hukum

46 - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja – Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Selain menyampaikan penolakan melalui demonstrasi, ada juga beberapa pihak yang memilih alternatif lain. Dengan menempuh jalur hukum melalui judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pun secara terbuka. Mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan undang-undang ini untuk menempuh lewat jalur konstitusi. Mereka yang akan mengajukan idn poker asia judicial review ke MK. Antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Lalu, apa sih yang di maksud dengan istilah judicial review ke MK yang di sebut-sebut sebagai satu-satunya alat hukum yang bisa membatalkan UU Cipta Kerja?

1. Ada empat pihak yang bisa mengajukan judicial review ke MK

Judicial review adalah suatu cara untuk menguji undang-undang yang di duga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat di lakukan MK.

Pemohon yang dapat mengajukan judicial review adalah pihak-pihak yang menganggap hak atau kewenangannya konstitusionalnya di rugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, antara lain perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

2. Pemohon akan menjalani sidang judicial review setelah 14 hari dari tanggal di terimanya berkas permohonan

antarafoto sidang phpu pileg 090719 ak 1 d274c7b642db48b67ddd6f37dadae454 - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Perihal prosedur pengajuan perkara judicial review ke MK, pemohon bisa langsung datang ke gedung MK Jakarta atau mendaftar secara daring melalui situs resmi http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/.

Jika judicial review telah diajukan ke MK, maka pihak panitera akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas terlebih dahulu. Jika belum lengkap, maka panitera akan memberitahu dan pemohon berkewajiban untuk melengkapi berkas tersebut tujuh hari sejak di beritahukan panitera.

Setelah berkas permohonan judicial review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi di tetapkan hari sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan di tetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian di beritahu atau di panggil, dan jadwal sidang perkara tersebut di umumkan kepada masyarakat.

3. Judicial review terbagi menjadi dua jenis, uji formil dan uji materiil

Mantan Ketua MK Profesor Jimly Asshiddiqie menyebutkan, judicial review terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji formil dan uji materiil. Uji formil bisa di lakukan jika dalam pembentukan sebuah undang-undang di nilai melanggar ketentuan UUD 1945. Misalnya saja, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

“Kalau pengujian materiil, yang materi tertentu saja yang di nilai bertentangan dengan konstitusi di nyatakan tidak berlaku. Tapi kalau pengujian formil seluruhnya undang-undang itu bisa di nyatakan tidak berlaku,” kata Jimly .

4. Putusan MK bersifat norma peraturan, maka bisa langsung di implementasikan keputusannya

antarafoto mk tolak permohonan pemohon 270619 hma 6 225b59d9cc5ac15b88f7973677a3e21c - Kenali Judicial Review yaitu Alat Hukum untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Jimly menjelaskan, putusan MK lain dengan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung. Sebab, keputusan MK bersifat norma peraturan, bukan keputusan konkret seperti putusan lembaga peradilan lainnya.

Karena itu, jika MK mengabulkan gugatan masyarakat terkait undang-undang, maka tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan sidang Pengadilan Negeri, PTUN, Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung.

“Jadi putusan MK itu kalau dia mengabulkan dalam hal judicial review, persis sama kaya undang-undang, tidak perlu eksekusi, yang diperlukan impelementasi. Siapa saja yang tidak menjalankan ketentuan undang-udndang sebagaimana telah diubah oleh MK, ya melanggar undang-undang. Itu otomatis,” kata Jimly, menegaskan

42 - Anggota Dewas Mengakui Undang-Undang Baru Memang Lemahkan KPK

Anggota Dewas Mengakui Undang-Undang Baru Memang Lemahkan KPK

Anggota Dewas Mengakui Undang-Undang Baru Memang Lemahkan KPK

Anggota Dewas Mengakui Undang-Undang Baru Memang Lemahkan KPK – Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum di sahkan, undang-undang di sebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk di gunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris mengakui undang-undang baru nomor 19 tahun 2019 memang membuat komisi antirasuah menjadi ompong dan tak berdaya untuk menangkap para koruptor. Oleh sebab itu, ketika di tawari menjadi anggota dewas oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, ia bersedia dan akan menahan laju agar undang-undang tersebut tak membuat KPK kehilangan kewenangannya untuk menindak.

“Iya, kita semua sudah tahu lah revisi undang-undang KPK memang cenderung melemahkan KPK. Oleh sebab itu, publik harus ikut mengawasi. Jangan sampai kemudian pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK memberantas korupsi. Terkait hal itu, maka kami di dewas KPK berusaha agar poker pulsa 10rb KPK tidak semakin lemah, tapi justru semakin kuat,” kata Syamsuddin yang di temui di area Jakarta Selatan pada Kamis (23/1).

Salah satu cara agar KPK tidak semakin ompong yaitu dengan menegakan tugas dewas seperti yang di tuangkan di dalam undang-undang yang menimbulkan kontroversi itu. Namun, yang menjadi masalah, proses penindakan di dalam undang-undang baru terkesan kaku sehingga malah di manfaatkan oleh koruptor untuk menutupi kejahatannya.

Uniknya, dewas KPK juga mengakui upaya untuk membuat komisi antirasuah semakin lemah di lakukan secara konsisten oleh partai politik. Lalu, apa komentar dewas mengenai tugas mereka untuk mengawasi pimpinan KPK yang kini tengah di sorot?

1. Dewas KPK berkukuh izin penggeledahan dan penyitaan tetap di butuhkan demi menjaga akuntabilitas proses penindakan

webpnet resizeimage 2020 01 14t170145711 f5d96fda52fd7994c47e0891125be40b - Anggota Dewas Mengakui Undang-Undang Baru Memang Lemahkan KPK

Syamsuddin kembali menegaskan Dewas KPK tidak akan menghambat kinerja komisi antirasuah. Dalam proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti misalnya, mereka akan merilis izin secepat mungkin. Paling lambat 1X24 jam.

Namun, yang jadi permasalahan, sering kali gerak koruptor lebih cepat di bandingkan proses birokratis itu. Apabila penyidik KPK lambat bergerak, maka mereka bisa saja kehilangan barang bukti untuk membuktikan tindak kejahatan korupsi.

Namun, menurut pria yang juga menjadi peneliti di LIPI itu, izin untuk menggeledah dan menyita barang bukti tetap di perlukan. Tujuannya, agar proses akuntabilitas tetap terjaga.

“Supaya penyidik itu jangan asal geledah, sadap, dan sita. Sebab, selama ini banyak di temukan keluhan dari publik mengenai hal tersebut,” kata Syamsuddin kemarin.

Dewas, ujarnya lagi, bertugas mengawal kinerja KPK supaya sesuai aturan hukum yang berlaku.

2. Kantor PDI Perjuangan hingga kini belum di geledah karena belum ada pengajuan izin oleh pimpinan KPK

Hal lain yang juga ikut di konfirmasi oleh Syamsuddin yakni belum adanya pengajuan izin dari pimpinan KPK untuk menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Ia kembali menegaskan apabila izin sudah di ajukan, maka dewas akan memprosesnya paling lambat 1X24 jam.

Media pun bertanya apakah jika hingga hari ini kantor DPP PDI Perjuangan belum di geledah oleh KPK, maka artinya izin tersebut belum di ajukan.

“Bisa jadi (izinnya belum di ajukan oleh pimpinan). Itu kan penafsiran,” tutur Syamsuddin sambil tertawa.

Ia turut mengklarifikasi bahwa untuk melakukan penyegelan tidak di butuhkan izin dari dewas KPK.

3. Dewas KPK menyebut episentrum dari korupsi ada di partai politik

Sementara, dalam pemaparannya, Syamsuddin menjelaskan episentrum dari korupsi ada di bidang politik, khususnya partai politik. Menurutnya, sistem politik di Indonesia masih melembagakan dan memfasilitasi perbuatan korup.

“Anda bisa lihat sendiri ketika digelar pemilu, pileg, pilkada, hingga pilpres. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk memberantas itu. Yang ada hanya slogan semata seperti misalkan ada tulisan yang terbaca ‘Anda sedang memasuki wilayah bebas korupsi’,” kata dia lagi.

Ia pun mengaku prihatin lantaran komitmen dari pemimpin di negeri ini untuk serius memberantas korupsi tidak ada. Para pemimpin parpol justru menikmati zona nyaman yang kini tercipta.

“Tidak ada standar etik yang diterapkan oleh partai politik dan tidak ada sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, berkala dan inklusif,” tuturnya.

Bila ini yang terjadi, Syamsuddin mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi hanya sekedar slogan. Ujung-ujungnya investasi asing yang diharapkan masuk ke Indonesia hanya tinggal menjadi harapan semata.

43 - PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK – Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.

PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal status Juliari Peter Batubara, yang baru saja di tetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai tersangka dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Juliari merupakan kader PDIP yang juga menjabat sebagai Menteri Soslal.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menyerahkan proses hukum Juliari kepada KPK dalam rangka mendukung idn poker deposit pulsa pemberantasan korupsi di Indonesia. Partai PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang di lakukan oleh KPK tersebut.

1. PDIP klaim selalu ingatkan kadernya untuk tidak memanfaatkan kekuasaan untuk korupsi

antarafoto mensos serahkan diri ke kpk 061220 hma 42 8f7d7e5029de02447e9b31a7b29bad39 - PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

Hasto menuturkan, PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk tetap menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. Sebab, dalam kurun waktu dua pekan ini sudah ada tiga kadernya yang di cokok oleh KPK,.Mereka antara lain Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan terakhir Mensos Juliari Batubara.

“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya. Yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar Hasto.

2. Kasus korupsi oleh Mensos Juliari jadi pelajaran berharga untuk PDIP

whatsapp image 2019 12 11 at 142213 0bf7c4ae8ced9e26ca4a45b697b6f31d - PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, PDIP mengambil pelajaran berharga dari berbagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kepada tiga kadernya itu. Partai berlambang moncong banteng itu mengaku akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik, dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” tuturnya.

3. KPK tetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka dugaan korupsi bansos COVID-19

antarafoto mensos serahkan diri ke kpk 061220 hma 5 7eeba803680291ac544eeab88690d838 - PDIP Serahkan Semua Proses Hukum Mensos ke KPK

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menetapkan lima tersangka dari enam orang yang sempat di amankan.

Firli menjelaskan, OTT ini dilakukan di beberapa tempat di Jakarta. Awalnya, ada enam orang yang sempat di amankan. Mereka adalah Matheus Joko Santoso (MJS) selaku PPK di Kemensos, Wan Guntar (WG) Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama (TPAU) dan Ardian I M (AIM) selaku pihak swasta.

Kemudian, Harry Sidabuke (HS) pihak swasta, Shelvy N (SN) Sekretaris di Kemensos dan Sanjaya (SJY) pihak swasta. Firli mengatakan, pada 4 Desember 2020 tim KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan uang yang diberikan Ardian dan Harry kepada Matheus, Adi Wahyono dan Juliari.

Untuk Juliari, pemberian uangnya melalui Matheus dan Shelvy yang merupakan orang kepercayaan Juliari. Penyerahan uang akan di lakukan pada Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta.

Atas perbuatannya, Juliari di sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 .Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

41 - Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis – Proteksi dan Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Maraknya pemasaran digital di Indonesia tidak terlepas dari tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Berdasarkan data Hootsuite We Are Social tahun 2019. Rata-rata orang Indonesia mengakses internet untuk berbagai kepentingan selama 8 jam 36 detik setiap harinya. Jauh melampaui rata-rata global, yaitu 6 jam 42 menit. Melihat pasar yang begitu besar, pelaku usaha menerapkan strategi bisnis yang seiring dengan perkembangan tren saat ini. Yakni memasarkan produk atau membangun bisnis dalam bentuk digital platform.

“Bicara mengenai digital platform, isunya adalah kompleksitas. Bagaimana melihat gambaran berbeda dengan apa yang di lihat oleh industri tradisional atau konvensional. Kompleksitas itu tidak bisa eksklusif di kuasai oleh satu unit usaha atau satu organisasi. Semisal, dalam bisnis transportasi tidak hanya soal daftar club388 pengangkutan orang atau barang, tapi juga restoran, supermarket, dan sebagainya. Sehingga kemampuan berpikir kompleks, kemampuan melakukan kolaborasi.

1. Dengan perkembangan teknologi digital saat ini, di butuhkan seorang software developer yang inovatif dan mampu berpikir kompleks

univv2 556557289a2a20c3bc5100be358e1f1c - Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Dengan perkembangan teknologi digital saat ini, banyak aplikasi yang di buat dan memang secara rutin di gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, di butuhkan seorang software developer yang inovatif dan mampu berpikir kompleks. S-1 Software Engineering Universitas Prasetiya Mulya hadir untuk melahirkan para ahli dalam bidang e-commerce dan business intelligence yang saat ini sangat di butuhkan oleh dunia industri.

Salah satu keuntungan berhadapan dengan software adalah hanya memerlukan sebuah komputer. Artinya, bisa bekerja secara remote alias jarak jauh. Itu sebabnya beberapa mahasiswa Prasetiya Mulya dapat bekerja full time sebagai developer sambil kuliah yang tentunya memberikan nilai tambahan ketika nanti lulus dan berada di dunia kerja.

Melalui kerja sama dengan industri, seperti proyek studi kasus bersama Doku, guest lecture dari Emurgo, serta  networking dengan Amazone, kurikulum S-1 Software Engineering memastikan mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.

2. Perlu pemeliharaan praktik hukum di tengah banyaknya produk dan informasi yang beredar di digital platform

univv fe9d10d0c4c9ebcd9bf11ad4197c0fc9 - Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Di samping itu, dengan beragamnya produk dan informasi yang beredar pada digital platform, diperlukan pemeliharaan praktik hukum guna menjaga hak kekayaan intelektual dan keamanan data pribadi. Demi menjawab tantangan tersebut, Universitas Prasetiya Mulya membuka Program Studi (Prodi) S-1 International Business Law yang memiliki 3 jurusan, yakni International Comparative Commercial Law untuk menjawab transaksi antarnegara yang semakin intens, International Maritime, Air, and Space Law untuk mengikuti pertumbuhan pembangunan dan arah Indonesia menjadi maritime fulcrum, serta Privacy and Cyber Security Law untuk mengiringi perkembangan teknologi dan jaminan perlindungan di dunia maya.

Program studi tersebut diajarkan bersama oleh akademisi, advokat, dan praktisi bisnis yang telah memiliki lisensi profesional lho. Mereka juga telah berilmu di berbagai negara, seperti Belanda, Inggris, Malta, dan Norwegia, sehingga pengetahuan hukum internasional pun sudah mumpuni.

3. Lulusan International Business Law akan memiliki kemampuan cerdik dalam menganalisis kasus hukum

univv1 cde8d13fb9fbd69d5c63d328fbd29cc2 - Pentingnya Software Developer dan Proteksi Hukum Bisnis

Selain itu, setiap semester mahasiswa akan ditunjang dengan kegiatan guest lecture, misalnya dari lembaga nasional dan internasional seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) atau tokoh-tokoh hukum seperti Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun dan Indra Safitri.

Mahasiswa pun berkesempatan mengunjungi beragam law firm dan organisasi nasional atau internasional dalam program company visit, beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia, AirAsia red house, ASEAN, dan kantor KPK.

Lulusan sarjana International Business Law dari Universitas Prasetiya Mulya akan memiliki kemampuan cerdik dalam menganalisis kasus hukum, kebijakan peraturan, praktik hukum bisnis internasional, memiliki penyelesaian sengketa alternatif dan keterampilan lunak hukum: seperti pengetahuan tentang budaya internasional, etika, dan perilaku manusia, serta bekerja sebagai pengacara hukum bisnis internasional

49 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020 – Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.

Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan di pilih.

Tahun 2020 tak lepas dari kabar kurang menyenangkan, termasuk para artis yang terjerat kasus hukum. Selain banyak artis yang di ringkus karena narkoba, kasus hukum yang menimpa artis-artis ini ada juga yang menjebloskan mereka ke poker penjara.

1. Keluarga Gen Halilintar menghadapi tuntutan hukum dari label musik Nagaswara terkait dugaan pelanggaran hak cipta menggunakan lagu Lagi Syantik milik Siti Badriah. Nagaswara melayangkan gugatan ini pada Januari lalu

1 8b937d51c13e8c03b91d821ec19bd631 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

2. Anofial Asmid, ayah keluarga Halilintar juga kini sedang menjalani persidangan terkait dugaan penelantaran anak dari mantan istri keduanya

2 19fac39bd89640ee91d0f36e6fb98cca - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

3. Pada Februari lalu, aktor Jefri Nichol tersandung kasus dugaan wanprestasi yang di layangkan Falcon Pictures. Jefri di sebut melanggar dan tidak menyelesaikan kontrak film

3 4387d40df3b23abac62229dbee1fb28d - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

4. Penyanyi muda Syakir Daulay juga sempat menjalani persidangan pada Juli lalu. Ia menggugat label musik ProAktif terkait kontrak kerja yang merugikan dirinya

4 08b0c0ed0326a234ccdb7cbe8298a4b5 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

5. Pada Agustus lalu, Marshanda diperiksa polisi sebagai saksi terkait kematian anak Karen Pooroe. Aktris ini di cecar pertanyaan yang berhubungan dengan apartemen miliknya yang menjadi lokasi pembunuhan tersebut

5 84fcd9f3d3c6ed93e3133f2d48b431e1 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

6. Karena video YouTube miliknya tentang obat virus corona bersama Hadi Pranoto, Anji di panggil Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran hoax

6 2e0a71da75caf938b3dcc86e68b556f5 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

7. Lucky Hakim sempat jadi korban penipuan senilai Rp8,8 miliar. Ia dan oknum penipu tersebut beberapa kali saling lapor ke Polres Jakarta Selatan pada Oktober lalu

7 036816eb0aac5e2d3567c36192a6fe8c - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

8. Kasus Irwansyah soal dugaan penipuan yang di laporkan Medina Zein juga jadi perhatian pada tahun ini. Setelah tuduhannya di hentikan karena kurang bukti, Irwansyah sempat di kabarkan akan melaporkan balik Medina Zein

8 979019c488d151356e3e85ffe6e7e637 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

9. Kasus yang menimpa Jerinx SID juga ramai di bicarakan. Ia di tetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang di laporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia

9 02ce5ea088d84a78bf278c40df8fdc90 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

10. Usai di penjara karena perseteruan dengan Angel Lelga, Vicky Prasetyo kembali akan berurusan dengan hukum. Kali ini ia melaporkan mantan istri lainnya, Vivi Paris, atas kasus dugaan pencemaran nama baik

10 3bbcee7d4d79c8ba438b679905c5a5c5 - Daftar Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Hukum di Tahun 2020

Itu dia deretan artis Indonesia yang terjerat kasus hukum pada tahun 2020 ini. Semoga semua kasusnya diberikan jalan keluar yang terbaik.

37 - Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat PandemiPandemi telah menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi global, termasuk resesi global terbesar sejak Depresi Hebat. Ini telah menyebabkan penundaan atau pembatalan acara, kekurangan pasokan yang meluas diperburuk oleh pembelian panik , gangguan pertanian dan kekurangan makanan, dan penurunan emisi polutan dan gas rumah kaca . Institusi pendidikan telah ditutup sebagian atau seluruhnya. Misinformasi telah beredar melalui media sosial dan media massa.

Menteri di Kabinet Indonesia Maju kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada 25 November 2020 lalu. Kali ini giliran Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang Tercokok KPK pada Minggu (6/12/2020).

Padahal, tiga bulan yang lalu atau tepatnya pada 9 September 2020. Juliari sempat bertemu dan saling berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait upaya pencegahan korupsi bansos di tengah poker idn deposit pulsa tanpa potongan pandemik COVID-19 ini.

1. Jokowi sebut situasi sedang krisis, jangan main-main

antarafoto joko widodo 240519 pus 2 ac3e0dcb40fc61a48c322cc8411f1a77 - Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

Inisiatif Juliari untuk bertemu pimpinan KPK itu, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko ‘Jokowi” Widodo yang pernah meminta jajaran Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk memantau penggunaan anggaran COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun.

Bahkan, Jokowi meminta para aparat penegak hukum itu untuk ‘menggigit’ mereka yang hendak korupsi dana COVID-19. Ia mengingatkan tindakan harus mereka lakukan sebelum korupsi terjadi. Jokowi menuturkan, peringatan melakukannya sebelum terjadi masalah. Ia mempersilakan para penegak hukum untuk langsung menindak mereka yang ingin korupsi anggaran COVID-19.

2. Jokowi minta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi awasi anggaran COVID-19

antarafoto konpres presiden kpk 130919 ak 1 2858cf041303447ce215fbcbc2558923 - Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar anggaran sebesar Rp695 triliun itu untuk diawasi. Ia juga meminta jajaran aparat penegak hukum untuk membantu percepatan penggunaan anggaran.

“Alokasi dananya cukup besar yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika memerlukannya. Aspek pencegahan harus lebih mengkedepankannya,” kata dia.

Untuk mengawasi anggaran penanganan virus corona itu, Jokowi pun meminta jajaran Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk bekerja sama dan bersinergi.

“Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerja sama,” ucapnya.

3. Mensos Juliari jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos

antarafoto mensos serahkan diri ke kpk 061220 hma 52 fb0d9dd1175dca2bd77e770750e40535 - Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Pelaku Korupsi Bansos saat Pandemi

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) pukul 02.00 WIB. OTT ini terkait program bansos COVID-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menetapkan lima tersangka dari enam orang yang sempat telah mereka amankan.

Firli menjelaskan, OTT ini akan mereka lakukan pada beberapa tempat Jakarta. Awalnya, ada enam orang yang sempat mereka amankan. Mereka adalah Matheus Joko Santoso (MJS) selaku PPK di Kemensos, Wan Guntar (WG) Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama (TPAU) dan Ardian I M (AIM) selaku pihak swasta.

Kemudian, Harry Sidabuke (HS) pihak swasta, Shelvy N (SN) Sekretaris dari Kemensos dan Sanjaya (SJY) pihak swasta. Firli mengatakan, pada 4 Desember 2020 tim KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan uang yang Ardian dan Harry berikan kepada Matheus, Adi Wahyono dan Juliari.

Untuk Juliari, pemberian uangnya melalui Matheus dan Shelvy yang merupakan orang kepercayaan Juliari. Penyerahan uang akan mereka lakukan pada Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 02.00 WIB pada salah satu tempat Jakarta.

Selanjutnya, Matheus, Shelvy dan pihak-pihak lainnya beserta uang Rp14,5 miliar itu dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Uang Rp14,5 miliar itu terdiri dari pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing.

Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

36 - Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam – Harta warisan bisa menjadi masalah besar di keluarga jika pembagiannya dirasa tidak adil. Pembagian harta warisan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku pun patut dilakukan. Ini untuk meminimalkan kemungkinan persengketaan antar anggota keluarga di masa mendatang.

Sebelum membagikannya, Anda sebaiknya mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian warisan. Warisan dapat diartikan sebagai harta peninggalan seseorang kepada ahli waris atau keluarga jika ia meninggal dunia.

Warisan dapat berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan, juga kendaraan. Umumnya, ahli waris yang dituju untuk pembagian harta warisan tersebut adalah anak dari orang yang bersangkutan

Harta warisan kadang menjadi polemik dalam suatu keluarga. Ada banyak yang perlu ditentukan dalam warisan antara lain, siapa saja yang mendapatkan dan berapa besar harta warisan yang didapat Agen Sbobet88 Indonesia seseorang.

Dilansir dari Lifepal.co.id, harta warisan di Indonesia diatur berdasarkan tiga aturan. Yakni secara agama Islam, hukum perdata, dan adat. Lalu bagaimana ketentuan dan cara menghitung harta warisan secara Islam.

1. Aturan harta warisan dan siapa yang berhak menerima

Pembagian harta peninggalan menurut hukum agama Islam didasarkan pada Alquran surat An-Nisa ayat 11-12 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Oh ya, harta warisan ini dibagi menjadi harta tidak bergerak dan harta bergerak. Menurut hukum perdata di Indonesia, harta tidak bergerak meliputi tanah dengan segala yang melekat di atasnya, pabrik atau perusahaan serta produk-produk yang dihasilkan, dan hak pakai semisal hak usaha.

Sementara harta bergerak menurut hukum perdata di Indonesia meliputi hewan ternak, perabotan, kendaraan, hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan atau piutang, hingga saham.

Agar bisa menghitung pembagian harta warisan secara adil, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan data kekayaan bersih terlebih dahulu. Kekayaan bersih yang dimaksud ialah, seluruh aset yang dimiliki dan sudah dikurangi dengan utang atau kewajiban-kewajiban lain yang belum lunas.

Yang berhak menerima harta warisan atau hali waris adalah kakek, nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, istri, anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, anak dari paman, laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak.

Namun, jika semua ahli waris masih ada, yang berhak mendapat warisan cuma anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

2. Jatah pembagian harta warisan dan yang membatalkan.

Cara hitung pembagian harta warisan telah diatur bagian-bagiannya. Yakni:

  1. Seorang Anak perempuan yang cuma seorang diri berhak dapat warisan separuh bagian.
  2. Anak Berjenis Kelamin perempuan berjumlah dua atau lebih berhak dapat dua pertiga bagian.
  3. Anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
  4. Ayah mendapat sepertiga bagi kalau pewaris tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
  5. Ibu mendapat seperenam bagian kalau ada anak atau dua saudara atau lebih. Kalau tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ia mendapat sepertiga bagian.
  6. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisi sesudah diambil janda atau duda kalau bersama-sama dengan ayah.
  7. Duda mendapat separuh bagian kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat bagian.
  8. Janda mendapat seperempat bagian kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian.
  9. jika seorang meninggalkan dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.
    Kalau mereka itu dua orang atau lebih, mereka bersama-sama dapat sepertiga bagian.
  10. Jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah yang mana ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, ia mendapat separuh bagian.
  11. Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
  12. Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Meski demikian, perlu dicatat, seseorang akan kehilangan hak warisnya secara Islam apabila ia berstatus sebagai budak, melakukan pembunuhan terhadap ahli waris yang ada dan tidak beragama Islam pada ahli waris.

3. Contoh perhitungan pembagian harta warisan

Misalnya seorang lelaki meninggal dengan total harta bersih Rp120 juta. Ia memiliki seorang istri, nenek dan seorang anak laki-laki.

Maka, berdasarkan bagian harta warisan, istri mendapat seperdelapan bagian, ibu mendapat seperenam dan anak laki-laki sisanya. Lalu, tentukan nilai yang habis dibagi penyebut bagian yang dimiliki oleh ahli waris, yakni 24 yang habis dibagi 8 dan 6.

Sehingga didapatkan angka sebagai berikut: Istri 3 (24 dibagi 8), ibu 4 (24 dibagi 6) dan anak laki-laki sisanya yakni 17.

Dengan harta bersih Rp120 juta dibagi 24 = Rp5 juta, maka:

  • Istri mendapat harta waris 3 x Rp5 juta = Rp15 juta
  • Ibu mendapatkan 4 x Rp5 juta = Rp20 juta
  • Anak laki-laki mendapatkan 17 x Rp5 juta = Rp85 juta.

29 - Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law

Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law

Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law

Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law – Wirausahawan (bahasa Inggris: entrepreneur) adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, pengusaha hanya membutuhkan dua hal sebagai aplikasi idn poker 99 game changer perekonomian pada tahun ini.

Yang Pertama adalah kepastian vaksinasi COVID-19, dan kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law.

1. Vaksinasi bisa bantu pertumbuhan ekonomi

img 20191105 114640 a14d72fc47b35f1429307a76dedca707 - Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law

Rosan mengatakan dengan adanya vaksinasi COVID-19 akan berdampak pada pemulihan belanja dan konsumsi domestik Indonesia. Terlebih, sektor konsumsi menyumbang sampai 57 persen terhadap perekonomian Indonesia.

2. Pengusaha tuntut kepastian vaksinasi COVID-19 secara massal

5ec118053541c 3356b6f83e45e7af02b8c1c1805e7299 - Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus LawIlustrasi 

Rosan meminta kepastian kepada pemerintah kapan akan melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara luas. Menurutnya menunda vaksinasi juga berimbas pada penundaan pemulihan dunia usaha.

“Apakah vaksin di semester I sehingga tekanan di semester II mulai membaik dan roda perekonomian baru berjalan. Pada Januari minggu 2-3 akan mulai melakukan penyuntikan. Kapan heavy dan penyuntikan sebagian besar kapan dilakukan. Ini perlu skenario lain,” katanya.

3. Omnibus law juga diperlukan pengusaha

whatsapp image 2020 10 05 at 10716 pm 6ca1f5f0cc54ce03f8620bd55b1d35da - Para Pengusaha Tuntut Kepastian Vaksin dan Omnibus Law

Game changer kedua, menurut Rosan, adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law. Berdasarkan aturan yang ada, ia meminta pemerintah pada Februari 2021 sudah menyiapkan aturan turunan dari Omnibus Law, berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Dengan begitu, kata dia, akan muncul harapan kepercayaan, produktivitas yang meningkat dan terciptanya lapangan kerja.

“Ini (omnibus law) akan lebih berikan kepastian dunia usaha dalam dan luar negeri. Ini lebih banyak investasi dalam negeri dibanding di luar. Kesempatan ada. Apalagi dengan tension di Tiongkok. US, Jepang, Eropa sudah sampaikan ke perusahaan untuk keluar dari Tiongkok. Ini bisa di capitilized sehingga UU Cipta Kerja bisa jadi game changer kedua,” katanya

35 - Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin

Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin

Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin

Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin – Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000. Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah.

Putin menjadi pejabat intelijensi asing KGB selama 16 tahun, naik pangkat menjadi Letnan Kolonel. Sebelum pensiun pada 1991 untuk masuk politik di kampung halamannya Saint Petersburg. Ia berpindah ke Moskwa pada 1996 dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Dengan cepat meraih berbagai jabatan dan menjadi  Pelaksana Jabatan pada 31 Desember 1999, saat Yeltsin mengundurkan diri.

Majelis Parlemen Rendah Rusia telah menyetujui RUU pemberian kekebalan hukum kepada Presiden Rusia.  Vladimir Putin, bersama keluarga meski telah meninggalkan jabatannya. Saat ini, Putin telah menjalani masa download apk idn poker periode keempat sebagai Presiden Rusia.

1. Dalam amandemen tersebut memungkinkan Putin untuk mencalonkan kembali menjadi Presiden Rusia

artikel a 745522fee3b2f6765672acd5536c7959 - Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin

Dilansir dari BBC, Vladimir Putin beserta keluarganya secara resmi mendapatkan kekebalan hukum melalui RUU yang dibuat oleh Majelis Parlemen Rendah Rusia. Dan ini merupakan salah satu amandemen konstitusi yang disetujui dalam referendum pada bulan Juli 2020 lalu. Pendukung Vladimir Putin mendominasi Majelis Parlemen Rusia, baik tingkat rendah dan tinggi. Selain itu, amandemen tersebut juga memungkinkan Putin untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Rusia dalam 2 periode mendatang.

Sejak memimpin Rusia pada tahun 2000 lalu, Putin telah menjalankan pengaruh dan perlindungan yang sangat besar terhadap negaranya. Dengan adanya RUU ini menghidupkan kembali spekulasi tentang masa depan politik Putin. Saat ini, Putin sudah berusia 68 tahun dan pengganti Putin sampai sekarang belum menemukan sosok yang pas untuk menjadi Presiden Rusia ke depannya.

2. Meski kebal hukum, ternyata ada dua tuntutan yang dapat menjerat Putin ke jalur hukum

artikel b 3f54e275afdf99e487ffa110e69ec246 - Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin

Di bawah ketentuan kekebalan hukum, mantan Presiden Rusia dan keluarganya akan bebas dari penggeledahan.  Atau interogasi polisi hingga penyitaan aset-aset mereka. Meski tidak akan dituntut hukum seumur hidup mereka bukan berarti bebas dari segala tuntutan hukum. Pengeculian justru terhadap tuduhan pengkhianatan dan kejahatan berat lainnya dalam keadaan luar biasa bisa menjerat Putin ke jalur hukum. Mantan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, justru tidak mendapatkan kekebalan seperti itu dengan alasan ia tidak memimpin Rusia, melainkan Uni Soviet.

Salah seorang anggota parlemen Rusia, Pavel Krasheninnikov, yang tak lain salah satu pembuat RUU tersebut, mengatakan tujuan dengan adanya RUU ini untuk memberikan jaminan penting bagi stabilitas negara dan masyarakat kepada Presiden. Pada bulan Juli 2020 lalu, pihak oposisi mengecam proses pemungutan suara Presiden Rusia dengan mengatakan Putin akan menjadi Presiden Rusia seumur hidup. Meski demikian, tuduhan tersebut dibantah secara tegas oleh Putin secara langsung.

3. Jejak karier politik Vladimir Putin hingga saat ini

artikel c c3a8995a9a90c5fb4433f100cee36b62 - Parlemen Rusia Setuju Berikan RUU Kebal Hukum untuk Vladimir Putin
Putin memulai karier di dunia politik sejak 1991 setelah ditunjuk menjadi penasihat salah satu mentor sekolah hukumnya, Anatoly Sobchak, yang saat itu mencalonkan diri sebagai Walikota Leningrad. Setelah berhasil menang dalam Pemilihan Walikota saat itu, Putin ditugaskan bekerja di balai kota dengan menjabat sebagai Ketua Komite Hubungan Internasional. Pada tahun 1997, Putin diangkat sebagai Wakil Kepala Administrator Kremlin di bawah Presiden Rusia, Boris Yeltsin.

Tak lama setelahnya, sekitar 2 tahun kemudian, Putin dipercaya Yeltsin sebagai Perdana Menteri Rusia. Di tengah skandal yang melibatkan Yeltsin sebagai Presiden Rusia sehingga memutuskan mundur pada akhir 1999, Putin langsung diangkat sebagai Pejabat Presiden Rusia dan memberi Yeltsin kekebalan hukum seumur hidup. Pada Maret 2000, untuk pertama kalinya Putin menjabat sebagai Presiden Rusia.

Setelah menjabat sebagai Presiden Rusia di periode kedua, Putin kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia di bawah Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev. Setelahnya, Putin kembali menjabat sebagai Presiden Rusia sejak 2012 di periode ketiganya dan kembali terpilih pada tahun 2018 hingga saat ini.

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra

Otto Hasibuan Sambangi Joko Tjandra, – Kuasa hukum terpidana cessie bank Bali, Joko Tjandra yakni Otto Hasibuan mengatakan akan mendatangi Gedung Bareskrim Polri guna bertemu dengan Joko.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono mengatakan bahwa Joko Tjandra sudah menunjuk Otto Hasibuan sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi perkara di Mabes Polri terkait dengan pembuatan Surat jalan sakti dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Dan Surat Keterangan Bebas COVID-19.

“Jadi, ketemu (Joko Tjandra) nanti sore,” kata dia saat dikonfirmasi hari Senin. Otto mengatakan bahwa nanti dia akan menyampaikan dan menanyakan beberapa hal penting pada Joko. “Tentu kita tanya apa yang diinginkan, apa yang bisa kita bantu. Itu hal-hal penting,” ujarnya

Hal penting yang akan dibicarakan dengan Joko

Dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada Joko. Mulai dari putusan PK Joko yang dianggap sudah batal dan tidak boleh ada penahanan kepada Joko.

“Ada beberapa hal bahwa sebenarnya putusan PK itu batal demi hukum, karena dalam amar putusan, tidak ada kata-kata ‘memerintahkan terdakwa untuk ditahan’. Berdasar Pasal 197 KUHAP, maka putusan PK itu batal demi hukum. Kalau sudah batal, penahanan yang dilakukan tidak sesuai, tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya,” kata dia.

Dia jadi kuasa hukum untuk kasus di Mabes Polri

Dia mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan tugas untuk menjadi kuasa hukum kasus di Mabes Polri, karena terlibat dalam kasus surat jalan yang dikeluarkan Brigjen Prasetijo Utomo untuk pergi keluar negeri. Dan terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Bebas COVID-19.

“Saya tanya tadi bahwa urusan dia di Mabes Polri ini ternyata tidak memberikan kuasa kepada yang lama, jadi saya tidak ada terkait. Menurut Pak Joko yang diberikan kuasanya itu (Anita Kolopaking) untuk PK, untuk PK saya katakan saya tidak kerjakan, kecuali sudah ada penyelesaian dengan pengacara yang lama,” kata Otto.

Bareskrim Polri juga sudah resmi menyerahkan Joko Tjandra pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Tetapi dia akan tetap di Bareskrim Polri dan dititipkan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri.

Otto jadi kuasa hukum Joko Tjandra

Untuk diketahui, Otto Hasibuan memutuskan menjadi kuasa hukum Joko. Hal itu disampaikan Otto usai bertemu Joko Tjandra di Rutan Salemba cabang Mabes Polri, Sabtu, 1 Agustus 2020, malam.

“Saya baru ketemu dengan Pak Joko Tjandra, karena memang dari keluarga sudah mendesak supaya saya segera bertemu dengan beliau. Dan akhirnya bisa bertemu, dan saya bicara panjang lebar mengenai kasus ini. Akhirnya setelah kita berbincang bersama beliau, saya memutuskan untuk bisa menerima permintaan untuk jadi pengacara dia,” kata Otto kepada awak media.