hukum

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra, – Kuasa hukum terpidana cessie bank Bali, Joko Tjandra yakni Otto Hasibuan mengatakan akan mendatangi Gedung Bareskrim Polri guna bertemu dengan Joko.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono mengatakan bahwa Joko Tjandra sudah menunjuk Otto Hasibuan sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi perkara di Mabes Polri terkait dengan pembuatan Surat jalan sakti dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Dan Surat Keterangan Bebas COVID-19.

“Jadi, ketemu (Joko Tjandra) nanti sore,” kata dia saat dikonfirmasi hari Senin. Otto mengatakan bahwa nanti dia akan menyampaikan dan menanyakan beberapa hal penting pada Joko. “Tentu kita tanya apa yang diinginkan, apa yang bisa kita bantu. Itu hal-hal penting,” ujarnya

Hal penting yang akan dibicarakan dengan Joko

Dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada Joko. Mulai dari putusan PK Joko yang dianggap sudah batal dan tidak boleh ada penahanan kepada Joko.

“Ada beberapa hal bahwa sebenarnya putusan PK itu batal demi hukum, karena dalam amar putusan, tidak ada kata-kata ‘memerintahkan terdakwa untuk ditahan’. Berdasar Pasal 197 KUHAP, maka putusan PK itu batal demi hukum. Kalau sudah batal, penahanan yang dilakukan tidak sesuai, tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya,” kata dia.

Dia jadi kuasa hukum untuk kasus di Mabes Polri

Dia mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan tugas untuk menjadi kuasa hukum kasus di Mabes Polri, karena terlibat dalam kasus surat jalan yang dikeluarkan Brigjen Prasetijo Utomo untuk pergi keluar negeri. Dan terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Bebas COVID-19.

“Saya tanya tadi bahwa urusan dia di Mabes Polri ini ternyata tidak memberikan kuasa kepada yang lama, jadi saya tidak ada terkait. Menurut Pak Joko yang diberikan kuasanya itu (Anita Kolopaking) untuk PK, untuk PK saya katakan saya tidak kerjakan, kecuali sudah ada penyelesaian dengan pengacara yang lama,” kata Otto.

Bareskrim Polri juga sudah resmi menyerahkan Joko Tjandra pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Tetapi dia akan tetap di Bareskrim Polri dan dititipkan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri.

Otto jadi kuasa hukum Joko Tjandra

Untuk diketahui, Otto Hasibuan memutuskan menjadi kuasa hukum Joko. Hal itu disampaikan Otto usai bertemu Joko Tjandra di Rutan Salemba cabang Mabes Polri, Sabtu, 1 Agustus 2020, malam.

“Saya baru ketemu dengan Pak Joko Tjandra, karena memang dari keluarga sudah mendesak supaya saya segera bertemu dengan beliau. Dan akhirnya bisa bertemu, dan saya bicara panjang lebar mengenai kasus ini. Akhirnya setelah kita berbincang bersama beliau, saya memutuskan untuk bisa menerima permintaan untuk jadi pengacara dia,” kata Otto kepada awak media.

Hukum Jual Beli Hewan Kurban Menurut Syariah Islam

Hukum Jual Beli Hewan Kurban Menurut Syariah Islam

Hukum Jual Beli Hewan Kurban Menurut Syariah Islam

Hukum Jual Beli Hewan Kurban Menurut Syariah Islam, – Pemerintah menganjurkan umat Muslim agar membeli hewan kurban dilakukan secara daring, untuk menghindari penularan virus corona. Sementara, ada pendapat yang menyebut bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus dilakuan secara langsung. Antara pembeli dan penjual harus bertemu langsung, serta harus ada barang yang diperjual belikan.

Bagaimana hukum pembelian hewan kurban secara daring di tengah suasana pandemik, dilarang atau diperbolehkan?

Transaksi jual beli hewan kurban boleh dilakukan secara daring

Menag mengatakan dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, tidak ada larangan secara syariah Islam, jika transaksi jual-beli hewan kurban dilakukan secara daring. Dalam kondisi darurat boleh dilakukan.

“Yang penting kita yakin dia tidak menipu dan kita tidak menipu,” kata Menag, yang diamini Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Abdul Halim Mahfudz, dalam acara Ngobrol Seru bertajuk Adaptasi Kebiasaan Baru di Lembaga Pendidikan Islam, Kamis.

“Semoga semua berjalan baik,” lanjut Menag.

Umat Muslim harus memperhatikan protokol kesehatan

Menag juga mengingatan ada protokol kesehatan yang harus dilakukan umat Muslim saat pemotongan hewan kurban pada Iduladha yang jatuh pada 31 Juli mendatang.

“Jaga jarak, pakai masker, bawa alat masing-masing,” kata Menag.

Selain itu, lanjut Menag, daging kurban juga diharapkan tidak dibagi di tempat pemotongan hewan kurban, namun diantarkan ke rumah masing-masing.

“Nanti kerjanya lebih banyak, tapi lebih aman, pahala lebih tinggi,” ucap Fachrul.

Menag imbau umat Islam lebih banyak berkurban di saat pandemik

Menag menyarankan umat Islam agar lebih banyak berqurban pada Hari Raya Iduladha 2020, mengingat situasi di tanah air sekarang ini masih dilanda pandemik COVID-19.

“Kita menganjurkan meskipun kurban itu tidak mesti banyak-banyakan, dalam situasi sekarang kalau bisa kurban banyak, lebih banyak lebih baik,” kata dia.

Imbauan berkurban tersebut, kata Menag, khususnya kepada umat Islam yang lebih mampu secara finansial. Tujuannya tak lain untuk membantu fakir miskin, yang tidak dipungkiri sekarang ini meningkat akibat pandemik.

“Di situasi saat ini, kami menganjurkan supaya sebanyak mungkin diberikan kepada fakir kiskin saja,” kata Fachrul.

Menag juga mengatakan kemungkinan banyak umat Islam yang tak mampu melakukan kurban tahun ini akibat pandemik.

Hukum Pornografi Paling Unik di Dunia

Hukum Pornografi Paling Unik di Dunia

Hukum Pornografi Paling Unik di Dunia

Hukum Pornografi Paling Unik di Dunia – Meski terlihat remeh, namun pornografi adalah industri yang menghasilkan banyak uang. Di beberapa negara telah melegalkan pornografi.
Namun di beberapa negara masih menganggap tabu pornografi. Mereka memberikan sanksi berat bagi siapa saja yang menyebarkan atau mengakses semua yang berbau porno.

Lain negara lain hukum, bahkan ada yang membebaskan pornografi diakses segala umur.

Pornografi adalah hal yang dianggap tabu namun “seksi” untuk menjadi pembicaraan. Banyak persoalan di balik pornografi yang penting untuk dibahas selain hal-hal erotis yang melekat padanya. Salah satunya adalah masalah jerat hukum atau regulasi.

Pada umumnya, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatur persebaran konten pornografi. Ada yang melarang keras, ada yang melegalkan, ada yang memiliki batasan-batasan tertentu. Semuanya tentu disesuaikan dengan ideologi dan kondisi masyarakat.

Jepang: Menyensor alat kelamin dan rambut kemaluan

Mengutip Wikiwand, Jepang memiliki ragam konten pornografi yang unik. Negara tersebut mengakomodasi berbagai jenis seksualitas, fetish, dan parafilia. Mereka pun memiliki subgenre pornografi yang beragam.

Namun ada satu yang unik dari aturan pornografi di Jepang. Mereka selalu menyensor alat kelamin dan rambut kemaluan. Menurut sumber yang sama, masyarakat menilai kedua hal tersebut cabul sehingga tidak boleh ditampilkan bahkan di konten pornografi sekalipun.

Tak hanya itu, aturan tersebut juga berlaku dalam anime. Alat kelamin dan rambut kemaluan pada umumnya disensor dengan cara pikselisasi (blur kotak-kotak). Aturan lain yang berlaku di Jepang adalah pelarangan pornografi anak serta pornografi yang menampilkan dan mempraktikkan kekerasan seksual.

Iran: Penyensoran terhadap perempuan tak berhijab

Iran adalah salah satu negara dengan aturan konten pornografi yang sangat ketat. Bahkan bisa dibilang berlebihan jika dibandingkan dengan negara lain.

Pemerintah tak ragu untuk menyensor tokoh-tokoh perempuan yang tidak mengenakan hijab. Jadi kamu bisa bayangkan, jika perempuan tanpa hijab saja disensor, apalagi konten pornografi.

Pembuat konten pornografi, termasuk aktor, penyebar, dan semua orang yang terlibat di dalamnya akan dikenakan sanksi berupa hukuman mati, menurut laporan dari CBS News. Pembuat kebijakan mengatakan bahwa pornografi memiliki kesalahan sebesar koruptor di Iran sehingga hukumannya pun disamakan.

Brasil: Akses dan pembuatan pornografi tergolong legal, termasuk yang mengakomodasi fetish aneh

Bertolak belakang dengan Iran, Brasil menjunjung kebebasan berekspresi, termasuk dalam membuat dan mengakses pornografi. Namun ada beberapa pembatasan yang harus diperhatikan pada produsen konten dewasa.

Pertama, pembuat konten dilarang keras untuk menampilkan aktor yang berusia di bawah 18 tahun karena hal ini akan memicu tindakan pedofilia. Para aktor dalam film porno juga dianjurkan menggunakan kondom. Tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga mempromosikan seks yang aman kepada para penonton.

Di samping itu, tidak ada pembatasan lainnya. Kreator pornografi bahkan diperbolehkan mengakomodasi berbagai fetish aneh, seperti zoofilia (hubungan seksual dengan hewan).

Hotman Paris Minta Nasabah Sinarmas Tetap Tenang

Hotman Paris Minta Nasabah Sinarmas Tetap Tenang

Hotman Paris Minta Nasabah Sinarmas Tetap Tenang

Hotman Paris Minta Nasabah Sinarmas Tetap Tenang – PT Sinarmas Asset Management ditetapkan Kejaksaan Agung menjadi satu dari 13 tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, manajer investasi itu memastikan layanan untuk nasabah tak akan terganggu.

Pengacara Sinarmas Asset Management, Hotman Paris Hutapea menjelaskan produk reksa dana Simas Saham Ultima yang dikelola kliennya hanya dibeli Jiwasraya. Dengan demikian, hal tersebut tak mempengaruhi produk reksa dana lainnya.

“PT Sinarmas Asset Management mengelola 64 produk reksadana dengan total dana kelolaan sebesar Rp30,2 triliun, sementara kasus ini merujuk pada sebuah saja produk reksa dana, yakni Simas Saham Ultima, dengan total dana kelolaan hanya berjumlah 0,2 persen dibandingkan total kelolaan dana PT Sinarmas Asset Management. Dengan kata lain, tidak berdampak terhadap korporasi dan nasabah karena nilainya tidak signifikan,” ujar Hotman Paris dalam keterangan resmi, dikutip Jumat.

Kuasa Hukum PT Sinarmas Asset Management Hotman Paris Hutapea meminta publik tetap tenang dan tetap berinvestasi meski perseroan disebutkan menjadi salah satu dari 13 korporasi berstatus tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia menyebutkan hingga kini kliennya belum menerima pemberitahuan resmi penetapan tersangka dari Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi perusahaan asuransi pelat merah itu.

“PT Sinarmas Asset Management sebagai salah satu unit usaha di bawah pilar Sinar Mas Financial Services tetap memberikan pelayanan, serta selalu mengedepankan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh nasabah,” kata Hotman Paris melalui siaran pers, Kamis, 25 Juni 2020.

Lebih jauh, Hotman Paris menyebutkan PT Sinarmas Asset Management atau Sinarmas AM akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua produk yang dipasarkan. Dengan begitu, nasabah tak perlu khawatir dan tetap dapat melakukan pembelian dan penjualan produk seperti biasa.

Horman Paris menjelaskan, produk reksa dana Simas Saham Ultima kelolaan Sinarmas Asset Management merupakan produk reksa dana yang dibeli oleh Asuransi Jiwasraya. Produk ini tidak terkait dengan produk reksa dana lain kelolaan perseroan.

Oleh karena itu, pengacara kondang itu meminta nasabah tetap tenang. Masyarakat juga diimbau tetap mempercayakan investasi reksadana yang dikelola Sinarmas Asset Management.

“Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua produk yang dipasarkan. Nasabah tidak perlu khawatir dan tetap dapat melakukan pembelian dan penjualan seperti biasa,” ucapnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Salah satu tersangka merupakan pejabat aktif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menjerat 13 korporasi sebagai tersangka dalam perkara ini. Perusahaan-perusahaan itu merupakan manajer investasi yang diduga terlibat dalam pelarian uang nasabah.

Saat ini, kata Hotman Paris, PT Sinarmas Asset Management mengelola 64 produk reksa dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 30,2 triliun. Adapun kasus korupsi Jiwasraya merujuk pada salah satu produk saja, yakni Simas Saham Ultima yang secara nilai dana kelolaannya hanya mencapai 0,2 persen dari total dana kelolaan.

“Dengan kata lain, tidak berdampak terhadap korporasi dan nasabah karena nilainya tidak signifikan,” ucap Hotman Paris.

Hotman Paris menegaskan, PT Sinarmas Asset Management adalah lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan patuh terhadap regulasi serta perundangan-undangan yang berlaku. “Kami akan selalu kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlangsung,” katanya.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengemukakan bahwa 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 12,157 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp 16,81 triliun pada kasus korupsi itu.

pelanggar jam malam

Hukuman Bersihkan Alun-Alun Bagi Pelanggar Jam Malam

Bagaikan tidak ada kapoknya, operasi jam malam yang dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, Polres dan Kodim setiap harinya masih ada aja tangkapan pelanggar. Sehingga sejak tanggal 16 juni lalu hingga sekarang telah tercatat sebanyak 309 pelanggar jam malam.

Bahkan untuk hari senin tanggal 6 juli 2020 ini, Satpol PP telah menindak 71 pelanggar jam malam. Dimana para pelanggar tersebut akan diberikan sanksi sosial berupaa pembersihan alun-alun Tulungagung mulai dari Taman Kartini depan Pendopo, halaman Balai Rakyat serta Masjid Jami Almunawar.

Baca Juga: Tips bekerja untuk anak muda agar betah dan menghasilkan uang

Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Tulungagung, A. Nindya Putra mengaku. Pada rentan waktu diberlakukannya jam malam, sejak 16 Juni lalu hingga sekarang. Pihaknya mencatat sudah memberikan sangsi sosial kepada 309 pelanggar. Yang berarti setiap harinya selalu ada yang melanggar jam malam agen idnplay yang seolah tak peduli dengan aturan pemerintah.

“sejak 16 Juni sampai 6 Juli ada sekitar 309 pelanggar yang sudah kami beri sangsi,” ujar Nindya saat ditemui di Taman Kartini, Senin (06/07).

Lebih lanjut, mayoritas dari para pelanggar rupanya terjaring saat berada di warkop. Namun menurut Nindya, sasaran razia tak hanya warkop saja. Namun tempat-tempat yang menjadi titik rawan seperti kawasan Desa Wisata Pinka yang tidak hanya warkopnya saja yang jadi favorit, namun dikawasan tersebut juga menjadi favorit untuk nongkrong muda mudi. Tak hanya itu, warnet, penyewaan game serta pinggir jalanpun yang terpantau ramai kerumunan juga tak lumpur dari sasaran razia.

Penerapan sanksi tersebut menurut Nindya sudah sesuai dengan instruksi Bupati Tulungagung dalam surat bupati nomor 1 tahun 2020 tentang pembatasan jam malam. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan kegiatan tersebut hingga bupati mencabut surat edaran tersebut.

Ketum PBNU Said Aqil: Cabut RUU HIP, Ganti Jadi RUU BPIP

Ketum PBNU Said Aqil: Cabut RUU HIP, Ganti Jadi RUU BPIP

Ketum PBNU Said Aqil: Cabut RUU HIP, Ganti Jadi RUU BPIP

Ketum PBNU Said Aqil: Cabut RUU HIP, Ganti Jadi RUU BPIP – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj meminta supaya DPR mencabut dan merombak ulang seluruh substansi Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Said lantas mengusulkan agar RUU itu diubah menjadi RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setelah melalui proses perombakan.

“Sebaiknya RUU HIP ini dicabut. Judul juga diubah total supaya tidak multitafsir. Langsung saja jadi RUU BPIP,” ucap Said di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat.

Said menilai pembahasan RUU HIP telah mengalami gejolak dan gelombang penolakan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Oleh debab itu, ia meminta supaya RUU itu dicabut pembahasannya di DPR secara menyeluruh.

Said juga mengaku tak setuju jika RUU HIP diganti namanya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ia menyampaikan bila RUU itu cuma sekadar berganti nama, maka tak akan menyelesaikan persoalan dan meredam gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan Said merespons para purnawirawan TNI-Polri yang diketuai Mantan Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno meminta RUU HIP diganti menjadi RUU PIP.

“Ini cuma pura-pura saja, kamuflase saja… Karena banyak masyarakat bawah, kyai-kyai masih belum memahami hal itu. Maka sebaiknya RUU HIP dicabut total,” pungkas dia.

MPR Sepakat Ditarik

Di tempat yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menerangkan bahwa pihaknya setuju dengan usulan PBNU untuk mencabut RUU HIP.

Ia beralasan subtansi RUU itu sangat membahayakan dan mengancam persatuan bangsa.

“Yang pasti kita sepakat bahwa RUU HIP ini karena kontraproduktif maka harus ditarik dan dihentikan pembahasannya,” pungkas Bamsoet.

Selanjutnya, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya usulan RUU HIP kepada pemerintah.

Ia menyampaikan masih mempunyai waktu sampai 20 hari ke depan bagi pemerintah untuk merespons perubahan daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut kepada DPR.

“Termasuk judulnya dan isinya, itu sangat tergantung dan kita serahkan kepada keputusan pemerintah,” ujar Bamsoet.

Tak cuma itu, Bamsoet juga menyerahkan kepada pemerintah untuk menggunakan haknya menjadikan RUU HIP diganti sebagai RUU BPIP sesuai usulan PBNU.

“Apakah pemerintah menggunakan haknya untuk menjadikan hak inisiatif pemerintah agar diganti jadi RUU BPIP, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” imbuh dia

Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar

Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar

Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar

Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar – PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) menyesalkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi kepada mereka dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) akibat melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Grab membantah telah melanggar aturan tersebut dan telah menyertakan argumentasi dan pembuktian yang kuat dari Grab dan didukung oleh saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

“Kami tidak melihat adanya aturan yang dilanggar atau pihak yang dirugikan dalam kerja sama kami dengan PT TPI apalagi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Juru bicara Grab Indonesia melalui keterangan tertulis, Jumat.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Grab terkena denda Rp 30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar.

Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Denda sebesar Rp 30 miliar kepada Grab ini terdiri dari Rp 7,5 miliar pelanggaran pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas pasal 19, sementara TPI dikenakan Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi KPPU, Jumat, pembacaan keputusan dilakukan pada Kamis malam. Putusan pada kedua perusahaan ini adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan oleh wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya.

Juru bicara Grab menjelaskan bahwa kerja sama mereka dengan TPI dibentuk dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi semua mitra pengemudi mereka.

“Kami menyadari ada banyak mitra pengemudi kami yang ingin mendapatkan manfaat dari platform Grab untuk mendapatkan penghasilan yang jujur, tetapi tidak memiliki sarana berupa kendaraan, terlebih untuk dapat memiliki mobil pribadi,” kata juru bicara.

Oleh karena itu, Grab bekerja sama dengan PT TPI untuk memfasilitasi akses sebagian mitra pengemudi ke layanan penyewaan mobil yang hemat biaya sehingga mereka dapat terus mencari nafkah seperti yang lainnya.

Dalam persidangan, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie selaku Ketua Majelis dengan anggota Guntur S Saragih, dan Afif Hasbullah menilai perjanjian kerja sama penyediaan jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI.

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya.

Polisi Amankan Pegawai Starbucks

Polisi Amankan Pegawai Starbucks

Polisi Amankan Pegawai Starbucks

Polisi Amankan Pegawai Starbucks – Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pegawai Starbucks  yang diduga mengintip payudara pelanggan lewat rekaman Closed Circuit Television (CCTV).

Polres Metro Jakarta Utara bergerak cepat menyelidiki kasus eks pegawai Starbucks yang mengintip pelanggan via CCTV. Saat ini dua orang pelaku telah ditangkap polisi.

“Iya ini kita sudah amankan dua orang yang diduga ya, merekam dan kemudian meng-zoom-nya ya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Wirdhanto Hadicaksono.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan dua pegawai Starbucks itu ditangkap Kamis malam.

“Iya ini kami sudah amankan dua orang yang diduga ya merekam dan kemudian meng-zoom-nya ya,” kata Wirdhanti saat dikonfirmasi, Jumat.

Wirdhanto belum membeberkan identitas dua pegawai Starbucks yang ditangkap tersebut. Mereka berdua langsung menjalani pemeriksaan guna mengungkap motif dalam peristiwa tersebut.

“Saat ini kami mesti dalami dulu niat dan motifnya apa,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam video berdurasi 13 detik yang beredar di media sosial terekam aksi pegawai Starbucks diduga mengintip payudara pelanggan lewat sorotan rekaman CCTV.

Kedua pelaku berinisial K dan D. Keduanya diamankan pada Kamis (2/7) makam.

“Sekarang masih kami mintai keterangan,” imbuhnya.

Saat ini keduanya masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif kedua pelaku tersebut.

Sebelumnya Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pelaku. Ia menyebut pelaku ada dua orang.

Dari hasil penelusuran Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, diketahui peristiwa itu terjadi di gerai Starbucks yang ada di Sunter Mall, Jakarta Utara (Jakut).

Terkait peristiwa itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bagi pelaku maupun penyebar video tersebut akan ditindak dengan Undang-Undang ITE.

“Bagi pelaku yang merekam dan menyebarkan tentu ini telah melanggar, akan kita kenakan juga pasal UU ITE,” kata Yusri, Kamis.

Starbucks sendiri sudah angkat suara terkait hal ini. Mereka meminta maaf dan menyatakan sudah memberhentikan pelaku dari pekerjaanya.

Pelaku terlacak setelah sebelumnya Polsek Tanah Abang meminta keterangan dari kantor pusat Starbucks terkait kejadian tersebut. Dari hasil pengecekan ini pula, polisi mendapatkan informasi bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu, 1 Juli 2020. Polisi juga telah mendapatkan identitas salah satu pelaku.

Senior General Manager Corporate PR and Communications PT Sari Coffee Indonesia Andrea Siahaan mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut. PT Sari Coffee Indonesia memastikan kasus ini tidak akan terulang. Andreas juga menegaskan karyawan tersebut telah dipecat.

“Perilaku tersebut tidak dapat kami toleransi dan individu yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi bersama PT Sari Coffee Indonesia,” tegas Andrea.

Video yang viral itu merupakan unggahan Instagram Story seorang pria. Bersama rekannya, dia memantau kamera CCTV di Starbucks dan meminta kamera di-zoom menyorot bagian payudara seorang pelanggan perempuan. Di video itu, terdengar pula mereka tertawa.

Video tersebut telah menimbulkan reaksi netizen. Netizen, terutama kaum perempuan merasa khawatir dan juga geram dengan perilaku pelaku.

Grab Didenda Rp30 Miliar, Hotman Paris Angkat Suara

Grab Didenda Rp30 Miliar, Hotman Paris Angkat Suara

Grab Didenda Rp30 Miliar, Hotman Paris Angkat Suara

 

Grab Didenda Rp30 Miliar, Hotman Paris Angkat Suara – Kuasa Hukum PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Hotman Paris Hutapea menyampaikan putusan sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada kliennya mengenai persaingan usaha tak sehat sebesar Rp30 miliar tak sesuai dengan temuan fakta di lapangan.

Hal ini akan mengakibatkan pertanyaan besar dari investor terkait iklim usaha di Indonesia.

Tak cuma kepada Grab, KPPU juga menghukum PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dengan denda sebesar Rp19 miliar.

Hotman menilai hal ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata investor global.

“Di saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing (Grab dan TPI) yang sudah menanamkan modal besar di Indonesia,” kata Hotman lewat akun media sosialnya, dikutip Jumat.

Hotman menyampaikan seluruh koperasi mitra Grab yang adalah pesaing dari TPI sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tak pernah merasa terdiskriminasi dengan kehadiran TPI.

Pernyataan itu dikeluarkan koperasi mitra Grab di bawah sumpah persidangan.

“Namun, KPPU tetap memaksakan untuk menyatakan Grab telah melakukan diskriminasi terhadap koperasi-koperasi tersebut tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas,” ucap Hotman.

Kedua perusahaan akan mengajukan permohonan keberatan

Sementara, Grab dan TPI akan segera menempuh jalur hukum atas keputusan yang dikeluarkan KPPU.

Kedua perusahaan akan mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, ia meminta perhatian dan pengawasan dari Jokowi kepada KPPU.

Hotman mengingatkan keputusan KPPU akan menghilangkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinnie Melanie dan dengan anggota Guntur S Saragih dan Afif Hasbullah.

Memandang perjanjian kerja sama penyedia jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang sewa angkutan khusus bertujuan menguasai produk penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi.

Diskriminasi berupa pemberian order prioritas, masa suspend dan fasilitas lain.

Karena praktik itu sudah menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat kepada mitra non TPI.

Hukuman terhadap Grab dan TPI dijatuhkan mengenai pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buronan Kasus Bank Bali

Buronan Kasus Bank Bali

Buronan Kasus Bank Bali

Buronan Kasus Bank Bali – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyayangkan pihak imigrasi Indonesia tidak bisa mendeteksi keberadaan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, hingga bisa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Habiburokhman mengkhawatirkan ada invisible hand yang melindungi Djoko.

“Kasus tidak terdeteksinya buronan Djoko Tjandra saat masuk ke Indonesia sangat memalukan. Imigrasi kita lemah sekali, orang yang sudah belasan tahun buron bisa kembali dan mendaftarkan sendiri PK di pengadilan tanpa terdeteksi,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu.

Buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra kembali menjadi perbincangan publik. Musababnya, Direktur PT Era Giat Prima (EGP) itu diketahui berada di Indonesia pada 8 Juni 2020 saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang membelitnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui intelijen Kejaksaan Agung lemah karena tak berhasil menangkap Djoko Tjandra saat berada di Jakarta.

“Pada tanggal 8 Juni Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada,” kata Burhanuddin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Kemenkumham mengaku tidak memperoleh data keimigrasian ihwal kedatangan Djoko Tjandra yang diketahui selama ini tinggal di Papua Nugini.

Kuasa hukum Djoko, Andi Putra Kusuma diketahui membenarkan bahwa kliennya datang ke PN Jaksel pada 8 Juni. Menurut Andi, Djoko mendatangi PN Jaksel untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK).

Habiburokhman khawatir ada pihak yang mengatur agar Djoko bisa mendaftarkan PK ke PN Jaksel. Tujuannya, sebut anggota DPR Fraksi Gerindra itu, agar Djoko bisa terbebas dari kasus yang menjeratnya.

“Saya khawatir ada invisible hand atau kekuatan gelap yang melindungi Djoko Tjandra, serta mengatur pendaftaran PK tersebut. Dan target mereka adalah bagaimana Djoko Tjandra bisa bebas murni melalui PK,” terang Habiburokhman.

Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang menjerat Djoko Tjandra bermula pada saat bank tersebut kesulitan menagih piutang dengan nilai total Rp3 triliun yang tertanam di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997.

Tagihan tak kunjung cair meskipun ketiga bank tersebut masuk perawatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Atas dasar itu, Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli menjalin kerja sama dengan pihak PT EGP di mana di sana juga ada nama Setya Novanto dalam jajaran direksinya. Pada waktu bersamaan, Novanto menjabat sebagai bendahara Partai Golkar.

Pada Januari 1999, perjanjian kerja sama diteken oleh Rudy Ramli, Direktur Bank Bali Firman Sucahya dan Novanto. Proses penagihan cessie belakangan menjadi ‘mainan’ karena fee yang diperoleh PT EGP hampir separuh dari piutang yang ditagih.

Dari Rp905 miliar yang digelontorkan Bank Indonesia dan BPPN, PT EGP menerima Rp546 miliar. Sedangkan Bank Bali hanya kebagian Rp359 miliar.

Cessie itu tak dilaporkan ke Bapepam dan Bursa Efek Jakarta padahal Bank Bali telah melantai di bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN tetap dilakukan Bank Bali, bukan oleh PT EGP.

Kepala BPPN saat itu, Glenn MS Yusuf yang menyadari sejumlah kejanggalan akhirnya membatalkan perjanjian cessie.

Kejaksaan Agung mengendus kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan hak tagih ini. Sepuluh orang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi hanya tiga orang yang dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Djoko Tjandra (Direktur PT EGP), Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Djoko ditahan oleh Kejaksaan pada 29 September 1999 – 8 November 1999. Kemudian ia berstatus tahanan kota hingga 13 Januari 2000.

Kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Februari 2020. Meski sebelumnya Kejaksaan sempat menahan Djoko pada 14 Januari-10 Februari, Djoko kembali menyandang status tahanan kota berkat ketetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 6 Maret, putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa terhadap Djoko tidak dapat diterima. Ia pun dilepaskan dari tahanan kota.

Jaksa lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Antasari Azhar menuntut Djoko dengan pidana 1,5 tahun karena menilai yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Majelis hakim yang diketuai Soedarto dengan anggota Muchtar Ritonga dan Sultan Mangun justru melepaskan Djoko dari segala tuntutan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan dakwaan JPU terbukti secara hukum. Namun, perbuatan itu dinilai bukan sebagai perbuatan pidana, melainkan perdata.

Jaksa lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi peradilan kembali melepaskan Djoko dari segala tuntutan.

Delapan tahun usai vonis bebas atau sekitar tahun 2008, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan bebas Djoko Tjandra.

MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra berada di Papua Nugini. Ia lantas ditetapkan sebagai buron.

Dalam perjalanannya, pada 2016, istri Djoko, Anna Boentaran mengajukan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ia mempersoalkan Jaksa yang bisa mengajukan PK.