44 - Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran – Dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia menjelaskan poin-poin yang menjadi fokus apk open card asia pemerintah mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran. Ada 10 poin yang menjadi fokus pemerintah. “Dari Kominfo, ada dua yang jadi prioritas 2020. Sudah disepakati pada saat RDP pertama Kominfo dengan Komisi I, PDP dan RUU Penyiaran yang masih tetap inisiatif DPR,” kata Gery dalam acara Kumpul Media Kominfo di Bogor.

1. Perubahan dan peralihan teknologi dari televisi analog ke digital

antarafoto nonton pelantikan presiden ditenda pengungsian 201019 mh 5 94f383779ec86e8e49a14e37df7d8c70 - Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Alasan adanya revisi UU Penyiaran ini menurutnya adalah karena kini telah ada perubahan dan peralihan teknologi dari televisi analog ke digital yang saat ini tidak ada undang-undangnya.

“Terutama masalah ASO (Analog Switch Off) itu ternyata harus di undang-undang, tidak cukup peraturan menteri,” kata dia.

2. 10 poin fokus revisi UU Penyiaran

cats 85cc1be68552ed6feef3b5792279476e - Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Gery juga memaparkan 10 poin yang menjadi fokus pemerintah untuk melakukan revisi UU Penyiaran, yakni:

1. Digitalisasi penyiaran televisi terestrial dan penetapan batas akhir penggunaan teknologi analog (ASO).

2. Penguatan LPP TVRI dan LPP RRI dengan pembentukan Radio Televisi Republik Indonesia.

3. Kewenangan atributif antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia.

4. Penguatan organisasi KPI.

5. PNBP penyelenggaraan Penyiaran dan Kewajiban Pelayanan Universal dalam bentuk persen pendapatan kotor (gross revenue).

6. Simplifikasi klasifikasi perizinan jasa penyiaran berdasarkan referensi internasional.

7. Penyebarluasan informasi penting dari sumber resmi pemerintah.

8. Pemanfaatan kemajuan teknologi bidang penyiaran.

9. Penyediaan akses penyiaran untuk keperluan khalayak difabel.

10. Penyelenggaraan penyiaran dalam keadaan force major.

3. Targetkan siaran televisi analog beralih ke digital pada 2022

antarafoto literasi privasi dan keamanan digital 181119 mrh 1 45ccc46e25c1bdb150b720b53daa1172 - Kemenkominfo Fokuskan Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Gery juga menjelaskan bahwa rancangan UU Penyiaran ini telah dilakukan sejak lama, dan harapannya 10 poin ini dapat dimasukkan dalam perancangan oleh DPR 2020 .

Lebih dalam, Kominfo juga menargetkan agar siaran televisi analog dapat sepenuhnya beralih ke digital pada 2022