hukum

28 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi – Hukum adalah sistem yang terpenting. Dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara

Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka ketika mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Login Naga77 menjadi tersangka dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan hal itu karena hukuman mati dinilai tak akan membuat korupsi hilang.

“Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi,” kata Taufan dalam keterangannya

1. Hak hidup manusia adalah hal absolut

whatsapp image 2019 04 01 at 182359 2 d8c48a2c012db783ce63c85770108df4 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Taufan menjelaskan, dalam berbagai kajian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga di sebutkan bahwa tidak tindak kejahatan dan hukuman mati tidak berkorelasi. Meski dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati. Namun hanya di terapkan kepada tindakan pidana paling serius (the most serious crimes). Yakni pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi.

lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=6081&loc=https%3A%2F%2Fwww.idntimes.com%2Fnews%2Findonesia%2Fgregorius pranandito%2Fkomnas ham hukuman mati buat koruptor bukan solusi berantas korupsi%3Fq%3Dhukuman&referer=https%3A%2F%2Fwww.idntimes - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas KorupsiResolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia.

“Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia,” kata dia.

2. Negara dengan tingkat korupsi rendah di sebut tak lagi terapkan hukuman mati

fce97baff53fde3a38d4d1ab620b2c37 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga mengatakan pihaknya tak setuju dengan hukuman mati. Ia mengatakan, hukuman mati belum tentu membersihkan korupsi di sebuah negara.

Ia memaparkan bahwa negara dengan Corruption tertinggi saat ini di miliki oleh Denmark dengan raihan 88, New Zealand 87, Finlandia 85, Singapura 85, Swedia 85 dan Swiss 85. Somalia merupakan negara dengan skor CPI paling rendah yakni 10, kemudian Siria 13, Sudan Selatan 13, Yaman dan Korea Utara masing-masing 14.

Negara-negara dengan skor CPI tinggi tersebut atau berhasil mencegah praktik korupsi sama sekali tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Adnan menilai negara-negara tersebut berhasil mencegah praktek korupsi tanpa hukuman mati. Sementara, Indonesia kebalikannya.

“Jadi mungkin bukan hukuman mati jalan keluarnya,” ujarnya.

3. KPK sebut secara regulasi hukuman mati bagi koruptor bisa di tegakkan

antarafoto penyerahan sepeda brompton ke kpk 100221 sgd 2 ffabae13ba0a7d59ed84552a358fbac2 - Hukuman Mati Buat Koruptor Bukan Solusi Berantas Korupsi

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan. Pihaknya tak bisa bersikap setuju atau tidak setuju terhadap vonis hukuman mati bagi koruptor. Namun, menurutnya secara normatif hal itu bisa di lakukan.

“Di Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sangat memungkinkan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK yang bisa menuntut hukuman mati,” ujar Ali

14 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum– Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan  dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bank garansi dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster (benur) tidak memiliki Poker IDNPlay Terbaru landasan hukum. Bank garansi ini merupakan bagian perintah dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

“Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di maksud juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

1. Soal bank garansi di kasus Edhy Prabowo

antarafoto pemeriksaan edhy prabowo 031220 hma 6 84b82ef1eae06a43d7d1ddd7cd169ade - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar HukumMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ali mengatakan bank garansi merupakan bagian dari konstruksi perkara kasus dugaan suap ekspor benur. Edhy di duga memerintahkan para eksportir untuk menyerahkan bank garansi untuk mendapatkan izin ekspor.

Para eksportir juga di duga harus menyetorkan sejumlah uang kepada mantan Menteri KP tersebut.

“Pihak-pihak eksportir yang ingin mendapatkan izin ekspor benur di duga memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui pihak lain, dan kemudian juga bersepakat bahwa pengiriman ekspor benur di maksud hanya melalui PT ACK (Aero Citra Kargo),” ungkap Ali.

2. Perintah Edhy Prabowo terkait penarikan uang bank garansi

74914899 2765945693473280 8946873545777940842 n 2a457813c254b12f00720d0a3d3d83e1 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Sebelumnya, pada Senin (15/3/2021), KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar. Uang tersebut di duga dari para eksportir yang mendapat izin ekspor benur dari KKP di tahun 2020.

KPK menduga Edhy sempat memerintah Sekretaris Jenderal KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para ekportir. Surat itu di tujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP meminta Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Adapun, total yang terkumpul mencapai Rp52,3 miliar, sesuai yang disita KPK.

3. Edhy Prabowo ambil keuntungan dari PT ACK

102664013 254644412437334 2067310424197524146 n 789a55026fa8a5fbc1720195c47b255c - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Sementara itu, terkait dengan PT ACK selaku pengirim benur ke luar negeri, KPK mengungkap bahwa perusahaan tersebut di dirikan orang-orang kepercayaan Edhy. Meski Edhy memerintahkan ekspor benur harus melalui PT ACK, nyatanya perusahaan itu tidak secara langsung melakukan pengiriman.

“Namun di lakukan pihak lain, yaitu PT PLI dengan biaya jauh lebih murah, sehingga selisih harga tersebut kemudian di perhitungkan sebagai keuntungan yang di duga di manfaatkan untuk keperluan pribadi EP dan tersangka lainnya,” ungkap Ali menambahkan.

4. Tujuh tersangka di tetapkan dalam kasus ekspor benur

antarafoto pemeriksaan mantab menteri kelautan perikanan edhy prabowo kpk jakarta 141220 rn 7 e93b87b69fc102c7e9dd99823b6719d5 - KPK Bank Garansi di Kasus Suap Edhy Prabowo Tak Miliki Dasar Hukum

Edhy Prabowo di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benur. Selain itu ada enam orang lainnya yang juga di tetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Staf Khusus KKP Andreau Pribadi, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Adapun, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito saat ini telah berstatus terdakwa. Ia di dakwa menyuap Edhy senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu Dollar Amerika Serikat dan Rp706 juta

40 1 - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit  –  Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono.

Yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, membantah dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Livechat Club388 Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit dengan Ketua Umum Moeldoko. “Belum. Belum ada pertemuan antara saya dan para lawyers saya dengan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit,” kata Yusril

1. Yusril sudah pelajari aspek hukum KLB Demokrat di Sibolangit

rsz antarafoto klb partai demokrat di medan 05032021 ea lmo 1 846da7caf9f47e4b125ce6eb4a71a2a2 - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit

Yusril mengatakan, dia masih memantau gejolak yang terjadi di internal Partai Demokrat. Dia pun mengaku sejak awal sudah mendalami aspek hukum KLB Demokrat Sibolangit dengan berbagai keputusan di dalamnya.

“Memang banyak rumor yang berkembang bahwa saya sudah di tunjuk menjadi lawyer Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, tetapi penunjukan itu sebenarnya belum ada,” ujarnya.

2. Yusril masih enggan bersuara terkait aspek hukum KLB Demoktrat di Sibolangit

Meski mantan kuasa hukum Presiden Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 ini mengatakan dirinya sudah mengetahui aspek hukum yang terjadi dalam polemik Partai Demokrat, Yusril masih enggan menyampaikannya ke publik.

“Sementara ini saya menahan diri untuk mengemukakan pendapat saya mengenai masalah ini sambil mengamati perkembangannya dulu,” tuturnya.

3. Dualisme Partai Demokrat berujung saling gugat ke pengadilan

ahy dan dpd partai demokrat menolak klb 070321 fm 3 b5ee6bbf0c691be7bf3f80983b37e6fd - Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum Demokrat Versi KLB Sibolangit menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Partai Demokrat di rundung dualisme kepemimpinan usai sejumlah kadernya menggelar KLB di Sibolangit, Sumatra Utara. Dalam perhelatan tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum oleh mayoritas peserta KLB.

Tak terima dengan adanya KLB, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Maret 2021. Gugatan dengan nomor perkara: 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst itu akan di sidangkan pada Selasa, 30 Maret 2021.

Dalam gugatan itu, AHY memasukan 10 nama sebagai pihak yang telah melanggar perbuatan hukum, yakni Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Dalam perkara ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjadi pihak turut tergugat.

Tidak mau kalah, Partai Demokrat versi KLB Sibolangit yang di wakili oleh Jhoni Allen dan Marzuki Alie juga ikut melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jhoni melayangkan gugatan pada 2 Maret 2021 lalu. Jhoni menggugat tiga orang yaitu AHY, Hinca Pandjaitan, dan Teuku Riefky Harsya.

Di dalam petitum gugatannya, Jhoni meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan atau menyatakan secara tidak sah putusan DPP Partai Demokrat yang memberhentikannya.

“Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.” Demikian bunyi petitum yang di kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakpus.

37 2 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung – Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Lc., M.A., DPMSS. atau yang lebih akrab disapa Habib Rizieq adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pimpinan organisasi Front Pembela Islam.

Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, bersikeras menghadirkan kliennya dalam persidangan kasus kerumunan yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Tetap permintaan kita HRS dan kawan-kawan Livechat Club388 dihadirkan di muka persidangan,” kata Aziz di Bareskrim Polri. HRS yang dimaksud adalah Habib Rizieq Shihab.

1. Alasan kuasa hukum ngotot Rizieq dihadirkan di persidangan

Aziz Yanuar memberikan alasan mengapa pihaknya mendesak Rizieq dihadirkan dalam persidangan.

“Karena KUHAP mengatur seperti itu dan KUHAP lebih tinggi dibanding SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung),” kata Aziz Yanuar.

Menurut Aziz para terdakwa lain yang menjalani sidang online tetap dihadirkan langsung ke persidangan. Aziz juga mengatakan usulan sidang virtual tidak datang dari pihak kliennya.

“Dari MA ada suratnya. Kami sudah menerima waktu itu keputusannya,” ujar Aziz.

2. Kendala terjadi dalam sidang Rizieq

rizieq 01 29d84ea76df32879aeaa3f07a43405d4 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Sejumlah kendala terjadi dalam persidangan secara virtual yang diikuti Rizieq Shihab, seperti suara yang tak terdengar dan tayangan yang kerap terhenti.

“Kasus petamburan dimulai kemudian banyak kendala teknis, suara gak kedengar, visual kurang baik. Sehingga kami dari PH tetap konsisten sebagaimana surat yang kami layangkan sebelumnya ke MA, KY, dan Majelis hakim supaya terdakwa dihadirkan di muka persidangan,” kata dia lagi.

3. Rizieq mengklaim sidang ini menjadi perhatian internasional

antarafoto habib rizieq shihab tiba di polda metro jaya 12122020 fzn 6 3f39f89f00f3f49b5ba5927a12bc5bd0 - Alasan Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan Secara Langsung

Rizieq Shihab menuntut hadir secara offline pada persidangannya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini lantaran adanya sejumlah kendala teknis ketika persidangan akan dimulai pada Selasa (16/3/2021). Selain itu Rizieq mengklaim persidangan tersebut disorot dunia.

“Persidangan ini jadi perhatian nasional dan internasional. Semua pengacara perjuangkan saya agar saya dihadirkan di sidang,” kata Rizieq dalam persidangan hang disiarkan YouTube PN Jakarta Timur.

Persidangan hari ini akhirnya ditunda ke Jumat (19/3/2021) sebab kuasa hukum tetap ngotot meminta kliennya hadir secara langsung di dalam persidangan.

44 - Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi

Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Tak Bisa Didebat Lagi – Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azar Suparji Ahmad mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor di Indonesia merupakan hal yang tak bisa diperdebatkan lagi. Sebab, menurutnya itu adalah hukum positif yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Artinya pada penyusun Undang-Undang kala itu berpikir bahwa (hukuman mati dibuat) untuk menimbulkan Livechat Club388 efek jera dan solusi agar tidak terulang lagi korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).

1. Hukuman mati bisa diterapkan dalam korupsi bencana dan krisis

Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan dalam korupsi bencana dan krisis. Dengan demikian, saat ini relevan menerapkan hal tersebut karena sedang pandemik dan krisis ekonomi.

“Tinggal kembali kepada penuntut umum, atau kemudian, kembali pada hakim untuk menjatuhkan vonisnya tadi,” ujarnya.

2. Pakar tak setuju dengan Komnas HAM soal hukuman mati

Suparji juga tidak setuju dengan pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa eksekusi mati bagi koruptor melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, yang harus dilihat adalah jangan hak asasi manusia individu atau pelakunya, tapi harus melihat hak asasi publiknya juga karena hukum pidana adalah hukum publik, hukum untuk melindungi kepentingan publik.

“Pertanyaannya harus dibalik, sesuai gak HAM untuk masyarakat lainnya atau publik yang lainnya ketika dana untuk bencana dikorupsi?” katanya.

3. Semua pihak diminta tidak mempengaruhi pengadilan

Menurutnya saat ini sudah tidak perlu lagi mendebatkan hukuman mati bagi koruptor. Ia pun meminta semua pihak tak memengaruhi pengadilan.

“Serahkan saja pada KPK dan pengadilan. Tentunya pengadilan dan KPK akan berpikir bagaimana bersikap adil, pasti, dan bermanfaat. Tiga nilai itu yang harus ada dalam memutuskan suatu putusan,” ujarnya.

40 - Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum

Pendemo Anti Lockdown di Dublin & Irlandia Dikenai Sanksi Hukum – Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Para Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang di lakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Dan Unjuk rasa biasanya di lakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang di laksanakan suatu pihak atau dapat pula di lakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Ratusan pendemo memadati jalanan di Kota Dublin untuk memrotes kebijakan lockdown. Namun demonstrasi yang mulanya damai kemudian berubah menjadi kerusuhan antara para pendemo dan Livechat Club388 polisi yang sedang melakukan penjagaan. Sebelumnya di ketahui penerapan lockdown di Irlandia sebagai yang terlama dan terketat di Eropa. Bahkan kebijakan penguncian wilayah masih akan berlangsung di Irlandia hingga bulan April nanti.

1. Kerusuhan terjadi usai pendemo lempari polisi yang memblokir jalan

Demonstrasi terjadi di pusat kota Dublin, Irlandia pada hari Sabtu (27/02) untuk memrotes kebijakan penguncian wilayah. Mulanya demonstrasi berjalan dengan damai hingga kemudian berakhir ricuh setelah para pendemo melakukan pelemparan botol, kaleng dan bahkan kembang api ke arah polisi.

Pelemparan ini di tengarai adanya pemblokiran dari petugas kepolisian menuju ke taman sehingga berujung kemarahan dari pendemo saat itu. Selain melempari aparat yang bertugas kala itu, pendemo juga meneriaki dan mencemooh kepolisian yang berjaga, di lansir dari RT.

2. Pendemo akan di kenai sanksi hukum

Akibat kericuhan di Irlandia ini menyebabkan setidaknya tiga orang gardaí atau kepolisian Republik Irlandia terluka dan salah satu di antaranya harus di larikan ke rumah sakit. Bahkan usai bentrokan antara gardai dan demonstran, para pendemo melanjutkan perjalanan ke Kantor Pos Utama di Jalan O’Connell.

Melansir dari The Irish Time, Menteri Hukum Irlandia, Helen McEntee mengatakan siapapun yang terlibat dalam perkumpulan ilegal yang berujung kerusuhan di pusat kota Dublin akan di kenakan sanksi hukum. Ia juga memperingatkan siapapun yang terlibat dalam acara tersebut di kemudian hari akan menghadapi konsekuensi yang sama.

3. Terdapat 23 orang yang di tangkap

Akibat kejadian ini sudah ada 23 orang yang di tangkap oleh pihak gardaí dan 20 orang sudah di kenai hukuman lantaran terkait dengan protes. Serta 13 di antaranya sudah mendatangi Pengadilan Hukum Kriminal. Sebelum nantinya di kirim ke tahanan untuk menghadap Pengadilan Distrik Cloverhill.

Sementara tujuh lainnya yang di tangkap di hukum atas tindakan ofensif dan di bebaskan dengan jaminan. Sedangkan tiga remaja yang sempat di tangkap juga sudah di bebaskan atas konsiderasi inklusi. Dalam Program Pengalihan Remaja, di laporkan dari BBC.

38 - Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal

Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal

Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal

Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal – Pemberontakan, dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada.

Juru bicara Presiden Filipina, Harry Roque, mengatakan bahwa perintah untuk membunuh pemberontak komunis adalah tindakan legal yang dilindungi hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah insiden “Minggu berdarah”, operasi penggerebekan yang menewaskan sembilan aktivis.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengecam kematian atas operasi berdalih kontra-pemberontakan komunisme. Sebelumnya, pada Jumat (5/3/2021), Presiden Rodrigo Duterte menyerukan agar militer dan polisi menindak tegas dengan membunuh para komunis tanpa memperhatikan IDNPlay Poker Versi IOS nilai-nilai kemanusiaan.

1. Aparat berdalih telah menaati seluruh protokol operasi

Pada hari Minggu, Kepala Satuan Tugas Anti-Pemberontak Antonio Parlade mengatakan, penggerebekan sebagai operasi penegakan hukum yang sah. Pihak berwenang juga melakukan surat penangkapan. Namun, penembakan harus dilakukan karena sejumlah target tidak mengindahkan seruan aparat.

Kendati begitu, aktivis mengkritik tindakan itu karena pemerintah tidak lagi membedakan antara pemberontak bersenjata, aktivis kombatan, pemimpin buruh, dan pembela hak-hak kemanusiaan. Mereka yang mengkritik keras pemerintah akan dikategorikan sebagai pemberontak komunis.

2. Berikut daftar aktivis yang terbunuh

duterte 01 f777aa364cf2c1938a0b7ae2cf8c5757 - Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal

Kelompok hak asasi Karapatan dan Partai Kabataan menentang laporan aparat. Apa yang sebenarnya mereka lakukan bukanlah penangkapan, melainkan pengeksekusian.

Adapun beberapa laporan terkait pembunuhan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

  • Laporan dari Federasi Nelayan Pamalakaya: Emmanual “Manny” Asuncion, pemimpin buruh di Provinsi Cavite.
  • Laporan dari UPLB Perspective, publikasih mahasiswa Universitas Filipina: Pasangan suami-istri tewas di Provinsi Batangas.
  • Chai dan Ariel Evangelista di kabarkan menghilang bersama putranya yang masih berusia 10 tahun. Mereka kemudian di kabarkan meninggal dunia, sedangkan keberadaan putranya masih misterius.
  • Dua aktivis meninggal karena di tembak di Provinsi Rizal.

Di lansir dari Rappler, polisi belum juga merilis laporan resmi terkait operasi yang mereka lakukan pada hari Minggu. Laporan yang ada sejauh ini merupakan hasil pendataan dari para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan kelompok sipil.

3. Duterte serukan tindakan tegas melawan pemberontak komunis

1609719442012 2d588b538864a3b2a1a0b557d321694d 8a013536ff59c54b2f6402a8bc57790a - Filipina Menyatakan Membunuh Pemberontak Komunis adalah Legal

Insiden ini bermula dari perintah Duterte untuk membunuh semua pemberontak komunis. Aksi ini di khawatirkan memicu extrajudicial killing seperti perang melawan narkotika, yang menewaskan antara 6.000-27.000 orang, termasuk warga sipil yang sama sekali tidak terkait dengan obat-obatan.

“Saya telah memberi tahu militer dan polisi, jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup,” kata Duterte, sebagaimana di lansir dari Al Jazeera.

“Lupakan hak asasi manusia (HAM). Itu pesan saya. Saya bersedia masuk penjara, itu tidak masalah,” tambah dia, berbicara dengan bahasa asli Visayan yang biasa di gunakan di selatan Mindanao.

Pemerintah Filipina telah melawan pemberontak komunis sejak 1968, menjadikannya sebagai pemberontak beraliran Maoisme tertua di dunia. Militer mengklaim, kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 30 ribu nyawa selama 53 tahun terakhir.

Beberapa presiden telah berusaha memberangusnya, tetapi gagal mencapai kesepakatan damai dengan para pemberontak yang di pimpin oleh Jose Maria Sison, saat ini mengasingkan diri ke Belanda.

Pada 2016, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Duterte berjanji untuk mengakhiri pemberontakan melalui pembicaraan damai. Duterte memiliki hubungan yang baik dengan komandan pemberontak ketika dia menjabat walikota Kota Davao di Mindanao, tempat pemberontakan komunis masih aktif.

“Anda telah berjuang dalam 53 tahun terakhir dan sekarang, saya sudah memiliki cicit dan Anda masih berjuang. Anda ingin menggulingkan pemerintah? Kamu bahkan tidak punya perahu,” kata Duterte, seolah tidak mengerti apa yang masih di perjuangkan oleh para pemberontak.

39 3 - Jerman Hukum Mantan Intelijen Suriah dalam Kasus Penyiksaan

Jerman Hukum Mantan Intelijen Suriah dalam Kasus Penyiksaan

Jerman Hukum Mantan Intelijen Suriah dalam Kasus Penyiksaan

Jerman Hukum Mantan Intelijen Suriah dalam Kasus Penyiksaan – Intelijen  (intelligence) adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan “data“, yang berupa informasi yang akurat, atau “fakta” yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Intelijen kadang disebut “data aktif” atau “intelijen aktif”, informasi ini biasanya mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak, yang penting untuk ditindak-lanjuti atau dianggap berharga dari sudut pandang organisasi pengumpul intelijen.

Pengadilan di kota Koblenz, sekitar 600 kilometer sebelah barat daya dari ibukota Berlin, menjatuhkan putusan hukuman pada mantan intelijen Suriah. Terdakwa dijatuhi hukuman sebanyak 4,5 tahun. Persidangan dan putusan pengadilan ini adalah peristiwa bersejarah. Hal ini karena Pengadilan Koblenz menghukum orang yang melakukan kejahatan di luar Jerman dan pelaku aslinya juga bukan orang Jerman.

Pengadilan menganut yurisdiksi universal karena para korban terbentur dengan Download APK IDNPlay macetnya lembaga keadilan di  manapun, termasuk di pengadilan internasional. Sejauh ini ada sekitar 800.000 warga Suriah yang ada di Jerman mengaku pernah disiksa dan persidangan tersebut menjadi kabar baik bahwa korban kekejaman rezim al-Assad di Suriah bisa menuntut pelaku agar dihukum di luar Suriah.

1. Kasus penangkapan demonstran yang dikirim untuk disiksa

Terdakwa yang diadili bernama Eyad al-Gharib. Dia adalah mantan anggota intelijen dibawah pemerintahan Presiden Assad, Suriah. Eyad dituduh melakukan penangkapan terhadap sekitar 30 orang demonstran pada tahun 2011, awal konflik perang saudara Suriah yang hingga kini belum berakhir.

Para demonstran kemudian dikirim ke penjara dan di sana mereka disiksa. Melansir dari kantor berita Reuters, pengadilan di Koblenz juga mengatakan bahwa Eyad terbukti mengetahui bahwa mereka yang ditahan akan disiksa.

Steve Kostas, pengacara Open Society Foundation’s Justice Initiative mengatakan “Ini adalah langkah maju yang penting dalam proses mengamankan pertanggungjawaban atas penyiksaan warga sipil oleh pemerintah Suriah,” katanya. Kostas adalah pengacara yang mewakili para penggugat Suriah.

Pemerintah Assad sendiri mengelak dan membantah telah melakukan penyiksaan terhadap para demonstran ketika Musim Semi Arab mencapai negara tersebut.

Di sisi lain, pengacara Eyad meminta pembebasan terhadap kliennya. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sang klien hanya menjalankan perintah atasan sehingga ia seharusnya hanya dianggap saksi. Keluarga klien bisa saja terbunuh jika tak melakukan perintah atasan. Namun pengadilan Koblenz tetap memutuskan bersalah dan ia harus dipenjara.

2. Terdakwa kedua akan diadili sekitar akhir tahun

img 20210116 123937 2d588b538864a3b2a1a0b557d321694d e052aa6a7697439a03967337eca81e1a - Jerman Hukum Mantan Intelijen Suriah dalam Kasus Penyiksaan

Ada dua orang Suriah yang pernah menjadi pejabat rezim Assad dan akan disidangkan di Koblenz. Selain Eyad yang sudah dijatuhi hukuman, terdakwa lainnya bernama Anwar Raslan yang berusia 58 tahun.

Tuduhan yang akan diajukan untuk Anwar Raslan adalah keterlibatan dalam pembunuhan terhadap 58 warga sipil. Selain itu, jaksa penuntut juga mengatakan terdakwa terlibat dalam penyiksaan sekitar 4.000 warga sipil Suriah selama tahun 2011 dan 2012.

Melansir dari laman Deutsche Welle, Anwar Raslan adalah atasan dari Eyad. Dia adalah seorang mantan perwira intelijen di Suriah. Tuduhan yang dijatuhkan kepadanya atas keterlibatan penyiksaan dan pembunuhan para tahanan yang saat itu berada di pusat penahanan Al-Khatib.

Raslan kemungkinan akan disidang setidaknya pada akhit Oktober tahun ini.

3. Mengapa mereka bisa ditangkap dan diadili di Jerman?

Pertanyaan penting dan paling mendasar dalam pengadilan mantan anggota intelijen  Suriah adalah mengapa peristiwa tersebut dilakukan di Jerman. Jawabannya karena mereka membelot dari pemerintahan Presiden Assad dan mereka mencari suaka di Jerman.

Eyad yang sudah diadili adalah personel yang membelot dan melarikan diri ke Turki. Di Turki, ia menghabiskan beberapa waktunya untuk bersembunyi lalu kemudian pindah ke Yunani. Melansir dari laman Al Jazeera, Eyad sampai di Jerman pada 25 April 2018. Dia ditangkap pada Februari 2019 lalu.

Sama seperti Eyad, Anwar juga perwira yang melakukan pembelotan. Mereka datang ke Jerman untuk mencari suaka, sama seperti para korban perang saudara di Suriah yang berbondong-bondong melarikan diri ke Eropa untuk mencari suaka.

Jaksa penuntut menuntut Eyad sebagai roda penggerak dalam sistem penyiksaan yang dilakukan oleh resim Assad. Dia sendiri tidak pernah menyangkal masa lalunya, dan faktanya, dia tidak membantah cerita yang disampaikan kepada pihak berwenang Jerman yang kemudian menangkapnya.

Sistem peradilan internasional yang dianggap lumpuh, telah membuat negara-negara Eropa membuka pengadilan untuk korban kejahatan rezim di luar negara mereka. Selain Jerman, Prancis dan Swedia juga sudah membuka persidangan serupa. Namun sejauh ini, Jerman adalah yang pertama sehingga persidangan tersebut menjadi persidangan bersejarah.

39 2 - Kuba Resmikan Hukum Kesejahteraan Hewan akibat Tekanan Publik

Kuba Resmikan Hukum Kesejahteraan Hewan akibat Tekanan Publik

Kuba Resmikan Hukum Kesejahteraan Hewan akibat Tekanan Publik

Kuba Resmikan Hukum Kesejahteraan Hewan akibat Tekanan Publik – Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan.

Dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Parlemen Kuba sudah menerima undang-undang baru terkait kesejahteraan hewan pada Jumat (26/02).

Penerimaan regulasi kesejahteraan binatang ini terkait dengan desakan warga Kuba yang sudah menuntut pengesahannya selama bertahun-tahun. Adanya gerakan dan tuntutan untuk mengesahkan peraturan hukum baru ini bertujuan mencegah tindakan buruk pada binatang dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Login Poker Via Website melindungi binatang.

1. Parlemen terima undang-undang kesejahteraan binatang

Pada hari Jumat (26/02) Parlemen Kuba menyetujui undang-undang baru terkait dengan kesejahteraan binatang. Pada proposal undang-undang tersebut memberikan prinsip, tugas, peraturan dan tujuan terkait dengan perawatan, kesehatan pada binatang agar diberi jaminan kesejahteraannya.

Dokumen tersebut berguna untuk membuat pertanggung jawaban kepada badan negara dan lembaga formal terkait dengan kesejahteraan binatang. Selain itu, setiap individu yang memiliki binatang diharapkan dapat bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan dasar dan memberi kewajiban bagi peternak, dilansir dari OnCuba News.

2. Adanya desakan dari aktivis perlindungan hewan

Mengutip dari Reuters, selama beberapa dekade sejumlah aktivis perlindungan binatang sudah menuntut legislasi terkait kesejahteraan binatang. Namun akhir-akhir ini, generasi muda turut memberi desakan pada otoritas lantaran frustasi akan lambatnya perubahan dan melakukan protes dan demonstrasi serta kampanye melalui sosial media.

Sementara menurut pemimpin gerakan ini, Beatriz Batista mengungkapkan jika, “Kita harus menekan dan terus menekan. Ini merupakan contoh bagi semua komunitas ketika suaranya ingin di dengar.”

Adanya penerimaan regulasi baru ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil Kuba tengah menguat belakangan ini. Hal ini banyak di dorong oleh peran dari internet yang semakin memudahkan aliran informasi dan memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilisasi.

3. Tidak berlaku bagi ritual pengorbanan hewan

Selama ini Kuba merupakan negara yang mewarisi budaya asal Afrika, seperti halnya adu ayam dan anjing, serta adanya pengorbanan binatang untuk ritual keagamaan. Maka dari itu, sejumlah larangan pada pengorbanan hewan dan berkaitan dengan budaya masih belum bisa di larang dalam undang-undang tersebut. di kutip dari France24.

Namun terkait dengan polemik tersebut, pihak otoritas memberikan pendapatnya yang menekankan agar pengorbanan harus di lakukan secara cepat dan tidak menyakitkan bagi binatang tersebut. Maka harus memastikan tidak membuat hewan stres, kesakitan dan menjamin ada di tangan yang benar dan membunuh dengan cara yang manusiawi.

Sebelumnya aktivis Kuba sudah melakukan aksinya pada April 2019 dengan melakukan protes yang di ikuti 500 orang di Havana. Mereka meminta pemerintah dan masyarakat Kuba agar memberikan perhatian lebih kepada binatang. Ini juga menjadi protes independen dan non politik pertama usai 60 tahun kepemimpinan pemerintah komunis Kuba.

42 - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School – Kim Bum (lahir Kim Sang Beom lahir di Korea Selatan, 7 Juli 1989; umur 31 tahun) adalah aktor asal Korea Selatan. Ia berperan sebagai So Yi Jeong dalam serial televisi Boys Before Flowers. Ia juga bermain dalam beberapa film seperti I Like it Hot (2007) dan Death Bell (2008).

Kim Bum akan segera menyapa penggemarnya lewat aktingnya dalam drama terbaru berjudul Law School. Drama yang diperankan oleh Kim Bum, Ryu Hye Young, Kim Myung Min, hingga Lee Jung Eun ini akan menceritakan tentang misteri pembunuhan di sekolah hukum bergengsi di Korea.

Kim Bum sendiri akan berperan sebagai mahasiswa hukum yang akan Download IDNPlay APK mencari keadilan dalam kasus ini. Nah semakin penasaran kan sama drama Law School ini? Yuk, intip deretan fakta berikut!

1. Law School merupakan drama terbaru JTBC yang mengangkat latar belakang cerita tentang hukum dan pengadilan

156328920 310421080536241 3081006723461362830 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d 608e8e80ea5066ba759d3d1bc059fd9d - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

2. Drama ini diperankan oleh aktor ternama seperti: Kim Bum, Ryu Hye Young, Kim Myung Min hingga Lee Jung Eun

155912458 344965840102336 1777102619843322858 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d 80694502c4dcfcbdebedac297b0364fc - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

3. Kim Bum akan memerankan karakter Han Joon Hwi, mahasiswa hukum tahun pertama yang berada dalam posisi teratas di kelasnya

154883469 3009253189310748 847139392277005554 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d a99dcce2ccc1fbc690bb3077b853a371 - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

4. Dalam drama ini Kim Bum menjadi pemimpin yang memiliki sisi tak terduga dari dirinya yang disembunyikan

139516075 2906254026319084 800981344265100579 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d 4f31f33afdcf1cda9e31d8bdb3db85cc - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

5. Drama ini akan menceritakan kisah mahasiswa hukum yang akan mencari kebenaran di balik kasus pembunuhan seorang profesor

139338518 3684693078276523 7720688971305246314 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d ec7b38193c92e81401dcd7b9e0f3ba30 - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

6. Kim Bum akan beradu akting bersama Ryu Hye Young yang akan berperan sebagai Kang Sol A yang menjadi rekannya

134821170 431431314559409 1058289235795439973 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d fc46b819ab39edf19641ecf27861b7ed - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

7.  Meskipun telah memasuki usia 31 Tahun, Kim Bum tetap cocok berperan sebagai mahasiswa hukum, bukan?

135291874 113117534002318 4342302359438985436 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d c883d8c9484babd89435a817eb2c8ebd - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

8. Drama ini akan menjadi drama comeback Kim Bum setelah membintangi drama Tale of the Nine Tailed pada tahun lalu

129732942 1095071127604238 4637231072030743020 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d 87f2bde6268536cc72ebbe0efb59ee1e - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

9. Kita dapat menyaksikan akting Kim Bum di drama Law School ini pada paruh pertama tahun 2021

129771993 385651239372250 321745466821513504 n 58fd3fc1caeb4ff5858999711a98d12d 632c8925abf13cd8a0c04f3ca11bd19f - Fakta Peran Kim Bum yang jadi Mahasiswa Hukum di KDrama Law School

Nah itu dia deretan fakta peran Kim Bum yang akan membintangi drama terbarunya Law School sebagai mahasiswa hukum.