Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur menjatuhkan vonis kepada tujuh terdakwa kasus dugaan makar terkait aksi unjuk rasa menolak rasisme di Papua pada Agustus 2019 silam.

Mereka divonis dengan hukuman yang berbeda. Vonis 11 bulan penjara dijatuhkan kepada mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua; Sekretaris United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni; Ketua Umum Komite Nasional Pembebasa Papua Barat (KNPB), Agus Kosay.

Majelis Hakim menilai mereka secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP UU Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain.

Argo menilai apa yang mereka lakukan saat unjuk rasa telah memicu provokasi dan keributan sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap masyarakat Papua sendiri.

Terkait proses hukum, lanjut Argo, pihaknya memiliki alasan dan bukti kuat untuk menetapkan tujuh warga Papua itu sebagai pelaku dan menjeratnya dengan pasal makar.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tak ada yang keliru terhadap label tapol yang disematkan kepada tujuh terdakwa.

Kepolisian membantah para terdakwa merupakan tahanan politik (tapol). Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan ketujuh warga Papua itu merupakan pelaku kriminal, bukan tapol.

“Mereka adalah murni pelaku kriminal yang mengakibatkan terjadi kerusuhan di Papua dan khususnya di Kota Jayapura,” kata Argo dalam keterangannya, Rabu.

Sementara vonis 10 bulan penjara dijatuhkan kepada Irwanus Oripmabin, Stevan Itlay, Hengky Hilapok, serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay.

Menurut Usman, mereka memang ditangkap karena ekspresi politik terkait rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Bagi Usman, apa yang mereka lakukan bukanlah aksi kejahatan.

“Melainkan sebuah ekspresi politik protes atas aksi rasisme di Surabaya,”. Terlepas dari itu, Usman menilai ada istilah yang lebih tepat untuk disematkan kepada mereka, yakni tahanan hati nurani (prisoners of conscience). Usman mengatakan, ketujuh warga Papua yang ditahan itu tergolong sebagai tahanan hati nurani sebab mereka ditahan hanya karena menyuarakan pikiran berekspresi secara damai.

Independensi Polisi Dipertanyakan

Lebih Lanjut Usman menjelaskan aksi mereka justru telah dinilai sah dan dijamin oleh hukum internasional lewat International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia, bahkan hal itu juga tercantum di UUD 1945 Pasal 28E.

Kata Usman, ICCPR telah menjamin hak untuk kebebasan berekspresi, bahkan termasuk hak untuk menyatakan pilihan kemerdekaan. Namun demikian, Usman tak menampik bahwa dalam sebuah unjuk rasa, memang kerap ada sekelompok massa yang melakukan kekerasan.

Namun, Usman mempertanyakan kenapa pasca unjuk rasa mereka malah dipidanakan. “Kalau mereka berbuat kriminal saat unjuk rasa damai tersebut, mengapa polisi membiarkan? Mengapa polisi justru menjaga dan mengamankan mereka?” Katanya.

“Jadi, sebenarnya polisi itu memulai penyidikan pidana terhadap mereka karena alasan adanya perbuatan kriminal atau keberatan dari politisi?” tanya Usman.

Karenanya, Usman mempertanyakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai lembaga independen. Sesuai jargonnya, polisi seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat, bukan pihak tertentu.

“Ini yang seharusnya diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Bukan malah memidanakan mereka yang berekspresi secara damai,” katanya.

Hal yang sama kata Usman juga sempat terjadi terhadap enam pengunjuk rasa terkait Papua di Jakarta yang berujung pemidanaan dan penjara. Unjuk rasa yang dilakukan Surya Ginting dan kelima rekannya yang merupakan warga Papua pada Agustus 2019 silam itu berjalan damai, bahkan dikawal ketat oleh polisi.

“Kepolisian itu badan keamanan yang independen. Para pemimpin lembaga ini harus bisa menjaga dua kepentingan besar secara seimbang. Yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat,” kata Usman.

“Bahkan lencana petugas kepolisian itu berbunyi melayani dan mengayomi masyarakat. Bukan melayani dan mengayomi yang lain,” ucapnya.

Keraguan dalam Persidangan

Vonis penjara selama 10-11 bulan terhadap para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut mereka dengan hukuman penjara hingga belasan tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan hal yang memberatkan para terdakwa adalah ada perbuatan yang meresahkan masyarakat, menyulut aksi anarkisme, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. Terhadap terdakwa yang merupakan pelajar, faktor pendidikan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan putusan ringan yang diberikan majelis hakim, jika disandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), memperlihatkan ada suatu keraguan atas fakta yang muncul selama persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menilai para terdakwa telah terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana ketentuan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ada ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dalam beleid tersebut.

“Itu sangat mungkin hakimnya agak meragukan fakta persidangan sehingga keyakinannya tidak maksimal bahwa memang fakta persidangan tidak membuktikan makar,” kata Fickar, Kamis.

Fickar, yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus makar Surya Anta Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengatakan bahwa kasus protes menentang rasisme merupakan pelaksanaan dari kebebasan berekspresi yang dijamin dan dilindungi konstitusi.

“Sehingga seharusnya tidak setiap ekspresi warga negara dibawa ke ranah hukum. Kesannya hukum menjadi alat kekuasaan untuk memberangus sikap kritis warga negara,” tuturnya.

Ia juga turut menyinggung pengenaan pasal makar yang acap kali dialamatkan terhadap warga Papua. Menurut Fickar, tindakan tersebut sulit untuk dikatakan tidak politis.
“Ya, itu kecenderungan pendekatannya politis yang seharusnya tidak dilakukan,” imbuhnya.

Proses Peradilan Dipaksakan

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, justru menilai pengadilan tingkat pertama yang baru saja tuntas kemarin sebagai sesuatu yang tidak laik dan sesat. Sebab, tudingan makar yang dialamatkan kepada tujuh terdakwa tidak tepat.

“Pengadilan terhadap para mahasiswa itu pengadilan sesat,” ujar Haris saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis. Terkait vonis hakim yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, ia mengatakan hal itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki.

Haris menilai proses hukum yang dijalani tujuh tahanan politik tersebut lahir dari kebencian negara kepada warga Papua. Negara, ucap dia, senantiasa menggunakan hukum untuk melakukan represi.

Ia menambahkan, warga Papua sering kali langsung dijerat pasal makar agar mendapat hukuman seberat-beratnya. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia (AII), hingga 8 Juni 2020 setidaknya masih ada 44 tahanan Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Semuanya diancam atas tuduhan makar.

“Kalau rambut keriting kulit hitam, mereka langsung dikenakan pasal makar dan dihukum seberat-beratnya. Banyak banget. Ini modus bertahun-tahun,” kata Haris.
“Kebencian sistemik oleh negara kepada warga Papua lewat hukum,” sambungnya.

Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan pemidanaan terhadap tujuh tahanan politik Papua cenderung dipaksakan. Sebab, kata Yati, dalam persidangan tidak ditemukan kesesuaian antara fakta, bukti dan pasal yang dipidanakan.

Ia berpendapat tujuan pemidanaan kepada tujuh warga Papua bukan untuk penegakkan hukum, melainkan pembungkaman ekspresi. Selain itu, menurut Yati, penegakkan hukum yang terjadi tidak independen lantaran digunakan untuk kepentingan politik penguasa.

“Proses hukum dan persidangan kasus ini dipaksakan,” tegas Yati. “Tapi itu argumentasi kering, argumentasi secara tekstual saja. Saya punya keyakinan bahwa dalam kasus anak-anak mahasiswa seharusnya tidak, bahkan tidak cuma dihukum, dibawa ke pengadilan pun tidak laik,” ungkapnya.

Erick Thohir Angkat Pendiri Bukalapak Jadi Direktur Telkom

Erick Thohir Angkat Pendiri Bukalapak Jadi Direktur Telkom

Erick Thohir Angkat Pendiri Bukalapak Jadi Direktur Telkom

Erick Thohir Angkat Pendiri Bukalapak Jadi Direktur Telkom. Rapat Umum Pemegang Saham PT Telkom (Persero) Tbk resmi menunjuk Muhammad Fajrin Rasyid menjadi Direktur Digital. Fajrin merupakan salah satu pendiri marketplace Bukalapak. Fajrin menggantikan posisi Faizal R. Djoemadi.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan Fajrin akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab fungsional harian sebagai Presiden Bukalapak kepada para Dewan Direksi dan Manajemen Bukalapak.

“Kami mengonfirmasi bahwa salah satu Co-Founder sekaligus Presiden Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid, telah resmi ditunjuk dan ditetapkan sebagai Direktur Digital Business Telkom Indonesia,” ujar Rachmat dalam siaran resmi dikutip Jumat.

Sosok Fajrin bukan nama asing di telinga publik. Ia merupakan Presiden sekaligus salah satu Pendiri Bukalapak, salah satu platform toko daring (e-commerce) terbesar di Indonesia.

Pria bernama lengkap Muhamad Fajrin Rasyid ini mengagas Bukalapak, bersama rekannya Ahmad Zaky pada 2010 lalu. Keduanya merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sementara itu, Fajrin mengucapkan terima kasih atas amanah baru yang diberikannya. Ia berharap bisa meneruskan 10 tahun pengalamannya di Bukalapak saat menjabat sebagai Direktur Digital Business Telkom.

“Sekarang saatnya saya membantu Indonesia lebih maju lagi, dengan fokus untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia, bersama Telkom. Saya berharap, pengalaman saya membesarkan bisnis startup hingga menjadi besar seperti sekarang, dapat membawa kontribusi untuk mengembangkan Telkom.”

Rumor penunjukan Fajrin memang sudah beredar sebelumnya. Apalagi, Erick sempat membocorkan bakal ada direktur baru di Telkom. Direktur baru itu usianya di bawah 40 tahun, atau dari kalangan milenial.

“Saya bocorkan mungkin, salah satu direksinya usianya di bawah 40 tahun,” kata Erick belum lama ini.

Bersama timnya, Fajrin berhasil membawa Bukalapak menjadi e-commerce yang memberdayakan lebih dari 5 juta pedagang online di seluruh Indonesia. Bukalapak juga memiliki lebih dari 70 juta pengguna di dalam negeri. Prestasi itu, membuat Bukalapak dilirik oleh investor asing.

Bahkan di 2019, mendapatkan pendanaan seri F dari Shinhan GIB asal Korea Selatan. Suntikan investasi ini membuat valuasi Bukalapak melampaui US$2,5 miliar atau lebih dari Rp35 triliun. Pria kelahiran 11 September 1986 ini telah berkair di Bukalapak selama 8 tahun.

Siang ini, Telkom menggelar mulai pukul 14.00 WIB. Dalam undangan kepada pemegang saham, terdapat enam agenda rapat salah satunya perubahan pengurus perseroan.

Sebelum menggelar RUPS pada Jumat, Menteri BUMN Erick Thohir telah membocorkan direksi milenial yang akan dia pilih.

“Saya bocorkan mungkin, salah satu direksinya usianya di bawah 40 tahun,” kata Erick belum lama ini, dikutip Kamis.

Diketahui, Erick memang sedang gencar-gencarnya merombak jajaran direksi dan komisaris BUMN. Beberapa perusahaan itu, misalnya PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menilai wajar jika pergantian direksi di tubuh perusahaan pelat merah selalu menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini karena mayoritas saham perusahaan digenggam oleh BUMN atau dengan kata lain pemerintah mewakili masyarakat dalam mengontrol BUMN di dalam negeri.

Bisnis Menguntungkan Tanpa Modal

Bisnis Menguntungkan Tanpa Modal

Bisnis Online Menguntungkan Tanpa Modal

Bisnis Menguntungkan Tanpa Modal – Pertama, kita tak mengeluarkan uang. Karena kita akan mengambil pesanan ketika sudah ada yang pesan sama kita. Menunggu pesanan Download Sv388 Android dari konsumen barulah kita mengambil produknya di kantor.

Kedua, kita disedikan katalog dan foto produk. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli produk sebagai contoh. Karena sudah disediakan katalog oleh perusahaan tersebut.

Ketiga, adanya jenjang karir yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan kecantikan Oriflame juga memberikan kesempatan jenjang karir kepada semua tim atau kru yang ada. Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan perusahaan tersebut yah.

Keempat, banyak dapat bonus. Biasanya kita akan mendapatkan bonus jika melebihi target pencapaian penjualan kita. Seperti dapat tas, dan bonus lainnya.

Kelima, kamu juga berpeluang untuk liburan ke luar negeri. Beberapa orang yang sudah join dengan dapat mencapai target maka dia berkesempatan untuk liburan ke luar negeri maupun liburan di dalam negeri.

Era digital telah membuat perbedaan untuk kita, dalam masyarakat perubahan ini terlihat. Salah satunya dari cara kita bekerja dan menghasilkan uang di dunia digital.

Kita bisa jualan online dengan hanya bermodalkan smartphone. Terus…ada pertanyaan bagaimana modal awal untuk memulainya.

Ada beberapa perusahaan besar, seperti perusahaan kecantikan, yang kita tidak perlu mengeluarkan modal untuk memulai berbisnis online.

Apa Itu Bisnis Online ?

Bisnis online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan jaringan. Dilansir dari Rongrangreng.net, Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet.

Nah, dengan menjangkau pasar yang luas, Oriflame sangat tahu betul bagaimana perusahaan ini memberikan kemudahan bagi para tim atau kru yang bekerja.

Berikut ini enam hal yang membuat kita berbisnis online tanpa modal, menguntungkan, dan adanya jenjang karir yang jelas, di Oriflame.

Keenam, kamu bisa mengerjakannya dimana saja dan mudah untuk menerapkannya. Cara kerjanya pun gampang banget, karena kita sehari-hari menggunakan smartphone, sehingga sangat dengan mudah kita dapat mengikuti bisnis online yang menjanjikan dari Oriflame.

Gimana guys ? Kamu anak sekolah, pelajar, anak kuliahan, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, semua umur, semua orang bisa bergabung dengan mudah di tim atau kru dalam Oriflame.

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua, – Blokir Internet di Papua, Presiden Joko Widodo serta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengajukan banding atas vonis melanggar hukum dalam kasus pemblokiran koneksi internet di Papua tahun 2019.

Banding itu diketahui dari salinan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza.

Surat itu ditujukan kepada AJI sebagai penggugat/terbanding. Surat tersebut juga mencantumkan identitas Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II/Pembanding II.

“Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Pihak Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020,” tulis surat yang ditandatangani Panitera Muda Perkara Sri Hartanto dalam salinan surat yang diterima, Jumat.

Sebelumnya, PTUN memutus Presiden RI dan Menkominfo melanggar hukum dalam kasus pemutusan koneksi internet di Papua tahun 2019. Gugatan dilayangkan oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dalam putusannya, hakim juga meminta Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G Plate untuk tidak mengulangi lagi kebijakan serupa. Agar kedepannya tidak akan ada lagi hal serupa yang akan terjadi.

“Menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Hakim PTUN, saat membacakan putusannya, Rabu.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim ketua Nelvy Christin SH MH, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH.

Gugatan terhadap Jokowi dan kabinetnya diajukan oleh Tim Pembela Kebebaasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR.

Dalam gugatan yang diajukan November 2019, para penggugat meminta hakim menyatakan tindakan pemerintah yang melakukan pembatasan internet pada Agustus dan September tahun lalu melanggar hukum.

Majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”.

“Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet,” kata majelis hakim.

Majelis hakim juga menyatakan alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014.

perkembangan ekonomi di indonesia selama pandemi

perkembangan ekonomi di indonesia selama pandemi

perkembangan ekonomi di indonesia selama pandemi

perkembangan ekonomi di indonesia selama pandemi,-perekonomian indonesia selama pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis.

Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha.

Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China hingga menjelang semester pertama tahun ini.

Di tambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut uji simulasi pandemi dengan model sistem dinamik oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M. Widyar Rahman, pandemi corona di Indonesia diperkirakan reda pada awal Juni 2020. Lantas, jika wabah Covid-19 di Indonesia diperkirakan baru bisa mereda pada Juni 2020, bagaimana dengan pemulihan ekonomi Indonesia?

“Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang.”

Dalam kaitan analisa dampak ini, Visi  mengumpulkan berbagai informasi untuk memperkirakan dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Adapun studi dilakukan pada Februari hingga awal Maret. Analisa yang dilakukan berawal dengan melihat hubungan ekonomi antara Indonesia dan China, sebagai episentrum awal penyebaran virus.

China menguasi ekonomi indonesia

Dalam 5 tahun terakhir, China selalu menempati tiga besar mitra dagang utama Indonesia. Malahan, sejak 2014, China merupakan negara asal impor dengan nilai terbesar bagi Indonesia.

Dalam hal investasi langsung, selama rentang 5 tahun terakhir (2016—2019), Indonesia menerima aliran investasi China sebesar US$13,2 miliar atau peringkat ketiga terbesar bagi Indonesia.

Selain di bidang investasi, China juga memiliki peran besar dalam sektor pariwisata di Indonesia. Dalam kurun 8 tahun, turis China meningkat jumlahnya sebanyak 309%, yaitu dari 511.000 pada pada 2010 menjadi 2,14 juta pada 2017.

Apabila kondisi ekonomi china belum membaik selama pandemi ini maka perkembangan perekonomian di indonesia pun turut mengalami keterlambatan dalam mengatasi ekonominya.

Sektor industri di indonesia pun mengalami hal yang sama yaitu kelangkaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan di indonesia merupakan bahan baku dari china.

 

 

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos – Seorang wanita di Thailand pura-pura jadi perawat di media sosial. Ia mengedarkan foto-foto sambil mengklaim dirinya perawat. Ia memuji kampus keperawatan dan mengenakan baju perawat foto pre-wedding dengan seorang polisi.

Para perawat sadar wanita itu perlu perawat asli. Mereka juga harus meminta wanita itu agar tidak meminta perawat. Malah perawat gadungan itu menjadi log. Ia malah menantang akan menuntut para perawat asli.

Warganet pun kemudian memulai media sosial itu, ternyata perawat gadungan yang pernah memakai kostum perawat untuk acara tari. Ia merupakan lulusan SMA, meski sedang mempelajari kampus keperawatan Borommarajonani. Atas kejadian ini, Asosiasi Perawat Thailand menuntut wanita tersebut.

Kepala  hubungan masyarakat Asosiasi Perawat Thailand, Dr. Orapan Thosingha, meminta langkah ini diambil demi meminta martabat 220 ribu perawat di negaranya. Ia dipindahkan ke kepolisian di Muang Nonthaburi Perawat gadungan yang dituntut dapat meloloskan UU Profesi Medis dengan meminta pribadi dan meminta pertalian dengan mengenakan seragam perawat profesional dan bidan.

Perawat gawat darurat bernama Jann Tipping dan dokter Annalan Navaratnam telah membuat rencana untuk menggelar pernikahan mereka pada Agustus mendatang. Namun karena pandemi Corona COVID-19, pasangan ini pun memenangkan hadiahnya.

Keluarga mereka khawatir Jann tidak dapat melakukan perjalanan dari Irlandia Utara dan keluarga Annalan dari Sri Lanka. Thomas, London, Inggris, di mana mereka bekerja di garda terdepan.

Jann dan Annalan mengucap sumpah pernikahan pada akhir April di kelas dua yang disetujui di rumah sakit, dengan dua persetujuan hadir begitu pula keluarga dan teman-teman mereka menonton di Zoom, platform rapat video.

Dokter dan perawat bertanya kepada tim kapel soal sakit diminta untuk mengadakan upacara pernikahan pribadi di kapel. “Kami ingin mengadakan upacara sementara semua orang masih sehat, sementara itu berarti orang-orang yang kami cintai harus membahas kami di layar. Kami juga memastikan kami bisa bertemu sementara kami semua masih bisa,” kata Jann.

“Tim kapel bekerja keras untuk mendapatkan izin agar kami menikah, yang sangat kami hargai pada saat banyak hal terjadi. Tanggal menentukan dalam dua minggu dan kami belum membeli baju, cincin, dan hal-hal lain yang kami perbaiki,” tambahnya.

Pelayanan yang lalu diadakan oleh Pendeta Mia Hilborn, kepala perawatan kesehatan spiritual di Guy dan St Thomas NHS Foundation Trust, dengan hanya Revd Hilborn, Jann, Annalan dan dua pendapat di kapel.

“Sangat menyenangkan hanya untuk kami, rasanya sangat intim. Salah satu pendapat kami tinggal untuk aplikasi agar teman dan keluarga kami dapat menonton. Itu adalah pernikahan yang indah dan kapelnya indah, sehingga rasanya seperti tidak suka menikah di tempat kami bekerja, dan di rumah sakit , “jelas Jann.

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras – Tim kuasa hukum penyidik ​​senior KPK Novel Baswedan menentukan seorang jenderal bintang dua polisi yang menjadi ahli hukum dua terdakwa penyerang Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Kubu Novel mempertanyakan jenderal bintang dua sebagai ahli hukum dua terdakwa janggal lantaran otoritas sendiri merupakan jenderal polisi bintang satu.

“Nah ini pangkat Brigadir, biasanya ngebela itu sepangkat dalam tradisi polisi sama tentara. Kalau dia Brigadir ya semaksimalnya dia setingkat. Ini dua Irjen, nah ada apa?”, Kata salah satu Kuasa Hukum Novel, Saor Siagian.

Tim kuasa hukum dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, didukung dari Divisi Hukum Polri. Tim kuasa hukum ini diketuai Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Sebelum menyerahkan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Rudy merupakan mantan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya berpangkat Kombes yang diminta Krishna Murti pada Agustus 2016. Saat ini Dirkrimum Polda Metro Jaya, Rudy juga menjadi penyara penyiraman, otomatis, dan menimpa Novel 2017 lalu. idn poker setor pulsa indosat

Dia kemudian dimutasi sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri. Dia pun kemudian naik pangkat menjadi jenderal bintang satu. Kubu Novel menilai janggal lantaran latar belakang Rudy yang merupakan penyidik ​​teror udara keras yang kini menjadi kekuatan hukum dua terdakwa.

Sebab, tim hukum Novel menentukan posisi Rudy sebagai ketua tim hukum terdakwa memberi pengaruh besar dalam lajunya persidangan. “Tugas dari polisi ini adalah tentang negara yang mewakili kepentingan pengadilan. Sementara untuk advokat dia dalam posisi yang berbeda. Yang tadinya disetujui harus sesuai dengan tugasnya, nah yang di posisi sekarang melihat kagak bebasin aja gitu loh. Ini bisa diubah,” kata Saor.

Saor mengatakan, seorang polisi aktif tidak bisa merangkap jabatan lain, termasuk menjadi pengacara pada suatu kasus. Rudy yang berhasil menjadi pembela yang terdakwa berhasil membuat masyarakat bingung. “Jadi polisi membantah kepentingan si korban ini, sebaliknya JPU sama si pengacaranya dilindungi terdakwa.” kata dia.

Menurut pertimbangan, Rahmat juga memecahkan masalah tidur sebelum 11 April saat terjadi peristiwa penyiraman. “Terdakwa malam berperan tidak bisa tidur karena keadaan gelisah. Ini terdiswa tidak ada rencana dalam dirinya terdakwa karena rencana memiliki faktor yang lebih awal.

Ahli Prof Hamdi Muluk telah mengobservasi karakter terdakwa dan terdakwa berjiwa berkembang tambah Widodo. “Sifat impulsif yang muncul karena melihat Novel yang petantang-petenteng memojokkan anak buahnya dalam kasus sarang burung walet. Muncul pengkhianat di kata pemilihan korban karena terdakwa membandingkan dengan atasannya yang setia,” kata Widodo.

Sifat terdakwa yang impulsif dan jauh dari Ronny Bugis menjadi dasar untuk memberi pelajaran kepada para korban. “Meminta tidak ada perencanaan dalam acara itu dan tidak ada maksud mencelakai dan meminta penganiayaan berat hanya memberi pelajaran,” jelas Widodo.

Pembatasan Usaha Dibatasi Sampai Vaksin COVID-19 DItemukan

Pembatasan Usaha Dibatasi Sampai Vaksin COVID-19 DItemukan

Pembatasan Usaha Dibatasi

Pembatasan Usaha Dibatasi – Pemerintah telah memutuskan untuk membuka kembali 9 sektor ekonomi di masa pandemi. Namun pembukaan tersebut masih dibatasi. Alasannya, kondisi belum normal kembali sebagaimana sebelum terjadinya penyebaran virus Corona.

Baca juga : China Dukung Ekspor Buah Naga Asal Indonesia

“Ini kondisi belum normal, kalau dibuka aktivitas ekonomi masih ada batasan,” kata Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Edi Prio Prambudi mengatakan di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Dalam kondisi ketidakpastian ini pemerintah berencana membuka 9 sektor ekonomi yang dianggap bisa beraktivitas di tengah pandemi. Hanya saja kapasitas usaha dibatasi sampai ditemukannya vaksin.

Pada masa ini pemerintah menyarankan sektor ekonomi yang dibuka untuk memaksimalkan teknologi yang ada. Sehingga bisa membantu mengatasi penyebaran virus.

Seperti diketahui, pemerintah bermaksud membuka sembilan sektor perekonomian di tengah pandemi corona. Sembilan sektor tersebut yakni pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Mengubah Pola Pikir

Rektor Unika Atma Jaya, A. Prasetyantoko mengatakan dunia usaha harus mengubah pola pikir dalam menjalankan usaha. Pandemi ini membuat semua sektor agar membuat pola yang berbeda dari sebelumnya.

Sebab, meski vaksin telah ditemukan, berbagai aturan yang ada saat ini tidak mungkin dihapuskan. “Kita tidak lagi berpikir kehilangan atau kerugian karena pola lama. Kita harus berpikir pakai pola baru,” kata Prasetyantoko.

Prasetyantoko mencontohkan, biasanya dunia usaha meminimalisir pengeluaran (belanja modal) dengan berorientasi pada pendapatan maksimal. Cara ini sudah tak lagi dipakai karena saat ini pengeluaran untuk akan lebih tinggi namun permintaan terhadap barang atau jasa rendah.

“Praktik bisnis jadi lebih tinggi dengan demand yang menurun. Nah ini yang bikin biaya mahal dan reten lebih rendah,” kata Prasetyantoko.

Sehingga memang tidak membutuhkan lagi hal-hal teknis. Kesadaran menyeluruh dari para stakeholder tidak bisa dipaksakan.

Sebaliknya protokol kesehatan harus bisa diinternalisasi dalam kegiatan ekonomi. Kini tugas semua pihak termasuk masyarakat untuk mulai beradaptasi dan membiasakan diri dengan protokol kesehatan mulai dari pendidikan yang paling dasar.

China Dukung Ekspor Buah Naga Asal Indonesia

China Dukung Ekspor Buah Naga Asal Indonesia

China Dukung Ekspor Buah Naga

China Dukung Ekspor Buah Naga – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menerima kabar resmi dari KBRI asal Beijing perihal dibukanya keran ekspor untuk buah naga yang berasal dari Indonesia ke pasar China.

Baca juga : Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Informasi yang termaktub pada Publikasi General Administration Custom of China’ (GACC) Nomor 70 tahun 2020 27 Mei 2020 lalu ini mengakhiri penantian realisasi ekspor buah naga Indonesia ke Cina, setelah lebih satu tahun sejak penandatanganan Protokol Ekspor Buah Naga Indonesia ke China pada April 2019.

“Ada hal yang menjadi poin kritisnya, yakni buah naga harus berasal dari kebun yang telah diregistrasi. Harus bebas hama dan bebas cemaran berbahaya,” kata Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Barantan Andi M Adnan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2020).

Menurut Adnan, saat ini ekspor buah naga ke Negeri Tirai Bambu baru dapat dilakukan oleh lima perusahaan yang dinilai telah memenuhi persyaratan oleh Tim Ahli GACC.

Masing-masing yakni PT Cahaya Cemerlang Internasional dan PT Anugerah Alam Internusa di Bantuwangi. PT Nalendra Mandara Sukses, PT Bali Organik Subak dan PT Duo Putri Abadi di Bali.

“China merupakan pasar yang potensial dan sebagai salah satu mitra dagang strategis. Terlebih di masa serba terbatas akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, terbukanya pasar baru menjadi angin segar bagi sektor pertanian,” tutur Adnan.

Memenuhi Syarat

Kepala Bidang Karantina Non-Benih Barantan, Turhadi menyebutkan terbukanya keran ekspor baru bagi produk subsektor hortikultura. Segera disikapi dengan mempersiapkan kelengkapan persyaratan teknis dan berkoordinasi dengan pelaku usaha.

Lebih jauh, Turhadi menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama semua pihak dalam penyiapan kebun registrasi. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP). Pelaksanaan pengendalian hama penyakit dilapangan, penerapan persyaratan. Good-handling manufacturing pratices dalam program registrasi rumah kemas serta pemeriksaan dan sertifikasi ekspor karantina berbasis ketertelusuran.

“Dan protokol ini akan sangat menentukan keberlangsungan ekspor buah naga ini nantinya. Kita masih cukup punya banyak waktu, karena buah naga saat ini. Off-season atau baru akan panen di bulan Oktober 2020 nanti,” ujar dia.

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun. Sidang kasus penusukan terhadap eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memasuki tahap penuntutan.

Terdakwa Syahrial Alamsyah, Fitria Diana, dan Samsudin dituntut dengan hukuman pidana penjara berbeda. Syahrial dituntut 16 tahun penjara, Fitri 12 tahun penjara, dan Samsudin 7 tahun penjara.

Jaksa melanjutkan, usai aparat penegak hukum menangkap Abu Zee yang menjadi bagian kelompok JAD di Bekasi, Syahrial merasa masuk ke dalam daftar buronan. Atas dasar itu, tutur Jaksa, yang bersangkutan merasa hidup sia-sia jika tidak melakukan perlawanan maupun amaliyah jihad.

Satu tahun berikutnya, pada suatu sore ketika Syahrial dan istrinya, Fitria, berada di Menes, terdengar suara helikopter yang dianggapnya adalah polisi yang akan menangkap mereka.

Syahrial kemudian merencanakan penyerangan terhadap Wiranto. Sedangkan, istrinya Fitria menargetkan aparat TNI atau Polri berseragam dan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut.

“Terdakwa mengasah pisau Kunai yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah,” terang Jaksa.

Pada pagi sebelum melakukan amaliyah, Syahrial melakukan baiah dengan cara duduk melingkar di kamar sambil menumpukkan tangan mereka, lanjut Jaksa, juga berlatih menggunakan kunai dan cara-cara melakukan penusukan.

Ketiga terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Sidang berikutnya dengan agenda nota pembelaan atau pleidoi Penasihat Hukum para terdakwa akan dilaksanakan pada Kamis mendatang.

Dalam surat dakwaan disebutkan, sekitar Oktober 2018 di Jawa Timur, terdakwa Syahrial disebut telah melakukan baiat bersama para pendukung daulah lain yang tinggal di rumah singgah Manzil Ahlam untuk patuh, taat dan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS di Suriah.

Terduga Teroris Lampung Berkaitan dengan Penusuk Wiranto

Setelah melakukan baiat, Syahrial memiliki kewajiban untuk melaksanakan jihad dalam rangka menegakkan syariah Islam di dunia termasuk Indonesia.

Jaksa berujar tekad Syahrial untuk melakukan amaliyah jihad dengan bom, senjata api maupun senjata tajam sudah tertanam di hati sejak mengikuti kajian lewat grup media sosial dan ceramah-ceramah Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman.

“Bahwa dalam rangka melakukan amaliyah jihad tersebut terdakwa melakukan Idad berupa pelatihan fisik dan memanah,” ucap Jaksa. Selanjutnya Syahrial, Fitria dan anaknya yang berusia 12 tahun mencari tahu maksud helikopter mendarat di alun-alun Menes.

“Terdakwa mendengar suara pesawat helikopter melintas di atas kontrakan, di mana helikopter tersebut dianggap adalah polisi yang akan menangkap terdakwa,” kata Jaksa.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Abu Rara bersama Samsudin pada sekitar Juni 2019 di Menes telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sebelum menyerang Wiranto, Syahrial terlebih dahulu menyerang pekerja asing di Cemindo Gemilang sekitar Juni 2019. Hal itu terungkap dalam pesan singkat antara Syahrial dengan Samsudin.

Namun ketika dilihat, helikopter sudah terbang kembali dan tidak ada orang yang turun. Syahrial lantas bertanya kepada tukang ojek di sekitar yang memberitahukan bahwa esok hari Menko Polhukam Wiranto akan berkunjung. Kendati begitu, jaksa dalam dakwaannya tak menjelaskan apakah niatan tersebut terlaksana atau tidak.

Abu Rara dan Samsudin juga berencana merampok toko emas untuk membiayai tindakan amaliyah berupa pengeboman. Rencana perampokan dibahas keduanya satu pekan setelah berencana menyerang pekerja asing.

“Satu minggu kemudian Samsudin dan terdakwa juga merencanakan aksi fa’i di rumah kontrakan terdakwa dengan target toko emas. Dalam pembahasan fa’i tersebut, terdakwa berkata ‘kita ini harus cari harta fai’. Lalu Samsudin berkata ‘kalau mau fa’i ada target di toko emas Kecamatan Labuan’,” ujar jaksa.

Namun, Jaksa juga tak menjelaskan apakah rencana merampok toko emas tersebut berhasil atau tidak. Hanya saja, jaksa mengatakan Samsudin melakukan baiat secara mandiri kepada Pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.