hukum

Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus Korupsi Jiwasraya – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tersangka baru itu adalah seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 13 korporasi.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan hal tersebut lantaran belum adanya perintah penghentian operasional dari Kejaksaan Agung.

“Mengenai penetapan 13 Manajer Investasi menjadi tersangka dalam kasus Jiwasraya, sampai saat ini 13 MI tersebut masih beroperasi seperti biasa karena belum ada pembatasan dari Kejagung,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis.

Pejabat OJK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya itu adalah Fakhri Hilmi (FH) selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-Februari 2017. Saat ini, dia menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK sejak Februari 2017.

Mark Up

Hari menyebut, pada periode 2014-2018, PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi berupa saham dan reksadana. Untuk investasi reksadana, Jiwasraya menyerahkan pengelolaannya ke 13 Manager Investasi (MI) senilai Rp 12.704.412.478.238 (LHP PKN BPK).

Produk-produk reksadana yang diterbitkan oleh 13 MI itu, portofolionya berupa saham-saham yang harganya sudah dinaikkan secara signifikan (mark up) oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro antara lain IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, BJBR.

Kejaksaan Agung menyebut investasi PT Jiwasraya di reksadana pada 13 MI dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo selaku pejabat di Jiwasraya melalui Jomo Hartono Tirto. Oleh karena itu, 13 MI tersebut tidak bertindak secara independen demi kepentingan nasabah atau investor yaitu PT Asuransi Jiwasraya.

Sementara, untuk pengawasan perdagangan saham dan reksadana. Dilaksanakan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada OJK yang dijabat oleh Fahri Hilmi.

Kejagung menduga Fahri selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, pada 2016. Mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang harga sahamnya sudah dinaikkan secara signifikan (mark up) oleh Grup Heru Hidayat. Dijadikan portofolio reksa dana 13 MI yang penyertaan modal terbesar adalah PT Asuransi Jiwasraya.

13 Korporasi

Sedangkan 13 korporasi yang dijerat adalah PT Dhanawibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital (DMI/PAC). PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT Pinnacle Persada Investama (PPI), PT Millenium Danatama Indonesia/PT Millenium Capital Management (MDI/MCM). PT Prospera Asset Management (PAM).

Kemudian PT MNC Asset Management (MNCAM), PT Maybank Asset Management (MAM), PT GAP Capital (GAPC). PT Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT Pool Advista Asset Management (PAAA), PT Corfina Capital (CC). PT Treasure Fund Investama Indonesia (TFII), dan PT Sinarmas Asset Management (SAM)

“Ketiga belas korporasi yang  sebagai tersangka adalah perusahaan managemen investasi. Diduga terlibat dalam proses jual beli saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero),” ujar Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam siaran tertulisnya.

 

Kejaksaan Agung Minta Rp2,5 M, Termasuk untuk Kasus HAM Berat

Kejaksaan Agung Minta Rp2,5 M, Termasuk untuk Kasus HAM Berat

Kejaksaan Agung Minta Rp2,5 M, Terkait untuk Kasus HAM Berat

 

Kejaksaan Agung Minta Rp2,5 juta, Kirim untuk Kasus HAM Berat – – Kejaksaan Agung meminta anggaran tambahan 2021 sebesar Rp2,5 miliar dengan pagu indikatif 2021 Rp6,9 miliar untuk DPR.

Dana itu akan dibelanjakan sebagai penanganan kasus umum dan ditangguhkan HAM.

Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Bambang Sugeng Rukmono menambahkan anggaran yang diperlukan untuk program manajemen dukungan, seperti peningkatan fasilitas dan prasana aparatur Kejaksaan Agung.

Selain itu, juga digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan penanganan perkara umum.

“Kemudian untuk penanganan dan penyelesaian perkara khusus, melawan HAM yang perlu dan perkara tindak lanjutkan melawan perkara perdata dan tata usaha negara,” pungkas dia, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian / lembaga untuk pengaduan dalam perencanaan kerja (renja) kementerian / lembaga.

Jumlah anggaran tersebut masih menunggu pengembangan dalam proses pembahasannya.

Diketahui, Kejagung masih memegang sedikitnya 13 kasus HAM berat yang terjadi di masa lalu. Berbagai pihak mengkritisi Korps Adhyaksa sebab tak jelas soal kasus-kasusnya.

Contok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti. Berkas kasus-kasus itu bolak-balik tidak jelas di antara dua pihak yang punya kewenangan memproses kasus HAM, Komnas HAM dan Kejagung.

Yang terbaru, Kejagung merilis dokumen HAM Paniai berdarah ke Komnas HAM. Selain itu, Jaksa Agung ST. Burhanuddin juga menyampaikan Kasus Semanggi bukan menggantikan HAM yang berat akan menyelesaikannya jika berkas perkara memenuhi persyaratan.

Pada rapat yang sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta tambahan anggaran 2021 sebesar Rp3,1 miliar dengan pagu indikatif 2021 Rp15,3 miliar.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengajukan anggaran tambahan untuk pemenuhan anggaran kerja yang dilakukan zona integritas, kebutuhan peningkatan kapasitas teknik pemasyarakatan, serta pemenuhan sarana dan prasarana satuan tugas.

“Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan peralatan perkantoran, pembuatan peraturan perundangan tentang pemerintahan publik perundangan untuk pemerintah, pemenuhan HAM, untuk membangun gedung perkantoran dan jaringan informasi hukum karena tidak perlu,” ujar dia.

Sementara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy menyampaikan pihaknya meminta tambahan anggaran 2021 sebesar Rp31,1 miliar dengan pagu indikatif Rp100,5 miliar.

Tujuannya, belanja barang, pembayaran dan penyidikan, pemenuhan Satgaswil Densus 88 Antiteror, Kaporlap, pengamanan PON, mengadakan acara pertemuan polwan sedunia, hingga pengamanan acara Moto GP serta Piala Dunia U-20. setoran idn poker melalui pulsa indosat

“Belanja modal seperti fasilitas dan bahanil,” tambahnya.

Menyikapi semua yang diminta tersebut, Ketua Komisi III DPR Herman menyampaikan permohonan tambahan anggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi III DPR yang lalu diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Berdasarkan hasil persetujuan anggaran ini, kita akan dibawa dalam rapat internal Komisi III keputusan rapat internal akan kami sampaikan ke Badan Anggaran untuk disinkronisasikan,” ungkap Herman.

Ambil Hikmah Di Balik Corona

Ambil Hikmah Di Balik Corona

Ambil Hikmah Di Balik Corona

Ambil Hikmah Di Balik Corona – Ternyata di balik penyebaran virus Corona (Covid-19) yang membuat masyarakat harus banyak berdiam diri di rumah dan membatasi interaksi sosial secara langsung, terdapat juga hikmah positif.

Kini masyarakat Indonesia tanpa disadari tengah melakukan percepatan transformasi digital untuk memasuki digital society atau masyarakat digital 5.0. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.

“Kita harus mengambil sisi lain dari pandemi Covid-19, yakni percepatan transformasi digital, mendorong masyarakat memasuki Digital Society 5.0 seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Sekarang kita tinggal memperkuat regulasi untuk memenuhi syarat memasuki era transformasi digital,” kata Jhonny.

Tugas pemerintah dan DPR, lanjut Jhonny, harus mempercepat proses legislasi payung hukum transformasi digital. Antara lain memprioritaskan penguatan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Kriminal Siber.

Lebih lanjut, Jhonny memaparkan sembari berjalan menuju Society Digital 5.0, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil hingga tataran desa.

Menurut dia, masih terdapat desa yang menjadi blackspot karena belum mendapat fasilitas jaringan internet. Jhonny mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi fase krusial selama berhadapan dengan wabah Covid-19. Setelah melakukan tahapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini Indonesia pun mulai menapaki kehidupan New Normal.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dari sisi medis dan nonmedis.

“Situasi normal dibutuhkan untuk menjaga produktivitas masyarakat. Namun, di saat yang sama kita juga harus aman dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Pemerintah, ucap Jhonny, dalam menentukan langkah krusial ini sangat memperhatikan indikator-indikator kesehatan masyarakat sesuai dengan standar WHO. Di dalam situasi normal baru ini, ia mengimbau agar masyarakat harus bisa menjaga kedisplinan untuk tetap menjalankan protokol Kesehatan karena untuk kita sendiri dan orang lain.

Ia juga berharap agar tokoh-tokoh masyarakat dan ulama membantu pemerintah untuk mendorong agar masyarakat tetap disiplin selama masa normal baru. Sementara ilmuwan dan peneliti kesehatan juga didorong untuk terus bekerja keras supaya segera menemukan vaksin Covid-19.

“Keberhasilan kita untuk memangkas Covid-19 sangat ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat secara disiplin. Di sini peran komunikasi pemerintah penting untuk memutus mata rantai Covid-19, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama.

Peneliti-peneliti juga kami dorong untuk menggunakan keahliannya untuk menghasilkan vaksin Covid-19. Dan paling penting adalah media, dalam rangkan transmisi informasi, agar masyarakat tahu, paham dan menyetujui dan melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara disiplin,” ujar Jhonny.

Keterlibatan TNI dan Polri

Webinar ini juga menghadirkan perwakilan parlemen sebagai narasumber. Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafiz menerangkan pentingnya keterlibatan TNI dalam kepentingan masa normal baru. Sesuai dengan salah satu tugas pokok TNI yaitu membantu pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemi. Aparat TNI akan dilibatkan dalam masa normal baru untuk membantu masyarakat beradaptasi.

“Jangan kaget nanti kalau banyak aparat TNI ditemukan di lapangan. Bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi membantu pemerintah dalam hal mendisplinkan masyarakat. Yang tidak pakai masker akan ditegur, yang berkerumun akan dibubarkan oleh TNI”, ujar Meutia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Adies Karding juga menjelaskan peran Polri dalam menegakkan keadilan dan menegakkan peraturan mengenai protokol masa normal baru. “Selama vaksin belum ditemukan, kita akan menjalani masa normal baru. Tugasnya kepolisian untuk mengatur dan harus memastikan aturan yang dibuat pemerintah berjalan maksimal,” ujarnya.

Presiden Lembaga Tertinggi Negara

Presiden Lembaga Tertinggi Negara

Presiden Lembaga Tertinggi Negara

Presiden Lembaga Tertinggi Negara – Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut omnibus law RUU Cipta Kerja berpotensi membuat presiden menjadi lembaga tertinggi negara.

Alasan pertama adalah Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengubah undang-undang. Padahal legislasi bukan fungsi yang dimiliki eksekutif, melainkan legislatif atau DPR. “Kita bukan bilang sebagai teori hukum tata negara ya, tapi sebagai praktik ketatanegaraan artinya demikian, lembaga tertinggi negara,” kata Asfinawati

Pasal 170 ayat (1) RUU Cipta Kerja mengatur wewenang pemerintah pusat untuk mengubah aturan – aturan dalam undang-undang. Pada ayat (2), pengubahan undang-undang dilaksanakan lewat peraturan pemerintah (PP). Dalam ayat (3) RUU Cipta Kerja mengatur proses konsultasi antara pemerintah dan DPR dalam mengubah undang-undang. Namun, Asfinawati menilai hal itu aja tidak cukup.

“Pemerintah akan lebih berkuasa daripada DPR. Apalagi dalam penetapan peraturan pemerintah ini, ‘Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI’. Karena hanya ‘dapat’, jadi bisa saja pemerintah sendiri pun tidak berkonsultasi dengan DPR,” tuturnya.

Alasan kedua, RUU Cipta Kerja memberi banyak keleluasaan kepada presiden untuk mengatur rincian undang-undang ini lewat peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP). RUU Cipta Kerja 14 kali menyebut perpres dan 485 kali menyebut PP sebagai cara merinci peraturan.

“Artinya undang-undang yang dibuat bersama wakil rakyat hanya semu karena banyak aturan yang diberikan lagi wewenangnya kepada pemerintah atau presiden. Artinya menabrak prinsip check and balances dan membuka lebar penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.

RUU Cipta Kerja saat ini sudah masuk pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja yang dibentuk Baleg DPR RI. Sejak pembahasan ini dimulai di Rapat Paripurna DPR RI, Sudah ada 15 kali rapat pembahasan RUU ini.

RUU Cipta Kerja sendiri adalah usulan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya. Dia berniat memangkas aturan perundangan demi menarik investasi asing. Namun dalam perjalanannya, RUU ini banyak ditentang oleh masyarakat karena dinilai merugikan. Selain itu, perumusan RUU ini dilakukan pemerintah secara sembunyi-sembunyi.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menarik diri dari pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada masa persidangan. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyebut Omnibus Law tersebut merupakan sebuah kompromi besar yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurutnya, regulasi itu dibutuhkan karena pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

“Saya melihat bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker ini adalah sebuah kompromi besar pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sesuatu yang tidak dicapai oleh Jokowi sampai saat ini di tengah keberhasilan beliau pada sektor lainnya,” kata Irwan lewat pesan singkatnya.

 

Bisa Lolos dari Jerat Hukum Kasus Ganja

Bisa Lolos dari Jerat Hukum Kasus Ganja

Bisa Lolos dari Jerat Hukum Kasus Ganja

Bisa Lolos dari Jerat Hukum Kasus Ganja – Peneliti IJRS dan Anggota Koalisi Masyarakat Advokasi Narkotika Untuk Kesehatan, Maria Tarigan mengaku telah mengirimkan document Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang agar dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Dalam dokumen itu, Maria membeberkan apa yang dilakukan oleh Reyndhart Rossy Siahaan tidak bertentangan dengan hukum. Maria pun mengutip Pasal 48 KUHP. Dijelaskan, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya laksa tidak dapat dipidana. Menurut Maria, Reyndhart Rossy Siahaan telah memenuhi unsur daya paksa.

Maria membeberkan, tindakan Reyndhart Rossy Siahaan mengakses ganja untuk kepentingan medis bukan lah pilihan pertama. Dia mengatakan, sudah pernah menjalankan opsi atau alternatif lain sejak tahun 2015, tapi tidak membuahkan hasil “Penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, tidak kunjung sembuh juga walau telah melakukan usaha untuk menyembuhkannya,” kata dia dalam diskusi secara daring.

Selain itu, tindakan Reyndhart Rossy Siahaan dilakukan untuk melindungi kepentingannya yakni mendapatkan pengobatan yang steril guna menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya. “Upaya pengobatan dengan meminum air rebusan ganja berhasil membuat Reinhart Rossy N Sahaan merasakan kesembuhan dan kondisi yang lebih baik,” ucap dia.

Maka, Maria mendorong Hakim agar mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Maria meminta hakim dalam putusannya mempertimbangkan kondisi kesehatan Reinhart Rossy N Sahaan, mempertimbangkan penggunaan ganja oleh Reinhart Rossy N Sahaan untuk kepentingan kesehatan.

Selain itu, mempertimbangkan perkembangan dunia mengenai pemanfaatan ganja medis. Maria sangat berharap hakim memutus lepas Reinhart Rossy N Sahaan atas dasar daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP. Menurut Maria, pertimbangan daya paksa pernah dikeluarkan dalam putusan No.6 Pid/Sus/Anak/2018/PT.JMB.

Saat itu, hakim mempertimbangkan trauma sebagai keterpaksaan psikis yang menimbulkan daya paksa luar biasa kepada seseorang sehingga melakukan tindak pidana. “Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim pun kemudian memutus melepaskan terdakwa,” ujar dia.

Penasihat Hukum, Reinhart Rossy N Sahaan, Harie Nugraha Christen Lay membeberkan kliennya mengalami saraf kejepit. Akibat penyakitnya, Reinhart Rossy N Sahaan kehilangan pekerjaan di Jakarta.

Rebusan Air Ganja

Setahun kemudian, Penyakit lama Reinhart Rossy N Sahaan  itu pun kambuh kembali. Reinhart Rossy N Sahaan kemudian mencari informasi di internet mengenai obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Salah satu referensinya menyebut air rebusan ganja bisa menyembuhkan sakit dideritanya.

Dari situ, dia mencari tahu ke teman-temannya yaitu Bursalina alias Reno, Rossy yang kini masih DPO untuk membeli ganja. Kali pertama meminum air rebusan ganja, Reinhart Rossy N Sahaan merasakan khasiatnya. Reinhart Rossy N Sahaan kemudian kembali memesan ganja seharga Rp 3 juta demi kesembuhan sakit yang dideritanya.

Pada November 2019, Satuan Narkoba Polda NTT mendapatkan informasi ada sejumlah ganja yang akan masuk ke Labuan Bajo. Saat itulah polisi menangkap Reinhart Rossy N Sahaan. Reinhart Rossy N Sahaan ditangkap di, Manggarai Barat. Polisi menyita ganja seberat 428,2600 gram. Diduga barang itu dipesan oleh Reinhart Rossy N Sahaan.

Saat ini, Reinhart Rossy N Sahaan tengah duduk di kursi pesakitan. Dia dituntut satu tahun penjara dan dijerat pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalah gunaan narkotika.

 

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua

Vonis Pengadilan dan Polemik Label Tapol Papua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur menjatuhkan vonis kepada tujuh terdakwa kasus dugaan makar terkait aksi unjuk rasa menolak rasisme di Papua pada Agustus 2019 silam.

Mereka divonis dengan hukuman yang berbeda. Vonis 11 bulan penjara dijatuhkan kepada mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua; Sekretaris United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni; Ketua Umum Komite Nasional Pembebasa Papua Barat (KNPB), Agus Kosay.

Majelis Hakim menilai mereka secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP UU Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain.

Argo menilai apa yang mereka lakukan saat unjuk rasa telah memicu provokasi dan keributan sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap masyarakat Papua sendiri.

Terkait proses hukum, lanjut Argo, pihaknya memiliki alasan dan bukti kuat untuk menetapkan tujuh warga Papua itu sebagai pelaku dan menjeratnya dengan pasal makar.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tak ada yang keliru terhadap label tapol yang disematkan kepada tujuh terdakwa.

Kepolisian membantah para terdakwa merupakan tahanan politik (tapol). Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan ketujuh warga Papua itu merupakan pelaku kriminal, bukan tapol.

“Mereka adalah murni pelaku kriminal yang mengakibatkan terjadi kerusuhan di Papua dan khususnya di Kota Jayapura,” kata Argo dalam keterangannya, Rabu.

Sementara vonis 10 bulan penjara dijatuhkan kepada Irwanus Oripmabin, Stevan Itlay, Hengky Hilapok, serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay.

Menurut Usman, mereka memang ditangkap karena ekspresi politik terkait rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Bagi Usman, apa yang mereka lakukan bukanlah aksi kejahatan.

“Melainkan sebuah ekspresi politik protes atas aksi rasisme di Surabaya,”. Terlepas dari itu, Usman menilai ada istilah yang lebih tepat untuk disematkan kepada mereka, yakni tahanan hati nurani (prisoners of conscience). Usman mengatakan, ketujuh warga Papua yang ditahan itu tergolong sebagai tahanan hati nurani sebab mereka ditahan hanya karena menyuarakan pikiran berekspresi secara damai.

Independensi Polisi Dipertanyakan

Lebih Lanjut Usman menjelaskan aksi mereka justru telah dinilai sah dan dijamin oleh hukum internasional lewat International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia, bahkan hal itu juga tercantum di UUD 1945 Pasal 28E.

Kata Usman, ICCPR telah menjamin hak untuk kebebasan berekspresi, bahkan termasuk hak untuk menyatakan pilihan kemerdekaan. Namun demikian, Usman tak menampik bahwa dalam sebuah unjuk rasa, memang kerap ada sekelompok massa yang melakukan kekerasan.

Namun, Usman mempertanyakan kenapa pasca unjuk rasa mereka malah dipidanakan. “Kalau mereka berbuat kriminal saat unjuk rasa damai tersebut, mengapa polisi membiarkan? Mengapa polisi justru menjaga dan mengamankan mereka?” Katanya.

“Jadi, sebenarnya polisi itu memulai penyidikan pidana terhadap mereka karena alasan adanya perbuatan kriminal atau keberatan dari politisi?” tanya Usman.

Karenanya, Usman mempertanyakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai lembaga independen. Sesuai jargonnya, polisi seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat, bukan pihak tertentu.

“Ini yang seharusnya diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Bukan malah memidanakan mereka yang berekspresi secara damai,” katanya.

Hal yang sama kata Usman juga sempat terjadi terhadap enam pengunjuk rasa terkait Papua di Jakarta yang berujung pemidanaan dan penjara. Unjuk rasa yang dilakukan Surya Ginting dan kelima rekannya yang merupakan warga Papua pada Agustus 2019 silam itu berjalan damai, bahkan dikawal ketat oleh polisi.

“Kepolisian itu badan keamanan yang independen. Para pemimpin lembaga ini harus bisa menjaga dua kepentingan besar secara seimbang. Yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat,” kata Usman.

“Bahkan lencana petugas kepolisian itu berbunyi melayani dan mengayomi masyarakat. Bukan melayani dan mengayomi yang lain,” ucapnya.

Keraguan dalam Persidangan

Vonis penjara selama 10-11 bulan terhadap para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut mereka dengan hukuman penjara hingga belasan tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan hal yang memberatkan para terdakwa adalah ada perbuatan yang meresahkan masyarakat, menyulut aksi anarkisme, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. Terhadap terdakwa yang merupakan pelajar, faktor pendidikan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan putusan ringan yang diberikan majelis hakim, jika disandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), memperlihatkan ada suatu keraguan atas fakta yang muncul selama persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menilai para terdakwa telah terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana ketentuan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ada ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dalam beleid tersebut.

“Itu sangat mungkin hakimnya agak meragukan fakta persidangan sehingga keyakinannya tidak maksimal bahwa memang fakta persidangan tidak membuktikan makar,” kata Fickar, Kamis.

Fickar, yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus makar Surya Anta Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengatakan bahwa kasus protes menentang rasisme merupakan pelaksanaan dari kebebasan berekspresi yang dijamin dan dilindungi konstitusi.

“Sehingga seharusnya tidak setiap ekspresi warga negara dibawa ke ranah hukum. Kesannya hukum menjadi alat kekuasaan untuk memberangus sikap kritis warga negara,” tuturnya.

Ia juga turut menyinggung pengenaan pasal makar yang acap kali dialamatkan terhadap warga Papua. Menurut Fickar, tindakan tersebut sulit untuk dikatakan tidak politis.
“Ya, itu kecenderungan pendekatannya politis yang seharusnya tidak dilakukan,” imbuhnya.

Proses Peradilan Dipaksakan

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, justru menilai pengadilan tingkat pertama yang baru saja tuntas kemarin sebagai sesuatu yang tidak laik dan sesat. Sebab, tudingan makar yang dialamatkan kepada tujuh terdakwa tidak tepat.

“Pengadilan terhadap para mahasiswa itu pengadilan sesat,” ujar Haris saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis. Terkait vonis hakim yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, ia mengatakan hal itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki.

Haris menilai proses hukum yang dijalani tujuh tahanan politik tersebut lahir dari kebencian negara kepada warga Papua. Negara, ucap dia, senantiasa menggunakan hukum untuk melakukan represi.

Ia menambahkan, warga Papua sering kali langsung dijerat pasal makar agar mendapat hukuman seberat-beratnya. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia (AII), hingga 8 Juni 2020 setidaknya masih ada 44 tahanan Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Semuanya diancam atas tuduhan makar.

“Kalau rambut keriting kulit hitam, mereka langsung dikenakan pasal makar dan dihukum seberat-beratnya. Banyak banget. Ini modus bertahun-tahun,” kata Haris.
“Kebencian sistemik oleh negara kepada warga Papua lewat hukum,” sambungnya.

Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan pemidanaan terhadap tujuh tahanan politik Papua cenderung dipaksakan. Sebab, kata Yati, dalam persidangan tidak ditemukan kesesuaian antara fakta, bukti dan pasal yang dipidanakan.

Ia berpendapat tujuan pemidanaan kepada tujuh warga Papua bukan untuk penegakkan hukum, melainkan pembungkaman ekspresi. Selain itu, menurut Yati, penegakkan hukum yang terjadi tidak independen lantaran digunakan untuk kepentingan politik penguasa.

“Proses hukum dan persidangan kasus ini dipaksakan,” tegas Yati. “Tapi itu argumentasi kering, argumentasi secara tekstual saja. Saya punya keyakinan bahwa dalam kasus anak-anak mahasiswa seharusnya tidak, bahkan tidak cuma dihukum, dibawa ke pengadilan pun tidak laik,” ungkapnya.

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua

Ajukan Banding Blokir Internet Papua, – Blokir Internet di Papua, Presiden Joko Widodo serta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengajukan banding atas vonis melanggar hukum dalam kasus pemblokiran koneksi internet di Papua tahun 2019.

Banding itu diketahui dari salinan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza.

Surat itu ditujukan kepada AJI sebagai penggugat/terbanding. Surat tersebut juga mencantumkan identitas Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II/Pembanding II.

“Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Pihak Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020,” tulis surat yang ditandatangani Panitera Muda Perkara Sri Hartanto dalam salinan surat yang diterima, Jumat.

Sebelumnya, PTUN memutus Presiden RI dan Menkominfo melanggar hukum dalam kasus pemutusan koneksi internet di Papua tahun 2019. Gugatan dilayangkan oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dalam putusannya, hakim juga meminta Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G Plate untuk tidak mengulangi lagi kebijakan serupa. Agar kedepannya tidak akan ada lagi hal serupa yang akan terjadi.

“Menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Hakim PTUN, saat membacakan putusannya, Rabu.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim ketua Nelvy Christin SH MH, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH.

Gugatan terhadap Jokowi dan kabinetnya diajukan oleh Tim Pembela Kebebaasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR.

Dalam gugatan yang diajukan November 2019, para penggugat meminta hakim menyatakan tindakan pemerintah yang melakukan pembatasan internet pada Agustus dan September tahun lalu melanggar hukum.

Majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”.

“Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet,” kata majelis hakim.

Majelis hakim juga menyatakan alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014.

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos

Pura-Pura Jadi Perawat di Medsos – Seorang wanita di Thailand pura-pura jadi perawat di media sosial. Ia mengedarkan foto-foto sambil mengklaim dirinya perawat. Ia memuji kampus keperawatan dan mengenakan baju perawat foto pre-wedding dengan seorang polisi.

Para perawat sadar wanita itu perlu perawat asli. Mereka juga harus meminta wanita itu agar tidak meminta perawat. Malah perawat gadungan itu menjadi log. Ia malah menantang akan menuntut para perawat asli.

Warganet pun kemudian memulai media sosial itu, ternyata perawat gadungan yang pernah memakai kostum perawat untuk acara tari. Ia merupakan lulusan SMA, meski sedang mempelajari kampus keperawatan Borommarajonani. Atas kejadian ini, Asosiasi Perawat Thailand menuntut wanita tersebut.

Kepala  hubungan masyarakat Asosiasi Perawat Thailand, Dr. Orapan Thosingha, meminta langkah ini diambil demi meminta martabat 220 ribu perawat di negaranya. Ia dipindahkan ke kepolisian di Muang Nonthaburi Perawat gadungan yang dituntut dapat meloloskan UU Profesi Medis dengan meminta pribadi dan meminta pertalian dengan mengenakan seragam perawat profesional dan bidan.

Perawat gawat darurat bernama Jann Tipping dan dokter Annalan Navaratnam telah membuat rencana untuk menggelar pernikahan mereka pada Agustus mendatang. Namun karena pandemi Corona COVID-19, pasangan ini pun memenangkan hadiahnya.

Keluarga mereka khawatir Jann tidak dapat melakukan perjalanan dari Irlandia Utara dan keluarga Annalan dari Sri Lanka. Thomas, London, Inggris, di mana mereka bekerja di garda terdepan.

Jann dan Annalan mengucap sumpah pernikahan pada akhir April di kelas dua yang disetujui di rumah sakit, dengan dua persetujuan hadir begitu pula keluarga dan teman-teman mereka menonton di Zoom, platform rapat video.

Dokter dan perawat bertanya kepada tim kapel soal sakit diminta untuk mengadakan upacara pernikahan pribadi di kapel. “Kami ingin mengadakan upacara sementara semua orang masih sehat, sementara itu berarti orang-orang yang kami cintai harus membahas kami di layar. Kami juga memastikan kami bisa bertemu sementara kami semua masih bisa,” kata Jann.

“Tim kapel bekerja keras untuk mendapatkan izin agar kami menikah, yang sangat kami hargai pada saat banyak hal terjadi. Tanggal menentukan dalam dua minggu dan kami belum membeli baju, cincin, dan hal-hal lain yang kami perbaiki,” tambahnya.

Pelayanan yang lalu diadakan oleh Pendeta Mia Hilborn, kepala perawatan kesehatan spiritual di Guy dan St Thomas NHS Foundation Trust, dengan hanya Revd Hilborn, Jann, Annalan dan dua pendapat di kapel.

“Sangat menyenangkan hanya untuk kami, rasanya sangat intim. Salah satu pendapat kami tinggal untuk aplikasi agar teman dan keluarga kami dapat menonton. Itu adalah pernikahan yang indah dan kapelnya indah, sehingga rasanya seperti tidak suka menikah di tempat kami bekerja, dan di rumah sakit , “jelas Jann.

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras

Hukum 2 Terdakwa Penyiram Air Keras – Tim kuasa hukum penyidik ​​senior KPK Novel Baswedan menentukan seorang jenderal bintang dua polisi yang menjadi ahli hukum dua terdakwa penyerang Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Kubu Novel mempertanyakan jenderal bintang dua sebagai ahli hukum dua terdakwa janggal lantaran otoritas sendiri merupakan jenderal polisi bintang satu.

“Nah ini pangkat Brigadir, biasanya ngebela itu sepangkat dalam tradisi polisi sama tentara. Kalau dia Brigadir ya semaksimalnya dia setingkat. Ini dua Irjen, nah ada apa?”, Kata salah satu Kuasa Hukum Novel, Saor Siagian.

Tim kuasa hukum dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, didukung dari Divisi Hukum Polri. Tim kuasa hukum ini diketuai Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Sebelum menyerahkan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Rudy merupakan mantan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya berpangkat Kombes yang diminta Krishna Murti pada Agustus 2016. Saat ini Dirkrimum Polda Metro Jaya, Rudy juga menjadi penyara penyiraman, otomatis, dan menimpa Novel 2017 lalu. idn poker setor pulsa indosat

Dia kemudian dimutasi sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri. Dia pun kemudian naik pangkat menjadi jenderal bintang satu. Kubu Novel menilai janggal lantaran latar belakang Rudy yang merupakan penyidik ​​teror udara keras yang kini menjadi kekuatan hukum dua terdakwa.

Sebab, tim hukum Novel menentukan posisi Rudy sebagai ketua tim hukum terdakwa memberi pengaruh besar dalam lajunya persidangan. “Tugas dari polisi ini adalah tentang negara yang mewakili kepentingan pengadilan. Sementara untuk advokat dia dalam posisi yang berbeda. Yang tadinya disetujui harus sesuai dengan tugasnya, nah yang di posisi sekarang melihat kagak bebasin aja gitu loh. Ini bisa diubah,” kata Saor.

Saor mengatakan, seorang polisi aktif tidak bisa merangkap jabatan lain, termasuk menjadi pengacara pada suatu kasus. Rudy yang berhasil menjadi pembela yang terdakwa berhasil membuat masyarakat bingung. “Jadi polisi membantah kepentingan si korban ini, sebaliknya JPU sama si pengacaranya dilindungi terdakwa.” kata dia.

Menurut pertimbangan, Rahmat juga memecahkan masalah tidur sebelum 11 April saat terjadi peristiwa penyiraman. “Terdakwa malam berperan tidak bisa tidur karena keadaan gelisah. Ini terdiswa tidak ada rencana dalam dirinya terdakwa karena rencana memiliki faktor yang lebih awal.

Ahli Prof Hamdi Muluk telah mengobservasi karakter terdakwa dan terdakwa berjiwa berkembang tambah Widodo. “Sifat impulsif yang muncul karena melihat Novel yang petantang-petenteng memojokkan anak buahnya dalam kasus sarang burung walet. Muncul pengkhianat di kata pemilihan korban karena terdakwa membandingkan dengan atasannya yang setia,” kata Widodo.

Sifat terdakwa yang impulsif dan jauh dari Ronny Bugis menjadi dasar untuk memberi pelajaran kepada para korban. “Meminta tidak ada perencanaan dalam acara itu dan tidak ada maksud mencelakai dan meminta penganiayaan berat hanya memberi pelajaran,” jelas Widodo.

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun

Abu Rara Penusuk Wiranto di Tuntut 16 Tahun. Sidang kasus penusukan terhadap eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memasuki tahap penuntutan.

Terdakwa Syahrial Alamsyah, Fitria Diana, dan Samsudin dituntut dengan hukuman pidana penjara berbeda. Syahrial dituntut 16 tahun penjara, Fitri 12 tahun penjara, dan Samsudin 7 tahun penjara.

Jaksa melanjutkan, usai aparat penegak hukum menangkap Abu Zee yang menjadi bagian kelompok JAD di Bekasi, Syahrial merasa masuk ke dalam daftar buronan. Atas dasar itu, tutur Jaksa, yang bersangkutan merasa hidup sia-sia jika tidak melakukan perlawanan maupun amaliyah jihad.

Satu tahun berikutnya, pada suatu sore ketika Syahrial dan istrinya, Fitria, berada di Menes, terdengar suara helikopter yang dianggapnya adalah polisi yang akan menangkap mereka.

Syahrial kemudian merencanakan penyerangan terhadap Wiranto. Sedangkan, istrinya Fitria menargetkan aparat TNI atau Polri berseragam dan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut.

“Terdakwa mengasah pisau Kunai yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah,” terang Jaksa.

Pada pagi sebelum melakukan amaliyah, Syahrial melakukan baiah dengan cara duduk melingkar di kamar sambil menumpukkan tangan mereka, lanjut Jaksa, juga berlatih menggunakan kunai dan cara-cara melakukan penusukan.

Ketiga terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Sidang berikutnya dengan agenda nota pembelaan atau pleidoi Penasihat Hukum para terdakwa akan dilaksanakan pada Kamis mendatang.

Dalam surat dakwaan disebutkan, sekitar Oktober 2018 di Jawa Timur, terdakwa Syahrial disebut telah melakukan baiat bersama para pendukung daulah lain yang tinggal di rumah singgah Manzil Ahlam untuk patuh, taat dan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS di Suriah.

Terduga Teroris Lampung Berkaitan dengan Penusuk Wiranto

Setelah melakukan baiat, Syahrial memiliki kewajiban untuk melaksanakan jihad dalam rangka menegakkan syariah Islam di dunia termasuk Indonesia.

Jaksa berujar tekad Syahrial untuk melakukan amaliyah jihad dengan bom, senjata api maupun senjata tajam sudah tertanam di hati sejak mengikuti kajian lewat grup media sosial dan ceramah-ceramah Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman.

“Bahwa dalam rangka melakukan amaliyah jihad tersebut terdakwa melakukan Idad berupa pelatihan fisik dan memanah,” ucap Jaksa. Selanjutnya Syahrial, Fitria dan anaknya yang berusia 12 tahun mencari tahu maksud helikopter mendarat di alun-alun Menes.

“Terdakwa mendengar suara pesawat helikopter melintas di atas kontrakan, di mana helikopter tersebut dianggap adalah polisi yang akan menangkap terdakwa,” kata Jaksa.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Abu Rara bersama Samsudin pada sekitar Juni 2019 di Menes telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sebelum menyerang Wiranto, Syahrial terlebih dahulu menyerang pekerja asing di Cemindo Gemilang sekitar Juni 2019. Hal itu terungkap dalam pesan singkat antara Syahrial dengan Samsudin.

Namun ketika dilihat, helikopter sudah terbang kembali dan tidak ada orang yang turun. Syahrial lantas bertanya kepada tukang ojek di sekitar yang memberitahukan bahwa esok hari Menko Polhukam Wiranto akan berkunjung. Kendati begitu, jaksa dalam dakwaannya tak menjelaskan apakah niatan tersebut terlaksana atau tidak.

Abu Rara dan Samsudin juga berencana merampok toko emas untuk membiayai tindakan amaliyah berupa pengeboman. Rencana perampokan dibahas keduanya satu pekan setelah berencana menyerang pekerja asing.

“Satu minggu kemudian Samsudin dan terdakwa juga merencanakan aksi fa’i di rumah kontrakan terdakwa dengan target toko emas. Dalam pembahasan fa’i tersebut, terdakwa berkata ‘kita ini harus cari harta fai’. Lalu Samsudin berkata ‘kalau mau fa’i ada target di toko emas Kecamatan Labuan’,” ujar jaksa.

Namun, Jaksa juga tak menjelaskan apakah rencana merampok toko emas tersebut berhasil atau tidak. Hanya saja, jaksa mengatakan Samsudin melakukan baiat secara mandiri kepada Pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.