Kinerja Penegak Hukum Tak Diukur dari Banyaknya Kasus
Kinerja Penegak Hukum Tak Diukur dari Banyaknya Kasus – penegak hukum adalah aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kasus berubungan, tetapi berbeda dengan peran tematis saperti agen dan pasien. Walau beberapa kasus dalam setiap bahasa umumnya berkorespondensi dengan peran tematis tertentu. Kasus adalah konsep sintaks dan peran tematis adalah konsep semantis.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Rabu (16/12/2020). Di sambutan yang ia berikan, Jokowi mengatakan bahwa kinerja penegakan hukum tidak dilihat dari berapa banyak deposit idn poker via dana kasus yang mereka temukan.
“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang di temukan. Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi.” ujar Jokowi seperti yang di siarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden.
1. Jokowi minta profesionalitas bagi aparat penegak hukum
Selanjutnya, Jokowi juga menekankan profesionalitas sangat penting bagi aparat penegak hukum. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut profesionalitas penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.
“Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus di arahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi,” jelas Jokowi.
2. Penindakan korupsi perlu tindakan yang adil dan konsisten
Menurut Jokowi, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Ia menyebut pemberantasan korupsi juga butuh kebersamaan untuk mencegahnya.
“Butuh Inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” ujar Jokowi.
3. Pembenahan sistem yang di lakukan pemerintah memerlukan dukungan pengawasan
Pria kelahiran Solo ini menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan sistem dan regulasi. Perbaikan itu di lakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang di lakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” tutur Jokowi.
