Sosial

6 Kiat Sukses Untuk Mendapatkan Pekerjaan Pertama

Pencabutan 16 RUU dari Prolegnas 2020

Pencabutan 16 RUU dari Prolegnas 2020 diresmikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah. Termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyebut penarikan RUU PKS oleh komisi VIII lantaran belum disahkannya RUU KUHP. Penarikan tersebut sebelumnya diributkan oleh beberapa fraksi di DPR, termasuk NasDem.

“Kita harap dukungan dari fraksi lain agar di paripurna bisa dilakukan penyesuaian terhadap Prolegnas. Agar RUU yang sudah menjadi amanah bagi kita melanjutkannya, bisa kita lakukan kembali,” kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari dalam rapat tersebut.

Dilihat juga : Bisnis Ikan Hias Untung Jutaan

Selain Taufik, anggota DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin juga meminta agar RUU PKS tidak ditarik dan dapat dibahas pada masa Prolegnas tahun ini.

“Dalam hal ini kami tetap mendukung untuk dibahas RUU PKS ini, dalam masa sekarang ataupun yang berikutnya. Kami merasa RUU PKS cukup penting bagi kami yang perempuan,” ujarnya.

Meski demikian, Baleg tetap memutuskan mencabut 16 RUU PKS dari Proglenas Prioritas 2020 bersama dengan 15 RUU lainnya.

Pencabutan 16 RUU dari Prolegnas 2020

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

RUU PKS dan Kefarmasian
8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

Anies Kerahkan TNI-Polri Jaga Pasar, Pembeli Makin Khawatir

Anies Kerahkan TNI-Polri Jaga Pasar, Pembeli Makin Khawatir

Anies Kerahkan TNI-Polri Jaga Pasar, Pembeli Makin Khawatir – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengkritisi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengerahkan personel TNI dan Polri untuk memperketat penjagaan di area pasar.

Langkah tersebut dinilai justru akan membuat pembeli khawatir untuk mendatangi pasar.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Ikappi Reyandli Sarijowan menyampaikan seharusnya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan protokol kesehatan yang lebih efektif dibandingkan menambah personel TNI dan Polri.

“(Penambahan personel TNI dan Polri) menambah kekhawatiran pengunjung untuk datang ke pasar, dan juga membuat psikologis pedagang semakin takut,” ucap Reynaldi saat dikonfirmasi pada Jumat .

Pasar menjadi salah satu area yang akan diawasi secara fokus pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase kedua.

Karena, pasar berpotensi menjadi pusat penyebaran virus corona (Covid-19).

Pada pelaksanaan PSBB transisi fase pertama, ada 19 pasar di Jakarta yang ditutup sebab beberapa pedagang terkena virus corona.

Sementara, berdasarkan data Pasar Jaya, per Selasa (30/6), jumlah pedagang yang positif virus corona mencapai 142 orang.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI berencana memperketat pengawasan di pasar dengan mengerahkan personel TNI dan kepolisian.

Selain itu, nantinya jumlah pengunjung juga harus dibatasi 50 persen dari kapasitas pasar.

Mengenai pembatasan kapasitas, menurut Reynaldi dipastikan tidak akan berjalan efektif. karena, ia menilai, karakteristik masyarakat yang berkunjung ke pasar berbeda-beda.

“Sesungguhnya untuk membatasi pengunjung juga sulit untuk implementasinya, pengunjung itu punya karakter yang tidak hanya berbelanja di satu kios saja, otomatis akan menyebar ke beberapa kios,” terangnya.

Menurut dia, langkah yang seharusnya diambil ialah dengan penerapan protokol kesehatan.

Pencegahan penularan Covid-19 yang lebih efektif dan pembuatan sekat plastik antar pembeli.

“Kami mendorong agar diberikan sekat plastik antar-pedagang dan pembeli,” kata Reynaldi.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang meniadakan aturan ganjil genap toko di pasar.

Menurut Reynadli, langkah itu sejak awal dirasa tidak efektif.

“Tentu, sejak awal kami kan mendorong untuk ada langkah strategis, ganjil genap itu opsi terakhir. Terbukti bahwa implementasinya tidak efektif,” tegasnya.

‘Ambulans Udara’ Disiapkan, Bawa Pasien Jatim ke Pulau Galang

‘Ambulans Udara’ Disiapkan, Bawa Pasien Jatim ke Pulau Galang

‘Ambulans Udara’ Disiapkan, Bawa Pasien Jatim ke Pulau Galang – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan supaya pasien positif Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur yang mengalami gejala sedang dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang di Kepulauan Riau.

Muhadjir meminta pasien ini diangkut dari Surabaya dengan mengfungsikan fasilitas transportasi milik TNI AU.

Dia juga sudah meminta supaya Panglima TNI berkoordinasi dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 berkaitan dengan teknis dan skenario pemanfaatan RSKI Pulau Galang untuk pasien dari Surabaya.

“Untuk pasien yang ringan atau sedang akan dikirim ke Pulau Galang dengan transportasi yang sudah disiapkan TNI AU,” ujar Muhadjir, Kamis.

Muhadjir mempertimbangkan pemakaian RSKI Pulau Galang untuk pasien dari Surabaya lantaran kasus di Kota Pahlawan itu terus naik.

Pulau Galang mengurangi sedikit beban rumah sakit di Surabaya

Pulau Galang diklaim bisa mengurangi sedikit beban rumah sakit di Surabaya karena penumpukan pasien terinfeksi virus corona.

“Kita akan pertimbangkan bersama-sama, ini untuk mengurangi beban rumah sakit yang ada di Surabaya khususnya di RSUD dr Soetomo,” jelas dia.

Rumah Sakit Khusus Infeksi di Pulau Galang, Kepulauan Riau, khusus dibangun.

Sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi ledakan kasus positif Covid-19.

Rumah sakit ini terdiri dari 360 ruang rawat dengan 240 ruangan untuk orang dalam pemantauan (ODP), 100 ruangan pasien.

Dalam pemantauan (PDP) dan 20 ruangan isolasi bertekanan negatif. Tetapi, per 30 Juni, baru ada 53 pasien dirawat di sana.

Muhadjir menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah meminta supaya RS Darurat Covid-19 itu dioptimalkan untuk merawat pasien terinfeksi Virus Corona dengan tingkat gejala sedang.

Walau begitu, Muhadjir menekankan RSKI Pulau Galang tidak tertutup untuk pasien dari luar Kota Pahlawan itu.

“Karena memang arahan Presiden tidak harus Surabaya, sebetulnya. Tapi bisa saja dari luar.

Terutama dari PMI (Pekerja Migran Indonesia), juga pasien dari Provinsi Kepri,” pungkas dia.

Berdasarkan data pemerintah pusat, kasus positif virus corona di Jawa Timur adalah yang tertinggi se-Indonesia, yaitu 12.695 kasus positif per Kamis.

Sebanyak 948 di antaranya meninggal dan 4.391 telah sembuh.

Di lingkup nasional, pemerintah pusat mengatakan sudah ada 57.770 kasus positif per Kamis.

Sebanyak 2.934 di antaranya meninggal dan 25.595 sudah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona.

Ratusan Gajah di Botswana Mati Misterius

Ratusan Gajah di Botswana Mati Misterius

Ratusan Gajah di Botswana Mati Misterius – Ratusan gajah di Botswana mati misterius. Bangkai gajah-gajah itu ditemukan di lokasi lubang air di Delta Okavango.

Kejadian ini pertama kali dilaporkan pada awal Mei di mana ada 169 gajah mati. Lalu pada pertengahan Juni jumlahnya naik drastis. Dilaporkan lebih dari 350 gajah mati.

“Di lain kekeringan, saya tidak mengerti kematian seperti ini,” pungkas direktur konservasi di National Park Rescue Niall McCann seperti dikutip dari The Guardian, Kamis.

Sampai saat ini belum diketahui penyebab gajah-gajah tersebut mati dan apakah hal itu juga menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Tetapi pemerintah setempat sudah mengesampingkan kemungkinan keracunan dan antraks sebagai penyebab kematian.

Warga sekitar menyampaikan gajah yang mati tersebut dari segala usia dan jenis kelamin. Beberapa gajah tampak lemah dan kurus. Sebelum terjatuh, gajah-gajah itu terlihat berputar-putar.

“kita tahu gajah yang sedang sekarat. Dari 350 hewan, kami sudah mengkonfirmasi 280. kita masih dalam proses mengkonfirmasi sisanya,” ujarnya penjabat Direktur Departemen Margasatwa dan Taman Nasional Botswana Cyril Taolo kepada Guardian.

Walau begitu ada dugaan jumlah kematian lebih banyak dari yang dilaporkan sebab bangkai sulit ditemukan.

Taolo mengaku sudah mengirim sampel untuk dianalisis lebih lanjut. Tetapi kemungkinan perlu waktu lama untuk mengetahui hasilnya karena keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

Diketahui ada sekitar 15 ribu gajah hidup di Delta. Ekowisata sudah menyumbang 12 persen PDB Botswana, kedua setelah berlian.

“Kalian melihat gajah sebagai aset negara. Mereka merupakan berlian yang berkeliaran di sekitar Delta Okavango,” ucap McCann.

Menurut dia kematian gajah gajah tersebut adalah bencana konservasi. McCann menganggap negara gagal melindungi salah satu asetnya yang paling berharga.

Banyaknya gajah yang mati akan mempengaruhi populasi gajah di dunia.

Apalagi, jika kematian massal tersebut terus berlanjut. karena, Botswana adalah rumah bagi sepertiga populasi gajah di Afrika.

Hal itu belum diperparah dengan terus meningkatnya angka perburuan gajah, dari 80 ribu di tahun 90an menjadi 130 ribu beberapa tahun terakhir

RI Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas

RI Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas

RI Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas – Kementerian Keuangan mengatakan Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari negara pendapatan menengah (middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country).

Status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas itu diberikan di tengah ancaman resesi karena pandemi corona. Status itu berlaku per 1 Juli 2020.

“Sebuah prestasi membanggakan. Kenaikan status diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per capita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari.

Menurut Rahayu, klasifikasi kategori ini biasa dipakai secara internal oleh Bank Dunia. Tetapi, dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional.

Diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam empat kategori.

Yaitu, low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036-US$4.045), upper middle income (US$4.046-US$12.535), serta high income (di atas US$12.535).

Bank Dunia memakai klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat menggunakan fasilitas dan produk, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Ia menilai kenaikan status Indonesia adalah bukti atas ketahanan ekonomi dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan,” jelas dia.

berpenghasilan menengah ke atas

Peningkatan status RI sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas akan lebih memperkuat kepercayaan dan persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

Diharapkan, kenaikan status ini juga bisa meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja neraca transaksi, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan.

“Kenaikan status merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia maju 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia,” ujar Rahayu.

Kenaikan status RI diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per capita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengungkapkan klasifikasi kategori ini biasa dipakai secara internal oleh Bank Dunia.

tetapi, dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional.

Jokowi Menyebut Perusahaan Relokasi Pabrik ke RI

Jokowi Menyebut Perusahaan Relokasi Pabrik ke RI

Jokowi Menyebut Perusahaan Relokasi Pabrik ke RI – Presiden Jokowi memastikan adanya tujuh perusahaan asing yang merelokasi pabriknya ke Indonesia. Lima dari tujuh pabrik tersebut pindah dari China sementara dua lainnya dari Korea dan Jepang.

Karenanya, Presiden Jokowi meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera menyelesaikan fasilitas yang harus diberikan ke investor mulai dari urusan izin, listrik, gas, dan lain-lain.

“Hari ini, saya senang, sudah ada tujuh perusahaan yang masuk. Ini sudah pasti ini,” ujar Jokowi di Kawasan Industri Terpadu Batang, Selasa.

Jokowi memperingatkan jajaran menterinya agar tak mengulang kejadian tahun lalu, yakni ketika Indonesia gagal menjadi tujuan relokasi 33 perusahaan asal China. “Saya tidak mau seperti tahun lalu, ada relokasi 33 perusahaan, kita satu pun gak dapat,” ujar Jokowi. idn poker deposit pulsa indosat

Jokowi juga menyebut ada potensi 119 perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari China.

Selain tujuh perusahaan yang dipastikan masuk, ada 17 perusahaan yang sudah berkomitmen besar untuk masuk dengan total investasi US$37 miliar dan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 112 ribu orang.

Salah satu perusahaan yang telah menyatakan komitmennya yaitu LG Chemical dengan nilai investasi 9,8 miliar US, dan potensi penyerapan tenaga kerja 14.000 orang.

Proses masuknya 17 perusahaan ke Indonesia tersebut, kata dia, sudah mencapai 60 persen. “Saya minta mereka dilayani dan dikejar serta disampaikan fasilitas yang bisa kita berikan kepada mereka,” ujar Jokowi.

Berikut daftar 7 perusahaan yang memastikan relokasi ke Indonesia berdasarkan data BKPM:

– PT Meiloon Technology Indonesia
Relokasi pabrik dari Suzhou, China. Pabrik di Taiwan dan China merupakan pusat produksi untuk pasar global

– PT Sagami Indonesia
Relokasi pabrik dari Shenzen, China karena biaya pabrik dan tenaga kerja di indonesia lebih kompetitif dari China

– PT CDS Asia (Alpan)
Relokasi pabrik dari Xiamen, China karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika 0% dibanding tarif 25% dari China ke Amerika

– PT Kenda Rubber Indonesia
Relokasi pabrik dari Shenzen, China karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia

– Denso, PT Denso Indonesia
Relokasi pabrik dari Jepang karena memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN

– PT Panasonic Manufacturing Indonesia
Relokasi dari China karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliances

– PT LG Electronics Indonesia
Relokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia

9 WNA di Bali Masih dalam Pengawasan Terkait Corona, Pemprov Bentuk Satgas

9 WNA di Bali Masih dalam Pengawasan Terkait Corona, Pemprov Bentuk Satgas

9 WNA di Bali Masih dalam Pengawasan Terkait Corona, Pemprov Bentuk Satgas – Pasien di Bali yang dalam pengawasan mengenai virus Corona oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali masih 9 orang. Pasien itu masih menunggu hasil lab dari Litbangkes Jakarta.

Sebelumnya, ada 48 kasus yang dalam pengawasan di Bali mengenai virus Corona, 38 orang dinyatakan negatif. Saat ini masih ada 9 pasien di Bali yang masih dalam pengawasan, satu orang dinyatakan meninggal dunia.

“Jadi ada 48 orang dalam status pengawasan. Dari 48 orang itu, 38 sudah keluar hasil labnya menyatakan negatif atau dinyatakan negatif sehingga tinggal 10.

Dari 10 ini satu sudah meninggal sehingga tinggal 9. Jadi sembilan ini menunggu hasil labnya dari Jakarta,” pungkas Sekda Bali Dewa Made Indra kepada wartawan saat jumpa pers, Rabu.

Sembilan pasien yang masih dalam pengawasan itu adalah WNA. Tanggal masuk pasien tersebut tidak bersamaan.

“Semuanya WNA, masuknya ke rumah sakit tanggalnya tidak bersamaan, mari kita berdoa supaya negatif,” terang Dewa.

Setelah ada pasien positif Corona yang meninggal di Bali, Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk tim khusus untuk kesiapan dan penanggulangan virus Corona.

“Kita juga bicara kesiapsiagaan ya, jadi semua sekarang melakukan peningkatan kesiapsiagaan kita rumah sakit kemudian pihak bandara dan pelabuhan.

Dan kemudian tadi pagi Pak Gubernur Bali dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan kita pak gubernur sudah menandatangani keputusan Gubernur tentang pembentukan dan susunan keanggotaan satuan tugas (satgas) penanggulangan Corona virus COVID-19 Provinsi Bali,” ujar Indra.

Tim satgas ini telah mendapat persetujuan Gubernur Bali I Wayan Koster. Sekda ditunjuk sebagai ketua tim satgas.

“Jadi tadi pagi beliau sudah menandatangani keputusan Gubernur tentang pembentukan susunan keanggotaan satgas untuk penanggulangan COVID-19 ini, di mana beliau menunjuk saya (Sekda Bali) selaku ketua satgas,” ucap Dewa.

Sementara itu, nantinya satgas bertugas sesuai dengan protokol COVID-19. Nantinya tim akan dibagi di 5 lokasi.

“Ada namanya satuan tugas kesehatan ada satuan tugas area publik dan transportasi publik, kemudian ada satuan tugas area institusi pendidikan, ada satuan tugas komunikasi publik dan ada satuan tugas pintu masuk Indonesia,” jelas Dewa.

“Jadi surat keputusan (SK) ini baru ditandatangani tadi pagi kemudian saya selaku ketua satgas sudah menugaskan Kadis Kesehatan agar hari Jumat semua satgas ini bisa mengadakan rapat bersama untuk menentukan langkah-langkah kita bersama dalam meningkatkan kewaspadaan kita di Bali,” tegas Dewa.

Kas Sempat Minus, Pertamina Andalkan Pembayaran Utang Negara

Kas Sempat Minus, Pertamina Andalkan Pembayaran Utang Negara

Kas Sempat Minus, Pertamina Andalkan Pembayaran Utang Negara – PT Pertamina (Persero) mengatakan mengandalkan pembayaran utang pemerintah untuk membantu arus kas operasional.

Dukarenakan, arus kas operasi perseroan tertekan di tengah pandemi virus corona (covid-19). Bahkan, arus kas perusahaan pelat merah ini sempat minus.

“Di poin inilah kami sangat terbantu dengan pencairan piutang pemerintah karena ini sangat membantu ketika arus kas dari operasi ini di Maret dan April kami sangat suffered (tertekan),” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Senin.

Tetapi, ia tidak mengatakan besaran minus kas operasi yang dialami perseroan akibat Covid-19. Ia hanya menerangkan perusahaan pelat merah itu mengalami tekanan arus kas operasi lantaran terjadi tiga guncangan (triple shocks).

Pertama, lanjutnya, penjualan Pertamina anjlok signifikan sebesar 25 persen secara rata-rata nasional per Minggu (28/6). Bahkan, permintaan BBM di sejumlah kota besar yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jatuh hingga 50 persen.

“Untuk daerah-daerah atau kota besar yang mengalami PSBB ini mencapai hampir 50 persen. Jadi untuk DKI Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan ini menurunnya luar biasa,” ungkapnya.

Kedua, arus kas operasi perseroan terjadi guncangan dari fluktuasi nilai tukar rupiah. Ia menyampaikan perseroan sudah membuat skenario sangat berat mengenai dengan pengaruh nilai tukar rupiah kepda pendapatan perseroan.

Dalam skenario berat, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS yang diperkirakan menekan pendapatan perseroan sampai 45 persen. Sedangkan, skenario sangat berat yaitu rupiah di posisi Rp20 ribu dan pendapatan perseroan diramal turun sampai 55 persen.

Terakhir, arus kas perseroan dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Seperti diketahui, harga minyak mentah global sangat fluktuatif akibat anjloknya permintaan di tengah covid-19.

Tetapi, harga minyak mentah global perlahan membaik setelah OPEC+ memangkas produksinya.

“Mudah-mudahan segera juga pencairannya dilakukan. Ini akan sangat membantu bagi kami,” tambahnya.

Di sisi lain, perseroan membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini sebesar US$6,2 juta. Nicke mengaku jumlah itu trlah dipangkas 23 persen dari sebelumnya.

Sayangnya, Pertamina tak bisa lagi memangkas capex itu lantaran masih harus membiayai proyek Strategis Nasional (PSN) yang tetap harus dijalankan.

“Sebagian besar ini (capex) adalah untuk proyek strategis nasional yaitu pembangunan kilang,”katanya.

Ia menambahkan Pertamina masih harus merogoh kocek untuk membiayai operasional sumur-sumur perseroan. Sebab, Pertamina tidak bisa menutup sumur-sumur utamanya sumur-sumur tua meskipun permintaan anjlok.

“Sekali kemudian sumur ini dinonaktifkan, agak sulit dan mahal lagi untuk nanti kami aktivasi kembali. Oleh karena itu, kami tetap harus berinvestasi untuk me-maintenance level of production (mengawasi produksi),” pungkasnya.

Tercatat, total utang pemerintah kepada perseroan hingga 2019 sebesar Rp96,50 triliun.

Utang itu adalah utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 silam. Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun.

Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Lalu, sebesar Rp30,86 triliun di 2019 lalu.

Pemerintah berencana membayarkan utang kompensasi atas HJE itu sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun.

Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan realisasi insentif fiskal untuk sektor kesehatan sejauh ini baru sebesar 4,68 persen dari semua dana yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. Artinya, dana yang dipakai baru sebesar Rp4,09 triliun.

“Update mengenai alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan sebesar 4,68 persen,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan terdapat sejumlah kendala dalam menyalurkan insentif di sektor kesehatan.

Hal ini khususnya insentif untuk tenaga kesehatan, yakni ada kendala administrasi dan verifikasi yang masih kaku (rigid).

Sementara, pemerintah juga mengalami kendala dalam mengucurkan biaya klaim perawatan pasien. Sri Mulyani bilang tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi di rumah sakit.

“Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan,” jelas Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi insentif untuk perlindungan sosial tercakup sebesar 34,06 persen dari total dana yang disiapkan sebesar Rp203,9 triliun. Dengan kata lain, dana yang sudah dikucurkan sebesar Rp69,44 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kinerja program bantuan sosial dinilai cukup optimal. Lalu, pemerintah juga telah membayar kompensasi atas diskon listrik kepada PLN.

Hanya saja, realisasi insentif dari program kartu prakerja dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih relatif rendah. sejumlah masalah yang dihadapi, antara lain masih ada data yang tumpang tindih.

Selanjutnya, realisasi insentif fiskal bagi sektoral dan pemerintah daerah sebesar 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, dan insentif usaha 10,14 persen. Sementara, pembiayaan koperasi belum terealisasi sepeser pun.

“Untuk insentif pembiayaan korporasi masih penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi,” terang Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan ‘pembantunya’ untuk mempercepat belanja di kementerian/lembaga (k/l). Pasalnya, ia melihat anggaran k/l yang telah dibelanjakan sejauh ini masih rendah di tengah penanganan virus corona.

“Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya melihat laporan masih biasa-biasa saja,” kata Jokowi.

Ia meminta jajarannya untuk mengeluarkan anggaran belanja agar memperbanyak uang beredar di masyarakat. Dengan cara itu, Jokowi berharap tingkat konsumsi masyarakat juga ikut naik.

Diketahui, catatan Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran yang telah dibelanjakan hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 perubahan, yaitu Rp2.613,8 triliun. Dengan realisasi tersebut, belanja negara sampai akhir Mei turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,4 persen.