, katakanlah kasus penyuapan seseorang pegawai negeri golongan, katakanlah III/D, kehidupannya glamor, pengeluaran jauh lebih besar dari penghasilannya. Kemudian dia menerima sesuatu dari pemberi, katakanlah sekitar USD 500 ribu.

Kemudian diberikan rekannya USD 50 ribu, sisanya USD 450 ribu, kemudian uang yang hasil dalam bentuk dolar langsung ditukar rupiah di cara deposit poker ovo money changer. Dengan menyuruh orang lain tapi atas nama yang bersangkutan juga. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Febrie Andriansyah, menyambangi KPK . Kedatangan Febrie dalam rangka koordinasi terkait penanganan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

1. Kejagung rencanakan gelar perkara pukul 09.00 WIB

Febrie mengatakan gelar perkara akan di lakukan di Kejagung pada Selasa, 8 September 2020 pukul 09.00 WIB. Kejagung bakal mengundang pihak Kemenko Polhukam, Bareskrim Polri dan KPK.

“Yang jelas sudah kami jadwalkan bahwa akan di lakukan ekspose terkait selesainya hasil penyidikan. Nah, ini sudah tahap I berkas P (Pinangki), kita akan lanjutkan ke penuntutan,” ujar Febrie.

2. KPK terbitkan surat perintah supervisi terkait kasus Pinangki

antarafoto imam nahrawi tersangka kasus dana hibah koni 180919 sgd 1 f57c0651897c3a44c7e84655cf90551b - Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Digelar & Kejagung Undang KPK

Sebelumnya, KPK menerbitkan surat perintah supervisi terkait penanganan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, surat itu di terbitkan oleh Kedeputian Penindakan KPK yang mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang KPK, bahwa pihaknya berwenang untuk menangani perkara yang di lakukan oleh penegak hukum.

Sedangkan untuk pengambilalihan kasus, kata dia, KPK mengacu pada Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019.

“Pimpinan telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan perkara oleh Kejaksaan dan Kepolisian terkait tersangka DST (Joko Soegiarto Tjandra) dan kawan-kawan,” kata Alexander Marwata, Jumat 4 September 2020.

3. Seluruh pimpinan KPK satu suara terkait supervisi perkara tersebut

antarafoto sertijab pimpinan dan dewan pengawas kpk 201219 riv 6 599dd8147c8693e965d3bb391b718499 - Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Digelar & Kejagung Undang KPK

Pria yang kerap di sapa Alex itu mengatakan, pihaknya akan mengundang Kejagung dan Polri dalam waktu dekat untuk melakukan gelar perkara dugaan kasus korupsi Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

“KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut, untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 10A UU No.19 Tahun 2019,” ujarnya.

Lebih jauh ia menegaskan, seluruh pimpinan KPK satu suara terkait koordinasi supervisi perkara yang di tangani Kejagung dan Polri.

“Tidak ada pernyataan yang bertentangan dari yang di sampaikan oleh para pimpinan KPK, terkait supervisi atau pengambilalihan perkara tersangka DST (Joko Soegiarto Tjandra) dan kawan-kawan,” tuturnya.